HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak sekadar menjadi “tukang stempel” dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, kepala OPD harus mengetahui secara utuh program yang dipimpinnya, bukan hanya menerima dokumen yang telah disiapkan bagian perencanaan kemudian memberikan tanda tangan.
“Jangan sampai kita bekerja di masa satu OPD terpengaruh, bisa berjalan otaknya hanya satu kepala bagian perencanaan yang mengatur ini dari tahun ke tahun.”
“Kepala OPD-nya jangan saja menjadi tukang stempel, tanda tangan dengan keadaan yang sudah dibuat dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat merespons rendahnya serapan anggaran dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar. Ia menilai akar persoalan rendahnya serapan anggaran justru berada pada tahap perencanaan.
“Masalah utama, pada tahap perencanaan ini selalu menjadi basic dari segalanya,” katanya.
Menurut Appi, setiap kegiatan yang telah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) harus benar-benar siap dieksekusi, mulai dari kelengkapan dokumen, desain, lokasi hingga perizinan. Ia juga meminta kepala OPD menjadi pemimpin yang memahami seluruh proses, bukan hanya menjalankan fungsi administratif.
Pekerjaan menjadi kepala OPD bukan pekerjaan nyambi. Ini pekerjaan yang sangat penting, vital, menyangkut kehidupan orang banyak, menyangkut kesehatan masyarakat
“Kita habis monev, syaa tidak mau kepala SKPD, kepala puskesmas juga cuma jadi tukang stempel. Yang mengerti detailnya adalah kepala bagian perencanaannya yang bisa mengendalikan semuanya. Kepala dinasnya sisa plak-stempel,” tegasnya.
Munafri juga mengingatkan agar OPD tidak memaksakan kegiatan yang sejak awal sulit direalisasikan hanya demi mengejar besarnya anggaran.
“Jangan sampai karena mau mengejar tambahan, anggaran di tempatnya besar, akhirnya kegiatan-kegiatannya juga tidak berkualitas. Sisa lagi serapannya, kan jadi repot,” bebernya.
“Anggaran yang besar tapi dokumen kesiapannya belum tersedia ini merupakan quality of budgeting, bukan semata-mata persoalan pelaksanaan,” sebutnya.
Ia menambahkan, optimisme dalam penyusunan anggaran harus dibarengi dengan perencanaan yang matang.
“Optimisme yang dibangun di awal itu, optimisme yang tidak punya runutan perencanaan yang jelas,” pungkasnya. (*)
