Paris, ERANASIONAL.COM – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris meminta warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Prancis meningkatkan kewaspadaan menyusul gelombang demonstrasi pada Sabtu (17/10).
WNI diimbau menghindari lokasi aksi massa untuk mengantisipasi risiko gangguan keamanan dan aktivitas masyarakat.
Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, menyampaikan imbauan tersebut melalui keterangan tertulis.
Ia meminta warga Indonesia tetap waspada, mengikuti perkembangan situasi keamanan, serta merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan otoritas setempat.
Heni juga mengingatkan WNI agar mempertimbangkan kembali rencana perjalanan apabila terjadi penutupan jalan maupun pengalihan arus lalu lintas akibat demonstrasi.
Dampak aksi unjuk rasa dilaporkan meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.
KBRI Paris mencatat adanya gangguan terhadap kegiatan sekolah, operasional transportasi umum, hingga kelancaran lalu lintas di sejumlah wilayah.
Mengutip laporan AFP pada Minggu (18/10), demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota di Prancis juga diwarnai bentrokan dan aksi kekerasan.
Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Paris terus memantau perkembangan keamanan, termasuk kondisi setelah rangkaian demonstrasi berlangsung.
Perwakilan Indonesia tersebut juga menjaga komunikasi dengan komunitas WNI guna memastikan mereka memperoleh informasi yang diperlukan.
Bagi WNI yang menghadapi situasi darurat di wilayah kerja KBRI Paris, bantuan dapat diminta melalui hotline +33-6-2112-2109.
Bentrokan Berujung Penjarahan dan KerusakanUnjuk rasa pada Sabtu (17/10) di sejumlah kota Prancis dilaporkan berujung pada bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian.
Situasi semakin memburuk setelah sejumlah pertokoan dijarah serta kendaraan dan bangunan dibakar di beberapa lokasi.
Menurut laporan AFP, Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menyebut sebanyak 1.200 orang telah ditangkap dalam rangkaian kerusuhan tersebut.
Selain itu, sekitar 150 anggota kepolisian dilaporkan mengalami luka-luka.
Insiden serius juga terjadi di Saint-Etienne. Seorang demonstran berusia 17 tahun dilaporkan kehilangan tangan kanannya setelah terkena ledakan granat yang digunakan aparat.
Kejaksaan setempat telah membuka penyelidikan untuk mengusut kejadian tersebut.
Penanganan kasus itu turut melibatkan Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN), lembaga yang bertugas mengawasi dan menyelidiki dugaan pelanggaran di lingkungan kepolisian Prancis.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam berbagai aksi kekerasan yang terjadi selama demonstrasi.
Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyerangan terhadap kantor pemerintahan, perusakan toko, maupun penjarahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Sikap tegas juga disampaikan Menteri Kehakiman Prancis Gérald Darmanin. Ia menginstruksikan para jaksa agar menerapkan langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan.
Darmanin secara khusus meminta agar penahanan sementara diupayakan terhadap orang-orang yang menyerang aparat keamanan, petugas pemadam kebakaran, fasilitas publik, serta tempat usaha.
Pemerintah Prancis menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan perusakan yang terjadi dalam demonstrasi akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. []
