JAKARTA,KOMPAS - Presiden Prabowo Subianto memastikan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan terus dioptimalkan. Segala kebutuhan untuk percepatan pemadaman, seperti helikopter dan pompa air, bakal dipenuhi pemerintah pusat. Selain itu, Presiden pun menegaskan perusahaan-perusahaan yang terbukti ikut memperluas karhutla karena cara mereka membuka lahan dengan membakar, bakal ditindak.
“Saya berharap, kita bisa segera kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah, kita pernah mengalami karhutla yang lebih parah, dan kita bisa atasi, sehingga saya percaya, ini bisa kita atasi,” ujar Presiden Prabowo setelah rapat terbatas penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah (Kalteng) di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bandara Tjilik Riwut, Sabtu (22/8/2026).
Dalam rapat, hadir pula sejumlah menteri, jajaran pemerintah daerah (pemda), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Sebelum rapat ini, Presiden Prabowo menggelar rapat dengan agenda serupa di Pangkalan TNI AU Supadio, Kalimantan Barat (Kalbar). Setelah rapat, Presiden sempat melihat salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar.
Selain memastikan upaya penanganan karhutla terus berjalan, Presiden Prabowo menegaskan perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar, bakal ditindak. “Harus kita tindak. Jika benar-benar terbukti, kita pasti tindak,” tegas Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang ikut mendampingi Presiden ke Kalimantan, menambahkan, saat ini, ada setidaknya empat perusahaan di Kalbar yang tengah disidik aparat penegak hukum karena ditengarai membuka lahan dengan cara membakar. Jika perusahaan terbukti sengaja membakar lahan, tak tertutup kemungkinan izinnya akan dicabut.
Selain itu, dalam rapat, sempat disinggung pula soal adanya peraturan daerah (perda) di Kalteng dan Kalbar yang memungkinkan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Adanya aturan itu untuk mengakomodasi kearifan lokal masyarakat setempat. Namun, saat ini, dengan karhutla yang meluas, pemda diminta mencabut peraturan-peraturan daerah tersebut.
“Kalau masyarakat membutuhkan untuk membuka lahan, pemerintah akan hadir dalam bentuk lain, misalnya menghadirkan ekskavator untuk membantu mereka. Nanti akan ada penambahan alat berat untuk membantu masyarakat yang ingin membuka lahan, sehingga masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar,” ucapnya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada peran pemerintah daerah (pemda) dalam mencegah kebakaran serupa terus berulang. Kepala Negara meminta pemda bertindak tegas dalam menjalankan aturan sekaligus memperkuat upaya pencegahan karhutla di wilayah masing-masing.
Adapun menyangkut penanganan karhutla, Presiden Prabowo menginstruksikan penguatan operasi darat dan udara. Sebagai bagian dari penguatan operasi darat, pemerintah akan menambah tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan. Menurut Teddy, personel tambahan ini akan mulai didatangkan pada Sabtu hingga Minggu (22-23/8/2026).
Selain itu, operasi udara untuk pemadaman karhutla juga akan dimaksimalkan. “Penambahan enam helikopter besar water bombing yang dijadwalkan tiba pada sore hari (Sabtu) untuk memperkuat upaya pemadaman,” katanya melalui keterangan tertulis.
Pemerintah juga bakal memperbanyak pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca. Penanganan secara khusus juga akan diarahkan pada kawasan lahan gambut yang memiliki karakteristik kebakaran berbeda karena titik panas dapat bertahan di bawah permukaan tanah. “Memperbanyak dan menambah alat pompanisasi dan bor air khususnya pada lahan-lahan gambut sehingga meredam titik panas bawah tanah,” ujar Teddy.
Presiden, menurut Teddy, juga menekankan pentingnya respons yang cepat dan terkoordinasi dalam penanganan karhutla.
Dalam rapat terbatas di Kalteng, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng Ahmad Toyib melaporkan bahwa sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2026 tercatat 19.992 titik panas atau hotspot di Kalteng. Pada periode yang sama, sebanyak 1.639 kejadian karhutla dilaporkan dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektar.
Sementara berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalteng mencapai 7.634,46 hektare atau berada pada urutan kesembilan secara nasional. Sebanyak 13 kabupaten/kota di Kalteng juga telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Satgas Karhutla Kalteng telah melibatkan sekitar 10.700 personel dari berbagai instansi. Kemudian untuk mempercepat penanganan karhutla, Presiden Prabowo menindaklanjuti permintaan penambahan helikopter untuk pemadaman karhutla dari udara serta pompa air untuk memperkuat operasi pemadaman darat.
Saat ini, menurut Toyib, empat helikopter telah dioperasikan untuk water bombing. Adapun untuk pompa air, Toyib menyebut Kalteng membutuhkan tambahan sekitar 100 sampai 200 unit.
Adapun dalam rapat terbatas di Kalbar, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Asrianus Bulo menyampaikan, hotspot yang terpantau selama 24 jam terakhir via satelit mencapai 198. Sebaran area ini berada di sejumlah kabupaten di bagian selatan dan timur Kalbar.
Daerah ini meliputi Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian, di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas.
Sementara itu, prakiraan potensi hujan intensitas ringan baru terjadi pada periode 21-27 Agustus 2026 di wilayah timur Kalbar. Sebelumnya, pemerintah juga telah melakukan modifikasi cuaca dalam kurun 11-18 Agustus 2026, dan sempat dihentikan karena tidak mendapatkan potensi awan yang memadai.
