Pembahasan juga perlu melihat nilai aset dan apakah kapal tersebut memang sudah tidak lagi dibutuhkan untuk mendukung tugas dan kepentingan pertahanan.
IDXChannel - Komisi I DPR akan menggelar pembahasan khusus langkah pemerintah yang mengajukan permohonan penjualan Kapal Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara.
"Perlu mendapatkan penjelasan secara menyeluruh mengenai dasar pengajuan, kondisi dan status kapal, serta pertimbangan yang melatarbelakangi usulan tersebut," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, Jumat (21/8/2026).
Dia menambahkan, pembahasan juga perlu melihat nilai aset dan apakah kapal tersebut memang sudah tidak lagi dibutuhkan untuk mendukung tugas dan kepentingan pertahanan.
"Setelah seluruh informasi tersebut diperoleh, Komisi I DPR RI akan membahasnya bersama pemerintah melalui mekanisme yang berlaku," katanya.
Selain aspek teknis dan pertahanan, menurut dia, nilai sejarah KRI Ki Hajar Dewantara juga perlu menjadi pertimbangan. Pasalnya, kapal ini dinilai memiliki sejarah panjang dalam pendidikan dan pembentukan personel TNI AL.
"Karena itu, apabila hasil kajian memang dinilai sudah tidak lagi diperlukan secara operasional, proses pemindahtangannya tetap harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi negara," kata dia.
Komisi I ingin memastikan seluruh fakta dan pertimbangan terkait usulan ini telah dipelajari secara utuh sebelum DPR mengambil sikap. Pembahasan harus dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Sehingga keputusan yang dihasilkan tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tetap mengutamakan kepentingan negara," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
