HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar tidak hanya mengandalkan distribusi air melalui mobil tangki dalam menangani dampak kekeringan. Selain intervensi jangka pendek, pemerintah menyiapkan sumber air alternatif untuk memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan berdasarkan hasil asesmen BPBD terdapat enam kecamatan yang terdampak kekeringan secara langsung dan sistemik.
“Keenam wilayah dampak kekeringan sesuai hasil kajian, yakni Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala,” ungkapnya.
Dari sejumlah wilayah tersebut, Kecamatan Tallo menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus, terutama di Kelurahan Buloa.
Meski demikian, BPBD memastikan penanganan tidak hanya terbatas pada enam wilayah prioritas. Masyarakat dari kecamatan lain tetap dapat mengajukan laporan apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
“Penyaluran air bersih, ini kami akan distribusi untuk semua kecamatan di seluruh Kota Makassar, kecuali Kecamatan Sangkarrang,” katanya.
“Tetapi berdasarkan analisis asesmen BPBD, ada enam kecamatan yang terdampak langsung secara sistemik,” sambung Fadli.
Ia mengimbau masyarakat yang mengalami kekurangan air untuk segera melaporkan kondisi tersebut agar pemerintah dapat melakukan asesmen dan intervensi secepat mungkin.
Warga dapat menyampaikan laporan melalui tiga jalur, yakni aplikasi Lontara Plus, layanan darurat 112, serta hotline BPBD di nomor 08155112112.
“Setiap hari kita membuka call center untuk masyarakat yang kekurangan air. Bisa melalui aplikasi Lontara Plus, call center darurat 112, atau hotline BPBD 08155112112. Hotline ini dibuka 24 jam,” terang Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menegaskan penanganan kekeringan tidak berhenti pada pendistribusian air menggunakan mobil tangki.
Untuk jangka pendek, pemerintah melakukan intervensi langsung melalui distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Sementara untuk jangka menengah, pemerintah menyiapkan sumber air alternatif agar masyarakat memiliki akses yang lebih mandiri.
Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan pengerjaan sejumlah titik sumur dalam di beberapa kecamatan.
Menurutnya, keberadaan sumur tersebut diharapkan dapat menjadi sumber air alternatif bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap distribusi air menggunakan mobil tangki.
“Untuk jangka pendek kita langsung melakukan penyaluran ke masyarakat. Untuk jangka menengah, Dinas PU telah melakukan pengerjaan titik-titik sumur dalam di beberapa kecamatan, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih mandiri,” sebut Fadli.
Selain pembangunan sumber air, Pemkot Makassar juga memperkuat kapasitas masyarakat melalui Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Program tersebut diharapkan mampu membangun kemandirian masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kekeringan.
Penanganan kekeringan tersebut diwujudkan melalui aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar.
Fadli memastikan pemerintah akan terus melakukan intervensi selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
Ia berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan ketika mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Dengan laporan yang cepat, pemerintah dapat segera melakukan asesmen, menentukan kebutuhan, dan mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak. (*/)
