JAKARTA, KOMPAS - Para murid di sejumlah daerah kini terpaksa menjalani pembelajaran jarak jauh demi menghindari asap kebakaran hutan dan lahan yang membahayakan kesehatan. Kondisi ini berisiko menurunkan mutu pendidikan. Untuk itu pemerintah mesti menyiapkan program pemulihan pendidikan agar tak ketertinggalan pembelajaran.
Meski pembelajaran jarak jauh atau PJJ bertujuan untuk melindungi murid dari paparan kabut asap yang mengancam kesehatan, metode pembelajaran ini berisiko menimbulkan kendala dalam proses belajar jangka pendek dan panjang.
Para murid kini terpaksa belajar dengan metode yang menuntut kemandirian lebih besar dengan akses terhadap perangkat digital yang terbatas, serta pendampingan orangtua yang mungkin tidak sebaik guru di sekolah.
Dalam jangka panjang, murid yang menjalani PJJ akibat karhutla berisiko mengalami ketertinggalan pembelajaran atau learning loss apabila PJJ berlangsung lama tanpa dukungan pembelajaran memadai. Hal ini pernah terjadi saat pandemi Covid-19 mengakibatkan murid Indonesia kehilangan sekitar 10 bulan masa pembelajaran.
” Jangan biarkan kabut asap hari ini menutupi masa depan pendidikan anak-anak kita. Melindungi anak dari karhutla berarti menjaga kesehatan mereka hari ini sekaligus menjaga kesempatan mereka mendapatkan pendidikan berkualitas," kata Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurniasih Mufidayati, di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Besarnya dampak karhutla pada pendidikan terlihat dari pendataan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 1 September 2026.
Sebanyak 12.874 satuan pendidikan dengan 1,43 juta peserta didik di enam provinsi tercatat melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal ini menunjukkan keberlanjutan pendidikan harus menjadi prioritas dari penanganan karhutla.
Jangan sampai bencana ekologis berubah menjadi ketimpangan pendidikan.
Kurniasih menilai terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan memang diperlukan.
Pedoman tersebut mengatur penyesuaian kegiatan pembelajaran berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dengan menempatkan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas.
Ketika ISPU kategori tidak sehat (101–200), pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara terbatas dengan perlindungan tambahan. Kelompok rentan seperti siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD, siswa sekolah dasar (SD) kelas satu sampai tiga, siswa sekolah luar biasa (SLB), dan anak dengan penyakit penyerta diarahkan mengikuti pembelajaran jarak jauh.
Sementara jika ISPU mencapai kategori Sangat Tidak Sehat (201–300) atau Berbahaya (di atas 300), maka seluruh kegiatan pembelajaran tatap muka dihentikan sementara.
Meski begitu, dia tetap mendesak pemerintah mengerahkan kekuatan maksimal untuk mempercepat penganganan kebakaran hutan daln lahan atau karhutla. Sebab, pendidikan tatap muka yang terhenti akibat karhutla dampaknya bisa berkepanjangan pada anak.
"Hal yang harus dipastikan adalah jangan sampai bencana ekologis berubah menjadi ketimpangan pendidikan. Anak-anak yang tidak memiliki internet, telepon pintar, atau fasilitas belajar memadai tetap harus mendapatkan layanan pembelajaran," ujarnya.
Dia menegaskan, perlindungan pendidikan menjadi bagian tak terpisahkan dari kesiapsiagaan dan penanganan karhutla. Langkah itu mencakup penyediaan layanan belajar selama masa darurat, perhatian pada kesehatan fisik dan psikologis siswa, serta pemulihan pembelajaran setelah bencana mereda.
Setelah karhutla berlalu, lanjut Kurniasih, pemerintah harus menyiapkan program pemulihan pembelajaran setelah kondisi udara kembali aman. Sekolah perlu memetakan capaian belajar untuk mengetahui materi yang belum dikuasai peserta didik selama pembelajaran darurat.
Hasil pemetaan itu dapat digunakan sebagai dasar pemberian pendampingan dan penguatan pembelajaran, terutama bagi anak-anak yang mengalami hambatan belajar. Program pemulihan ini seharusnya dilakukan dengan baik karena ada pembelajaran dari pandemi Covid-19.
" Ketika kondisi udara membaik dan anak-anak kembali ke sekolah, tugas kita bukan sekadar mengembalikan mereka ke ruang kelas. Kita juga harus memastikan tidak ada peserta didik yang tertinggal akibat keterbatasan belajar selama masa karhutla," ucap Kurniasih.
Sejumlah daerah yang masih menjalani pembelajaran jarak jauh antara lain Sumatera Utara hingga 21 Oktober, Kota Kendari hingga 23 Oktober, bahkan Kota Palembang dan Kota Palangka Raya sudah PJJ lebih dari sebulan secara tentatif.
Secara terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, PJJ yang dijalankan oleh pemerintah daerah tetap harus mengutamakan keselamatan warga sekolah, hak belajar murid, dan pemulihan pascabencana.
Kepala sekolah adalah pihak yang memegang kendali penuh atas pelaksanaan dan pengawasan PJJ. Pengawas, pembina, dan penilik di tiap satuan pendidikan bertugas membantu memantau dan membina guna mendukung antisipasi penanggulangan kabut asap dan kelancaran proses pembelajaran.
" Kemendikdasmen siap bergerak cepat bersama semua kementerian/lembaga terkait guna memastikan seluruh murid terdampak karhutla tak kehilangan hak belajar dan terus melakukan proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan efisien,” kata Mu'ti di Jakarta, pada Jumat (21/8/2026) lalu.
