Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan keamanan siber, sekaligus mendukung penerapan pemerintahan digital.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, di Semarang, Jumat, mengatakan bahwa keamanan siber menjadi salah satu tantangan penting, seiring semakin luasnya penerapan pemerintahan digital.
Karena itu, kata dia, penguatan keamanan siber membutuhkan kerja bersama dan dukungan berbagai pihak, termasuk BSSN.
Baca juga: Talenta siber Indonesia dinilai mampu bersaing di kancah dunia
"Kita bicara pemerintahan digital tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri, dan tantangannya adalah masalah keamanan siber," katanya, saat menerima kunjungan BSSN.
Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN Sulistyo, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Jateng Lilik Henry Ristanto, beserta jajaran.
Sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi diperluas hingga pemerintah kabupaten/ kota dan berbagai pemangku kepentingan di Jateng.
Ia mengapresiasi kunjungan BSSN, yang dinilainya menjadi momentum untuk semakin memperkuat kolaborasi, dalam pengembangan pemerintahan digital di Jateng.
Menurut dia, BSSN memiliki kompetensi untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah, dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan siber.
Baca juga: Nezar ungkap tiga aspek wujudkan "AI driven security" di Indonesia
"Kami merasa senang, dan mudah-mudahan nanti kolaborasi ke depan untuk pemerintahan digital di Jawa Tengah juga akan lebih maju," katanya.
Ia menegaskan kolaborasi keamanan siber tidak cukup dilakukan antara Pemprov Jateng dan BSSN, namun perlu diperluas dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dengan keterlibatan yang lebih luas, upaya membangun keamanan dan kedaulatan siber di Jawa Tengah, diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama.
"Kita bicaranya tidak hanya Pemprov Jateng, tapi juga dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jateng, bahkan tidak hanya di sisi pemerintahan saja. Semua stakeholder di Jateng ini bisa bersama-sama berkolaborasi," katanya.
Baca juga: BSSN sebut tren AI ubah lanskap serangan siber AI di sektor keuangan
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, di Semarang, Jumat, mengatakan bahwa keamanan siber menjadi salah satu tantangan penting, seiring semakin luasnya penerapan pemerintahan digital.
Karena itu, kata dia, penguatan keamanan siber membutuhkan kerja bersama dan dukungan berbagai pihak, termasuk BSSN.
Baca juga: Talenta siber Indonesia dinilai mampu bersaing di kancah dunia
"Kita bicara pemerintahan digital tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri, dan tantangannya adalah masalah keamanan siber," katanya, saat menerima kunjungan BSSN.
Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN Sulistyo, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Jateng Lilik Henry Ristanto, beserta jajaran.
Sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi diperluas hingga pemerintah kabupaten/ kota dan berbagai pemangku kepentingan di Jateng.
Ia mengapresiasi kunjungan BSSN, yang dinilainya menjadi momentum untuk semakin memperkuat kolaborasi, dalam pengembangan pemerintahan digital di Jateng.
Menurut dia, BSSN memiliki kompetensi untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah, dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan siber.
Baca juga: Nezar ungkap tiga aspek wujudkan "AI driven security" di Indonesia
"Kami merasa senang, dan mudah-mudahan nanti kolaborasi ke depan untuk pemerintahan digital di Jawa Tengah juga akan lebih maju," katanya.
Ia menegaskan kolaborasi keamanan siber tidak cukup dilakukan antara Pemprov Jateng dan BSSN, namun perlu diperluas dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dengan keterlibatan yang lebih luas, upaya membangun keamanan dan kedaulatan siber di Jawa Tengah, diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama.
"Kita bicaranya tidak hanya Pemprov Jateng, tapi juga dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jateng, bahkan tidak hanya di sisi pemerintahan saja. Semua stakeholder di Jateng ini bisa bersama-sama berkolaborasi," katanya.
Baca juga: BSSN sebut tren AI ubah lanskap serangan siber AI di sektor keuangan
