Pantau - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menemukan 44 area konversi hutan dan perkebunan yang mengalami kebakaran di Sumatera Selatan serta mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan pembakaran lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi.
Temuan tersebut diperoleh melalui pemetaan data spasial yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengungkapkan bahwa area yang terbakar mencakup perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga kawasan hutan lindung.
Sebagian besar titik api ditemukan di sekitar perbatasan izin konversi lahan sehingga memunculkan dugaan adanya aktivitas pembukaan atau perluasan lahan secara sengaja.
BNPB meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh untuk memastikan penyebab kebakaran sekaligus menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab.
BNPB Soroti Dugaan Pembakaran Sengaja di Area Konversi HutanKristomei menegaskan bahwa penegakan hukum menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama untuk mencegah kebakaran berulang akibat aktivitas pembakaran yang disengaja.
Menurutnya, upaya pemadaman yang dilakukan ribuan personel gabungan berpotensi tidak efektif apabila masih terdapat pihak yang melakukan pembakaran lahan.
"Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," tegas Kristomei dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Ia menilai tindakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan.
BNPB juga menekankan pentingnya mengusut dugaan keterlibatan pihak perorangan maupun perusahaan dalam kebakaran yang terjadi di kawasan perkebunan dan hutan.
Temuan titik api di sekitar batas izin konversi menjadi salah satu perhatian dalam upaya mengidentifikasi kemungkinan aktivitas pembukaan lahan yang tidak sesuai ketentuan.
Sumatera Selatan Masuk Enam Provinsi Prioritas Penanganan KarhutlaKristomei menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
Sumatera Selatan menjadi salah satu dari enam provinsi prioritas penanganan karhutla, khususnya untuk melindungi kawasan hutan, lahan mineral, dan ekosistem gambut dari ancaman kebakaran.
Enam provinsi yang menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla meliputi:
- Riau
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
Menurut Kristomei, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh masing-masing instansi karena membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait.
"Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," kata dia.
Ia menekankan bahwa penyelarasan kebijakan dan program penanganan karhutla diperlukan agar pengerahan personel, peralatan, serta langkah pencegahan dapat berjalan secara efektif.
BNPB Minta Restorasi Gambut Diperkuat untuk Cegah Kebakaran BerulangSelain mendorong penegakan hukum, BNPB meminta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) memberikan perhatian lebih besar terhadap upaya penanganan ekosistem gambut.
Kristomei menilai diperlukan solusi jangka panjang untuk menjaga kelembapan tanah gambut sehingga risiko kebakaran dapat ditekan.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah pembuatan atau optimalisasi sistem kanalisasi untuk membantu menjaga kondisi air dan membasahi lapisan dalam tanah gambut.
Upaya tersebut dinilai penting karena kebakaran pada lahan gambut dapat terjadi hingga ke lapisan bawah tanah dan membutuhkan penanganan khusus.
BNPB berharap pengelolaan ekosistem gambut di enam provinsi prioritas dapat dilakukan secara terpadu untuk mengurangi potensi kebakaran berulang.
Ribuan Personel dan Helikopter Masih Dikerahkan Padamkan KarhutlaKristomei memastikan bahwa ribuan personel gabungan bersama sejumlah armada helikopter masih dikerahkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
Meski demikian, ia menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap efektivitas operasi pemadaman yang berlangsung di lapangan.
Menurutnya, pengerahan personel dan sarana prasarana harus diikuti dengan penurunan jumlah titik panas atau hotspot sebagai salah satu indikator keberhasilan penanganan.
Evaluasi tersebut diperlukan agar strategi pemadaman dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi kebakaran di wilayah terdampak.
Sebelumnya, Kristomei memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Lanud Sri Mulyono Herlambang, Palembang, Minggu (18/10/2026).
Rapat tersebut menjadi agenda koordinasi perdana Kristomei sebagai Kepala BNPB setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Suharyanto.
Melalui penguatan koordinasi, penegakan hukum, dan pengelolaan ekosistem gambut, BNPB mendorong penanganan karhutla yang tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pencegahan kebakaran secara berkelanjutan.
