Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan tugas dan tanggung jawab Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Penyerahan tugas tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Maruli sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) sekaligus Kepala BNPPDT. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/TNI Tahun 2026 di Istana Negara pada Kamis (15/10/2025).
Sebelumnya, Tito menjalankan tugas Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara ex officio karena jabatannya sebagai Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan sejumlah tugas strategis yang perlu dilanjutkan, mulai dari pembangunan kawasan perbatasan hingga pengembangan daerah terpencil.
Menurut Tito, BNPP dibentuk sebagai lembaga tersendiri pada 2010 untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam pengelolaan serta pembangunan kawasan perbatasan.
Koordinasi tersebut diperlukan agar pembangunan di wilayah perbatasan berjalan terpadu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Dari perjalanannya, tugas utamanya adalah mengembangkan daerah perbatasan. Harapan kita kalau daerah perbatasan ini dibangun, satu untuk masalah kesejahteraan dan keadilan. Yang kedua menjadi sentra ekonomi baru,” ujar Tito.
Selain pembangunan kawasan, BNPP juga bertanggung jawab mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan menangani persoalan batas negara.
Tito menjelaskan, pengelolaan PLBN bertujuan memperkuat pelayanan lintas batas. Sementara itu, pembangunan kawasan perbatasan diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan batas wilayah Indonesia–Malaysia dan Indonesia–Timor-Leste yang masih perlu diselesaikan. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut penting untuk memastikan kepastian batas negara dan mendukung pengelolaan kawasan perbatasan.
Selain kawasan perbatasan, BNPPDT juga memiliki tugas mengembangkan daerah terpencil. Tito menyebut Pulau Enggano, Pulau Nias, dan Pulau Rondo sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam pemerataan pembangunan, terutama untuk menjangkau masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan.
Tito menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan koordinasi antara kementerian dan lembaga. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemerataan pembangunan, tetapi juga penting untuk memperkuat nasionalisme dan ketahanan wilayah dari potensi infiltrasi pihak luar.
