Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kemiskinan Turun Menjadi 8,07%

Jakarta: Tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 8,07 persen pada Maret 2026, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang. Data tersebut menjadi salah satu indikator yang disoroti pemerintah menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyebut penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom, Kurnia Ramadhana, mengatakan pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan untuk menekan kemiskinan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Kurnia dikutip dari Metrotvnews. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 berkurang sekitar 920 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan indikator kemiskinan dalam periode tersebut.

Selain kemiskinan secara umum, pemerintah juga mencatat perkembangan pada indikator kemiskinan ekstrem. Dalam rentang 2021 hingga 2025, tingkat kemiskinan nasional turun dari 10,14 persen menjadi 8,47 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem menyusut dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen.

Perbaikan juga terlihat pada distribusi pengeluaran masyarakat. Rasio Gini, yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran, turun dari 0,384 menjadi 0,375 pada periode yang sama.

Untuk mempertahankan tren tersebut, pemerintah mengembangkan sistem perlindungan sosial yang memanfaatkan data terpadu. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan sehingga program pemerintah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah juga mengandalkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai salah satu instrumen untuk menjaga daya beli pekerja. Pada 2025, program tersebut ditargetkan menjangkau 17 juta pekerja dengan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan. Penyaluran dilakukan sekaligus dengan total Rp600.000 bagi penerima yang memenuhi ketentuan.

Di luar bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja menjadi bagian lain dari kebijakan pemerintah. Salah satunya melalui Program Magang Nasional yang menyasar lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan kesiapan memasuki pasar tenaga kerja.

Jumlah peserta program tersebut ditargetkan meningkat dari 100.000 orang pada 2025 menjadi 150.000 orang pada 2026. Evaluasi terhadap pelaksanaan program pada 2025 menunjukkan sekitar 30 persen peserta diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat mereka menjalani magang.

Pemerintah turut menggunakan Indeks Modal Manusia sebagai salah satu indikator pembangunan mulai 2025. Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung peningkatan daya saing nasional, dengan target indeks sebesar 0,56.

Berbagai program tersebut menjadi bagian dari evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah selama dua tahun terakhir. Penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan akses terhadap pekerjaan menjadi sejumlah indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Menjelang peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026, capaian tersebut menjadi salah satu tolok ukur pelaksanaan agenda pengentasan kemiskinan. Ke depan, konsistensi penyaluran bantuan, ketepatan sasaran program, serta penciptaan lapangan kerja akan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan penurunan angka kemiskinan di Indonesia.