Keinginan masyarakat untuk beralih ke motor listrik terbentur oleh harga yang mahal. Insentif Rp 3 juta yang diumumkan pemerintah dinilai terlalu kecil untuk mendongkrak pembelian motor listrik.
Setidaknya itulah yang dirasakan Bayu Anggito (37), warga Jakarta, yang sebenarnya ingin beralih dari sepeda motor berbahan bakar fosil ke sepeda motor listrik sejak setahun terakhir. Keinginan itu masih belum bisa diwujudkan lantaran harga sepeda motor listrik yang dibandrol Rp 20 juta-Rp 30 juta, belum ramah buat isi dompetnya.
Bayu pun memilih menunggu isi dompetnya lebih tebal sembari berharap pemerintah memberikan insentif yang benar-benar dapat membuat harga motor listrik lebih terjangkau.
Insentif bukan sekadar potongan harga. Besarannya akan menentukan apakah motor listrik benar-benar dapat menjadi pilihan yang realistis bagi masyarakat seperti Bayu dengan daya beli terbatas.
”Kalau (harga motor listrik) Rp 10 juta atau paling mahal Rp 15 juta, saya rasa masih masuk akal di kantong (saya). Oleh karena itu, saya berharap besaran insentif tidak Rp 3 juta, itu terlalu kecil,” kata Bayu.
Keinginan Bayu memiliki sepeda motor listrik juga bukan semata karena mengikuti tren kendaraan ramah lingkungan. Sepeda motor merupakan bagian penting untuk mendukung mobilitas harian dia dan istrinya.
Di tengah kondisi ekonomi yang menurutnya semakin menuntut kehati-hatian dalam mengatur pengeluaran, biaya operasional kendaraan menjadi pertimbangan penting.
Dalam sepekan, Bayu menghabiskan dana sekitar Rp 150.000 untuk membeli bensin untuk sepeda motornya. Jika dihitung dalam sebulan, pengeluarannya mencapai sekitar Rp 600.000. Pengeluaran akan semakin besar jika ia menghitung biaya servis motor, penggantian suku cadang, hingga oli yang harganya sudah naik.
”Kebutuhan untuk membeli motor listrik sekarang jadi mendesak. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, saya yakin motor listrik bisa menekan pengeluaran,” ujarnya.
Pengalaman senada juga dialami oleh Ikhsanudin (44), warga Kota Tangerang. Harga yang masih relatif tinggi membuatnya belum berani mengambil keputusan untuk beralih ke sepeda motor listrik.
”Kalau beli langsung tentu enggak kuat, enggak cukup duitnya. Motor listrik mahal. Untuk penghasilan di bawah Rp 8 juta, tentu berat beli motor listrik. Makanya butuh insentif yang tepat sasaran,” kata Ikhsanudin.
“Kalau beli motor listrik, bisa nyicil enggak?” tanya Ikhsan yang akan mempertimbangkan kembali untuk membeli motor listrik dengan cara menyicil.
Menurut ayah dua anak itu, insentif pemerintah untuk sepeda motor listrik semestinya tidak hanya dilihat dari besar nominalnya. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan kendaraan murah dan hemat biaya operasional.
“Saya berharap pemerintah menghadirkan skema yang memungkinkan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tapi, kalau (insentif) Rp 3 juta, mungkin itu masih terlalu kecil,” kata Ikhsan.
Salah satu pilihan yang menurut Ikhsan menarik agar masyarakat beralih ke sepeda motor listrik yaitu program tukar tambah. Motor konvensional yang selama ini digunakan dapat ditukarkan dengan motor listrik, dengan selisih harga yang lebih ringan bagi konsumen.
”Kalau tidak bisa membeli motor listrik secara langsung, saya berharap ada program tukar tambah kendaraan konvensional ke motor listrik. Kalau ada program tukar tambah ini lalu digabung dengan insentif Rp 3 juta itu, cocok,” ujarnya tertawa.
Skema semacam itu, kata Ikhsan, akan lebih realistis bagi masyarakat yang sebenarnya memiliki keinginan untuk beralih tetapi terkendala daya beli.
“Kita itu sekarang mau beli Pertalite antre. Beli Pertamax enggak kuat. Beli motor listrik apalagi, mahal. Belum lagi jika kita menghitung biaya lainnya yang serba mahal. Jadi, memang salah satunya yang perlu disiasati yaitu memangkas uang BBM dengan beralih ke kendaraan listrik, asal terjangkau harganya,” kata Ikhsan.
Sementara itu, terkait kualitas motor listrik, Ikhsan menilai kemampuan industri dalam negeri sudah cukup untuk menghasilkan kendaraan listrik yang dapat diandalkan. Dia tidak khawatir soal itu.
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) tidak yakin soal kepastian pemberian insentif pembelian motor listrik sebesar Rp 3 juta per unit yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis (20/8) lalu. Pelaku industri menilai kebijakan tersebut semestinya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan kementerian teknis dan industri.
Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi mengatakan, hingga Jumat (21/8/2026), belum ada pemberitahuan formal mengenai rencana insentif Rp 3 juta tersebut kepada pelaku industri. Padahal, pelaku industri perlu mengetahui mekanisme, waktu pelaksanaan, besaran, hingga sistem pengawasan program.
”Saya belum yakin dengan pengumuman yang disampaikan Pak Purbaya terkait Rp 3 juta itu,” kata Budi.
Budi menuturkan, Aismoli lebih memilih menunggu kepastian dan mekanisme resmi dari kementerian teknis sebelum menilai lebih jauh rencana insentif tersebut. Menurut dia, pengumuman besaran insentif perlu diikuti dengan petunjuk teknis yang jelas agar program dapat berjalan efektif.
Menurut Budi, kementerian teknis, khususnya Kementerian Perindustrian, perlu dilibatkan karena program insentif berkaitan langsung dengan pelaku industri. Koordinasi diperlukan agar perusahaan dapat menyiapkan skema penjualan dan pelaksanaan program di lapangan.
”Perlu ada persiapan dari pelaku usaha, tetapi, secara formal sampai sekarang belum ada,” ujarnya.
Aismoli menilai, besaran insentif Rp 3 juta per unit belum cukup kuat untuk mendorong percepatan adopsi motor listrik. Industri berharap pemerintah memberikan insentif pada kisaran Rp 6 juta-Rp 7 juta per unit. Meski begitu, Budi memahami kondisi fiskal negara yang akan berat untuk memberikan insentif lebih dari Rp 3 juta.
Besaran insentif yang lebih besar akan memberikan ruang lebih luas bagi konsumen untuk beralih dari sepeda motor berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Kebijakan tersebut sekaligus diharapkan dapat memperkuat permintaan pasar motor listrik nasional.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 3 triliun untuk program insentif pembelian motor listrik produksi dalam negeri. Setiap pembelian akan mendapat insentif Rp 3 juta per unit dengan sasaran hingga satu juta unit.
Purbaya menjelaskan, nilai insentif adalah Rp 3 juta untuk setiap pembelian satu unit sepeda motor listrik. Dengan target pembelian mencapai satu juta unit sepeda motor listrik, Kemenkeu menyiapkan anggaran senilai Rp 3 triliun.
Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan rencana awal pemerintah. Menurut rencana, nilainya sekitar Rp 5 triliun.
Keinginan masyarakat untuk beralih ke motor listrik sudah ada. Namun, keputusan masyarakat untuk membeli tergantung pada keputusan berapa besar insentif yang dikeluarkan pemerintah. Sementara itu, kepastian insentif yang tertuang melalui peraturan resmi, ditunggu oleh pelaku industri untuk menggerakan permintaan motor listrik.
Di tengah keterbatasan fiskal negara, apakah upaya percepatan penggunaan kendaraan listrik akan berhasil tercapai sehingga mengurangi beban konsumsi BBM? Kita tunggu saja.
