GAYA komunikasi Mantan Presiden Joko Widodo dikenal unik. Ia nyaris tidak pernah mengemukakan gagasan-gagasannya kepada publik secara langsung dan lengkap.
Jokowi mencitrakan dirinya sebagai man of action. “Kerja, kerja, kerja,” menjadi semboyan popularnya.
Seakan ia ingin dinilai dari apa yang dia lakukan. Bukan apa yang dia pikirkan.
Ia memang pernah beberapa kali melayani wawancara khusus, di antaranya dengan Desi Anwar (CNN) dalam Sehari bersama Presiden (2018), Najwa Shihab (Metro TV) dalam Mata Najwa (2017) dan Budiman Tanuredjo (Kompas) menjelang pelantikan Jokowi (2014).
Juga ada beberapa wawancara lainnya. Namun, sepanjang ia menjadi presiden, hampir tidak pernah ia mengadakan jumpa pers untuk memaparkan kebijakannya.
Tidak pernah ada debat terbuka untuk menguji isi pikirannya (kecuali ketika diharuskan oleh aturan Pilpres).
Gagasan-gagasan dan klarifikasi kebijakannya lebih banyak dikemukakan oleh orang lain.
Bisa menteri, bisa para juru bicara. Dan yang tidak kalah penting, pihak ketiga lainnya: para relawan, pemengaruh digital, dan kadang-kadang media.
Belakangan ini ramai dibicarakan tentang pertemuan Jokowi dengan Tim Bocor Alus Politik Tempo (BAT).
Pertemuan itu berujung pada wawancara dengan Jokowi yang akan ditayangkan pada 22 Agustus ini.
Muncul pertanyaan apakah wawancara ini akan menjadi bagian dari strategi komunikasi Jokowi dengan gaya khasnya, yaitu menyampaikan gagasannya melalui pihak ketiga?
Apakah BAT akan menjadi sebarisan dengan para relawan dan pemengaruh digital untuk menafsirkan gagasan-gagasan Jokowi pascalengser sebagai presiden?
Pertemuan Jokowi dan tim BAT berlangsung di di kediaman mantan presiden itu di Solo dua kali.
Baca juga: Rakyat Bukan Penyewa di Rumahnya Sendiri
Pertama, pada 22 Juli 2026. Pertemuan berlangsung tertutup, termasuk melakukan wawancara off the record.
Menurut pemberitaan media, tim BAT menggunakannya sebagai pendekatan awal setelah mengirimkan berbagai surat permohonan konfirmasi terkait laporan jurnalistik.
Pertemuan kedua pada 11 Agustus. BAT menemui dan mewawancarai Jokowi untuk wawancara yang direkam. Wawancara berlangsung 2,5 jam.
Menurut keterangan media, Jokowi menjawab berbagai pertanyaan kritis seputar dinamika politik mutakhir, relasinya dengan Prabowo, hingga peran Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Peristiwa ini menjadi berita karena BAT selama ini dikenal sebagai kritikus Jokowi terdepan.
Beberapa relawan dan simpatisan Jokowi, seperti Ade Armando, bahkan membingkai Tempo sebagai media antiJokowi.
Namun tidak pula bisa dilupakan, bahwa di awal kemunculan Jokowi ke panggung politik nasional, Tempo memiliki peran melambungkannya.
Sebelum demikian galak kepada Jokowi (antara lain menampilkan gambar sampul Janji tinggal Janji, 2019, Timang-timang Dinastiku Sayang, 2023, Nawadosa Jokowi, 2024, dan Karena Jokowi demi Jokowi, 2024), Tempo termasuk yang membingkai Jokowi sebagai pemimpin hebat (memasukkan Jokowi sebagai salah satu tokoh kepala daerah terbaik di Indonesia).
Bila ditilik dari sudut ini, pertemuan Jokowi sebetulnya bisa juga disebut sebagai 'reuni' dengan teman lama yang sempat menjauh.
Begitu kompleksnya relasi Jokowi dan Tempo, sehingga selalu menarik untuk dicermati.
Esai ini mencoba membedah dinamika relasi Jokowi-BAT menggunakan beberapa konsep komunikasi.
Pertama Two-Step Flow Theory atau teori aliran dua tahap yang pertama kali dicetuskan oleh Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet pada tahun 1944 dan dikembangkan oleh Elihu Katz dan Paul Felix Lazarsfeld (1955).
Kedua, pemikiran Herbert Strentz tentang relasi sumber-reporter dalam bukunya News Reporters and News Sources: Accomplices in Shaping and Misdirecting the News (1989).
Ketiga, Social Exchange Theory yang pertama kali dicetuskan oleh George Homans (1958) dan dikembangkan antara lain oleh Michael J. Roloff dalam bukunya Interpersonal Communication: The Social Exchange Approach (1981).
Di bagian akhir, esai ini berusaha untuk membuat penilaian siapa yang diuntungkan dari wawancara BAT denga Jokowi dan beberapa saran.
Mendayagunakan KritikusTwo step flow theory (teori aliran dua tahap) menyatakan, pesan media atau elite tidak selalu langsung ditujukan kepada masyarakat.
Ia disaring dan diinterpretasikan terlebih dahulu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu umumnya pemuka pendapat (opinion leaders) sebelum diteruskan ke pengikut (opinion followers).
Jokowi menggunakan pola ini dengan memodifikasinya ke dalam konteks digital.
Ia menghindari konferensi pers terbuka yang seyogyanya dapat memberi kesempatan pertanyaan spontan jurnalis.
Sebagai gantinya, Jokowi menciptakan dan merangkul opinion leaders sebagai ‘penyambung lidah.’
Namun, ia tidak memanfaatkan pemuka pendapat dalam pengertian tradisional yang sudah mapan. Ia lebih banyak ‘menciptakan’ pemuka pendapat baru.
Tampaknya ini memiliki kaitan dengan semakin tersisihnya media arus utama tempat para pemuka pendapat tradisional menebarkan pengaruhnya.
Yang justru semakin menunjukkan kekuatannya adalah para selebrita dan pemuka pendapat baru yang menjadi pemengaruh di media sosial.
