Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengingatkan agar pelaksanaan program Hunian Terjangkau Manggarai berjalan dengan prinsip keadilan, dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan menerapkan satu peminat satu hunian.
Hashim meminta pengelola program memastikan tidak ada pihak yang membeli hunian dalam jumlah besar untuk kemudian dialihkan kepada orang lain.
"So ini yang kita minta betul-betul diperhatikan ya. Jangan diborong. Dari 3.000 nanti orang tertentu beli 300, 500, nanti titip siapa, titip sopirnya, atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya," kata dia, dalam Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai, di Jakarta, Jumat.
"So itu kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu tempat hunian," ujarnya pula.
Ia menilai penguatan eksekusi menjadi tantangan penting dalam menjalankan berbagai program pemerintah.
Lebih lanjut, Hashim menyampaikan pemerintah akan terus memperluas pembangunan hunian terjangkau dengan konsep kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD).
Pengembangan kawasan tersebut akan diarahkan di berbagai daerah, terutama wilayah yang memiliki lahan strategis di sekitar stasiun.
"Ini bukan pertama dan terakhir. Ada nanti di Kampung Bandan dari Qatar, terus dengan Astra, dengan nanti mungkin di Bandung ada tempat, saya dengar di Surabaya, di Semarang, di mana tempat-tempat ada stasiun-stasiun lahan luas, itu nanti kita mau bangun sistem TOD ini," katanya lagi.
Hashim menegaskan pembangunan hunian terjangkau merupakan bagian dari kerja bersama lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak.
Hunian Manggarai yang dibangun di kawasan strategis tersebut terdiri dari Blok G, Blok F, dan Blok H dengan luas lahan mencapai sekitar 2,2 hektare.
Proyek itu menghadirkan hunian vertikal sebanyak 3.784 unit dalam delapan tower dengan fasilitas pendukung berupa 150 unit ritel untuk menunjang kawasan.
Hunian tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 18 bulan dengan tetap menjaga keselamatan operasional kereta api sebagai prioritas utama.
KAI memastikan Hunian Manggarai akan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai persyaratan pemerintah serta mengedepankan tata kelola yang baik dalam pelaksanaannya.
Baca juga: Menteri PKP: Hunian vertikal TOD Manggarai jadi model hunian perkotaan
Baca juga: Dirut KAI: Pembangunan hunian Manggarai dukung tiga juta rumah
Hashim meminta pengelola program memastikan tidak ada pihak yang membeli hunian dalam jumlah besar untuk kemudian dialihkan kepada orang lain.
"So ini yang kita minta betul-betul diperhatikan ya. Jangan diborong. Dari 3.000 nanti orang tertentu beli 300, 500, nanti titip siapa, titip sopirnya, atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya," kata dia, dalam Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai, di Jakarta, Jumat.
"So itu kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu tempat hunian," ujarnya pula.
Ia menilai penguatan eksekusi menjadi tantangan penting dalam menjalankan berbagai program pemerintah.
Lebih lanjut, Hashim menyampaikan pemerintah akan terus memperluas pembangunan hunian terjangkau dengan konsep kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD).
Pengembangan kawasan tersebut akan diarahkan di berbagai daerah, terutama wilayah yang memiliki lahan strategis di sekitar stasiun.
"Ini bukan pertama dan terakhir. Ada nanti di Kampung Bandan dari Qatar, terus dengan Astra, dengan nanti mungkin di Bandung ada tempat, saya dengar di Surabaya, di Semarang, di mana tempat-tempat ada stasiun-stasiun lahan luas, itu nanti kita mau bangun sistem TOD ini," katanya lagi.
Hashim menegaskan pembangunan hunian terjangkau merupakan bagian dari kerja bersama lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak.
Hunian Manggarai yang dibangun di kawasan strategis tersebut terdiri dari Blok G, Blok F, dan Blok H dengan luas lahan mencapai sekitar 2,2 hektare.
Proyek itu menghadirkan hunian vertikal sebanyak 3.784 unit dalam delapan tower dengan fasilitas pendukung berupa 150 unit ritel untuk menunjang kawasan.
Hunian tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 18 bulan dengan tetap menjaga keselamatan operasional kereta api sebagai prioritas utama.
KAI memastikan Hunian Manggarai akan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai persyaratan pemerintah serta mengedepankan tata kelola yang baik dalam pelaksanaannya.
Baca juga: Menteri PKP: Hunian vertikal TOD Manggarai jadi model hunian perkotaan
Baca juga: Dirut KAI: Pembangunan hunian Manggarai dukung tiga juta rumah
