JAKARTA,KOMPAS - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan, Sabtu (22/8/2026) pagi. Kepala Negara akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sekaligus memimpin langsung upaya penanganannya di sejumlah wilayah Kalimantan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, langkah Presiden Prabowo merupakan kelanjutan dari instruksi yang telah diberikan sehari sebelumnya.
Presiden Prabowo telah memerintahkan sekaligus membagi penugasan kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk turun langsung menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan.
“Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan. Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu dan serentak,” ungkap Teddy.
Pembagian tugas dimaksud, Presiden Prabowo menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengatasi Karhutla di Kalimantan. Sementara di Kalimantan Tengah, penanganan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakapolri.
Adapun di Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Astamaops Polri. Sedangkan di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri mendapat tugas untuk turun langsung dalam penanganan karhutla.
Presiden Prabowo pun menekankan agar seluruh jajaran bergerak cepat sehingga kebakaran dapat segera ditangani dan masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.
“Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Teddy.
Kehadiran langsung Presiden Prabowo di Kalimantan, lanjut Teddy, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pengendalian karhutla. Selain memastikan koordinasi seluruh unsur berjalan efektif, pemerintah juga menegaskan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan.
Dalam penanganan karhutla di Kalimantan, juga Sumatera, pemerintah telah mengerahkan puluhan pesawat. Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, sebanyak 52 pesawat telah dikerahkan di enam provinsi dengan potensi kebakaran tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
“Dari jumlah tersebut, 30 pesawat beroperasi di wilayah Kalimantan dan 22 pesawat di wilayah Sumatera,” ujar Teddy.
Kemudian, pada Jumat (21/8/2026) siang, lima pesawat TNI Angkatan Udara kembali diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
“Lima pesawat TNI AU kembali diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat 30 armada BNPB yang telah beroperasi di tiga provinsi terdampak di Kalimantan,” ujarnya.
Armada pesawat yang dikerahkan di Kalimantan terdiri atas berbagai jenis pesawat dan helikopter yang mendukung kegiatan patroli, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta pemadaman kebakaran dari udara atau water bombing.
Operasi udara itu disebutnya telah berlangsung secara intensif. Pada Kamis dan Jumat, 20–21 Agustus 2026, armada BNPB bersama TNI melakukan operasi water bombing untuk menjangkau dan memadamkan titik-titik karhutla dari udara di wilayah terdampak.
Di luar pesawat-pesawat yang sudah dikerahkan, TNI AU juga menyiagakan sejumlah pesawat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Armada tersebut disiapkan untuk bergerak sewaktu-waktu sesuai kebutuhan BNPB dan perkembangan situasi di lapangan.
Selain itu, menurut Teddy, pemerintah juga terus berupaya menekan dampak kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan, sekaligus melindungi keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah terdampak.
Secara terpisah, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah memperkuat penanganan karhutla yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Menurut Hetifah, perkembangan karhutla dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa persoalan itu, tidak bisa lagi dilihat semata sebagai persoalan kebakaran hutan, tetapi sudah menjadi ancaman bencana yang berdampak langsung terhadap keselamatan, kesehatan, mobilitas, dan aktivitas masyarakat.
“Ini bukan lagi sekadar soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan peningkatan signifikan hotspot di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pada 19 Agustus 2026 tercatat 518 hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut, meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Secara kumulatif pada 17–19 Agustus, terdapat 750 hotspot berkepercayaan tinggi.
Kondisi tersebut juga terjadi di Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPBD Kaltim per 19 Agustus, tercatat 413 titik karhutla dengan luas lahan dan hutan terbakar mencapai 936,95 hektar. Di Kutai Barat saja, terdapat 72 lokasi karhutla dengan luas terbakar mencapai 415,51 hektar.
“Sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak,” tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengerahkan personel gabungan, memperkuat pemadaman darat, menggunakan water bombing, serta menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca. Namun, menurutnya, upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan strategi perlindungan masyarakat.
“Pemadaman api harus terus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak asap juga harus dilindungi. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker yang sesuai, informasi kualitas udara, serta perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki kerentanan kesehatan,” kata Hetifah.
Ia juga meminta BNPB bersama BPBD memperkuat sistem komando dan koordinasi di daerah yang mengalami peningkatan karhutla. Setiap titik api yang terdeteksi harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman,” ujarnya.
Ia pun berjanji akan terus mendorong koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar penanganannya cepat, berbasis data, dan keselamatan warga menjadi prioritas.
Selain itu, Hetifah menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi kondisi kering yang masih mungkin berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. BMKG memperkirakan kondisi minim pertumbuhan awan masih terjadi di sebagian wilayah Kalimantan dan musim hujan baru berpotensi datang sekitar pertengahan Oktober.
“Artinya, kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik,” katanya.
