Jakarta, VIVA – Selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor kesehatan menjadi salah satu fokus pembangunan. Pemerintah memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan upaya pencegahan penyakit, serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat melalui berbagai program.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, merata, dan berkualitas. Sejumlah program dijalankan, mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), penguatan rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta peningkatan mutu pelayanan bagi peserta.
"Untuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga 13 Oktober 2026, program ini telah menjangkau 106,3 juta orang, atau 81,84 persen dari target 130 juta penduduk pada 2026," bunyi keterangan resmi Badan Komunkasi Pemerintah RI (Bakom RI), Senin (19/10/2026).
Pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari 66 rumah sakit yang dibangun di wilayah tersebut, 22 rumah sakit telah beroperasi. Selanjutnya, pemerintah merencanakan pembangunan dan revitalisasi 441 RSUD agar masyarakat di kabupaten dan kota memiliki akses terhadap layanan rumah sakit yang lebih memadai.
Pemerintah terus memperluas perlindungan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Per akhir September 2026, jumlah peserta JKN mencapai 285 juta jiwa, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6 persen. Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau rata-rata hampir 2 juta layanan per hari.
"Untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan, pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun bagi BPJS Kesehatan melalui APBN 2026, yang dijadwalkan dicairkan dalam dua tahap yakni Rp10 triliun pada Oktober dan Rp10 triliun pada November 2026. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, Presiden Prabowo meminta agar antrean layanan BPJS Kesehatan dipangkas dan peserta JKN memperoleh pelayanan yang setara dengan pasien umum," demikian keterangan resmi Bakom RI
