Sudah dua tahun, empat bulan, 24 hari, dan lima jam, kata Ahmad Hassan al-Din, warga Suriah, ketika ditanya berapa lama sudah berlalu sejak terakhir kali melihat putranya.
Pada April 2024, tentara Israel membawa Saddam, yang baru berusia 17 tahun, dari lahan pertanian di dekat Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak 1967.
"Saddam pergi memberi makan hewan-hewan pagi-pagi sekali," kata al-Din, yang berasal dari Desa Jubata al-Khashab, Distrik Quneitra, dekat Golan, kepada DW. "Saya meneleponnya dan dia berkata, 'Semuanya baik-baik saja.' Kemudian kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka membawanya, tangannya diborgol, dan kakinya dirantai."
Al-Din merekam tentara Israel menggiring putranya melintasi ladang. Video yang dia kirimkan kepada DW itu sebelumnya telah diverifikasi oleh penyelidik sumber terbuka France24 dan sejumlah organisasi hak asasi manusia.
"Mereka bilang dia ditangkap karena memasuki wilayah negara Israel tanpa izin," lanjut al-Din. "Padahal, daerah itu adalah lahan pertanian kami dan kami memiliki izin kerja yang sah dari PBB."
Untuk memasuki kawasan penyangga tersebut, petani dan penggembala Suriah membutuhkan izin khusus dari United Nations Disengagement Observer Force atau UNDOF. Pasukan itu dibentuk untuk memastikan pasukan Israel dan Suriah menjaga jarak setelah kesepakatan pelepasan pasukan pada 1974.
Organisasi kemanusiaan kemudian menemukan bahwa Saddam, yang kini berusia 19 tahun, kemungkinan ditahan di sebuah penjara di Israel.
DW menanyakan kepada militer Israel tuduhan yang dikenakan terhadap Saddam dan sistem hukum yang digunakan. Seorang juru bicara mengatakan pihaknya akan menyelidikinya. Hingga artikel ini ditulis, belum ada tanggapan lebih lanjut.
Israel menguasai zona penyanggaSejak Saddam dibawa pergi, kisah remaja Suriah itu menjadi salah satu dari banyak cerita serupa di wilayah Suriah bagian selatan ini.
Setelah rezim diktator Assad tumbang pada Desember 2024, Israel mengambil alih zona demiliterisasi yang selama ini dipantau PBB. Sejumlah politikus senior Israel menyatakan kesepakatan 1974 tidak lagi berlaku dan mengatakan pasukan mereka hanya akan berada di kawasan itu sementara waktu untuk melindungi Israel dari serangan lintas batas.
Namun, kehadiran Israel di Suriah sejak itu justru makin permanen. Pada November 2025, UNDOF mengatakan kepada wartawan bahwa Israel telah membangun 10 pangkalan di kawasan tersebut. Dari pangkalan-pangkalan itu, tentara Israel hampir setiap hari melakukan penyusupan ke Provinsi Daraa dan Quneitra.
"Penyusupan ini biasanya melibatkan patroli lapis baja melalui kawasan berpenduduk, disusul pendirian pos pemeriksaan sementara di jalan-jalan utama. Di sana, seluruh warga sipil Suriah yang melintas dihentikan, digeledah, ditanyai, dan telepon mereka diperiksa. Dalam sejumlah kasus, data biometrik juga dikumpulkan," tulis konsultan Suriah, Karam Shaar Advisory, pada Januari lalu.
Tentara Israel juga menggerebek rumah, tempat usaha, dan sekolah, serta memagari lahan pertanian dan sumber air.
Otoritas Quneitra mengirimkan pernyataan kepada DW yang menyebut pasukan Israel telah menyita lebih dari 200 ekor domba, menghancurkan sumur air minum, meratakan lahan hortikultura, dan merusak bangunan.
Mousa Khalil, warga Quneitra, menceritakan bagaimana rumahnya—bangunan dua lantai dengan empat apartemen di Desa Hamidiyah—dihancurkan sepenuhnya oleh pasukan Israel tahun lalu.
"Saya berusia 65 tahun," katanya kepada DW. "Pada usia seperti ini, mencari pekerjaan yang layak sangat sulit. Saya terpaksa menerima pekerjaan apa pun yang bisa saya dapatkan untuk menghidupi keluarga yang berjumlah delapan orang dan menabung agar bisa membangun kembali rumah kami."
Penyusupan Israel meningkatDalam beberapa bulan terakhir, jumlah penyusupan semacam itu meningkat. Tentara Israel juga bergerak makin jauh ke dalam wilayah Suriah.
Sijil Center, lembaga yang berbasis di Suriah dan mendokumentasikan pelanggaran Israel di wilayah Suriah, mencatat 818 insiden antara 25 Agustus dan 31 Desember 2025 atau rata-rata 45 insiden per pekan. Sejak awal tahun ini, lembaga tersebut telah mencatat 1.632 penyusupan, dengan rata-rata 48 insiden per pekan.
Sijil Center juga mendokumentasikan jumlah warga Suriah yang ditahan Israel. Sejak Desember 2024, sekitar 200 orang telah ditangkap. Berbeda dengan putra al-Din, sebagian besar dibebaskan dalam waktu 24 jam setelah menjalani pemeriksaan.
Diperkirakan 40 hingga 50 warga Suriah masih berada di penjara Israel, termasuk empat atau lima orang yang telah ditahan sebelum pergantian pemerintahan Suriah pada 2024.
Para ahli mengatakan tindakan tentara suatu negara menyeberangi perbatasan, menangkap warga negara lain, kemudian membawa mereka ke penjara di negara asalnya jelas melanggar hukum internasional. Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menyebut tindakan Israel di Suriah selatan sebagai kemungkinan kejahatan perang.
Mengapa Israel menduduki Suriah?Sejak pemerintahan Suriah sebelumnya tumbang, politikus Israel berulang kali menegaskan bahwa Suriah selatan harus menjadi "zona demiliterisasi".
Militer Israel sebelumnya mengatakan kepada sejumlah media bahwa mereka telah "menangkap individu yang diduga kuat terlibat dalam kegiatan teroris." Pihak militer juga mengakui adanya pembangunan pangkalan militer baru untuk mencegah serangan dan penyelundupan.
"Kawasan ini adalah taman bermain bagi organisasi teror, kelompok bersenjata, dan milisi," kata seorang pejabat senior militer kepada Ynet pekan lalu.
Kepada media Syria Direct, warga Quneitra mengatakan mereka tidak yakin apakah Israel sedang berupaya menduduki kota-kota mereka atau menggunakan langkah tersebut untuk menekan pemerintah Suriah.
Politikus senior Suriah dan Israel sebelumnya terlibat dalam perundingan yang dimediasi Amerika Serikat untuk kemungkinan menghidupkan kembali kesepakatan pelepasan pasukan 1974. Namun, perundingan itu kandas pada akhir 2025. Dalam bulan-bulan berikutnya, penyusupan Israel ke Suriah justru meningkat.
Dalam analisisnya pekan ini, Elizabeth Tsurkov, peneliti senior nonresiden di New Lines Institute yang berbasis di Washington, menguraikan sejumlah alasan di balik kebijakan Israel di Suriah.
"Faktor pertama yang mendorong pendekatan Israel terhadap Suriah adalah trauma kolektif akibat 7 Oktober, yang membuat publik dan aparat keamanan Israel khawatir akan terulangnya invasi lintas batas," ujarnya. Motif lainnya adalah anggapan Israel bahwa pemerintahan baru Suriah bersikap bermusuhan, meski pemerintahan itu berulang kali menyatakan tidak ingin berperang dan belum melancarkan serangan apa pun.
"Karena Israel memandang pemerintah di Damaskus sebagai pemerintahan jihad dan tunduk kepada Turki, tujuan utamanya adalah pemerintahan pusat yang terlalu lemah untuk mengancamnya," tulis Tsurkov.
Pada Selasa (18/08) malam pekan ini, jet tempur Israel membombardir pangkalan udara militer Abu Duhur di Suriah utara, tak lama setelah delegasi Turki mengunjungi lokasi tersebut. Sejumlah politikus senior Israel belakangan memperkirakan perang berikutnya bisa terjadi dengan Suriah atau Turki.
Setelah serangan terhadap pangkalan udara itu, Menteri Luar Negeri Suriah diwawancarai media Amerika Serikat, Axios. Dia mengatakan kemajuan signifikan telah dicapai selama perundingan selama setahun mengenai kesepakatan keamanan, tetapi Israel kemudian menarik diri.
"Keamanan tidak bisa berjalan satu arah," katanya. Suriah, ujarnya, tetap terbuka untuk melanjutkan perundingan. "Sebagaimana kami mempertimbangkan kekhawatiran keamanan Israel, Israel juga harus mempertimbangkan kekhawatiran keamanan Suriah dan secara serius menangani kekhawatiran kami mengenai kebijakan ekspansionis dan operasi militernya di wilayah Suriah."
Dalam studi terbaru, lembaga kajian Suriah Etana mengemukakan sejumlah alasan lain di balik tindakan Israel di Suriah. Penguasaan Israel atas Gunung Hermon, puncak tertinggi di Suriah, juga memungkinkan Israel memantau Lebanon, kata para peneliti.
Keamanan air juga diduga berperan. "Setelah intervensinya di Suriah pasca-Assad, Israel kini menguasai secara langsung atau memiliki akses tidak langsung ke sebagian besar wilayah yang kaya sumber daya air permukaan di Quneitra dan Daraa bagian barat," tulis mereka.
Apa yang terjadi selanjutnya?Sejarah mutakhir menunjukkan bahwa zona keamanan Israel kerap berubah menjadi wilayah yang diduduki atau dianeksasi secara permanen, kata H.A. Hellyer, associate fellow senior di Royal United Services Institute, London.
Warga seperti Khalil dari Hamidiyah mengeluhkan pemerintah mereka sendiri tidak membantu.
Namun, menghadapi keunggulan militer Israel, warga Suriah kemungkinan melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan, kata Hellyer kepada DW. "Mereka terus menempuh jalur diplomatik karena mereka tahu betul bahwa mereka tidak memiliki pilihan militer di sini," ujarnya.
"Semua ini merupakan bagian dari apa yang saya sebut sebagai Israeli paramountcy," kata Hellyer, merujuk pada konsep ketika negara yang kuat mengesampingkan negara yang lebih lemah semata-mata melalui kekuatan senjata. "Pada dasarnya, mereka berada di posisi tertinggi. Mereka punya kemampuan melakukan apa pun yang mereka inginkan. Tak seorang pun punya kemampuan untuk mengatakan tidak, sementara hukum dan aturan seolah tak berlaku, tanpa proses membangun konsensus sama sekali," ujarnya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid, Hani Anggraini
width="1" height="1" />
(ita/ita)
