JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan, sebanyak 97 perusahaan di Kalimantan dan Sumatera tengah menjalani proses hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, Dudung tidak merinci status hukum perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk apakah telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Ada 97 perusahaan-perusahaan secara keseluruhan baik di sekitar Kalimantan, Pulau Sumatera ini yang sudah proses hukum selanjutnya," ujar Dudung, Senin (19/10/2026).
Dudung mengatakan, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah korporasi yang diduga terlibat dalam karhutla. Selain perusahaan, proses hukum juga menyasar masyarakat dan kelompok tertentu.
"Hasil rapat dengan Bapak Presiden pun sudah banyak korporasi yang sudah menjadi tersangka, sudah disidik, sudah lidik. Bahkan ada masyarakat, kelompok, golongan juga termasuk perusahaan yang sudah teridentifikasi," kata Dudung.
Baca Juga:Kemenag Terbitkan SE Larangan Penggunaan Gawai di Sekolah: Murid dan Guru Dibatasi Main HPDudung menegaskan, pemerintah terus berupaya menangani karhutla. Dia membantah anggapan bahwa pemerintah tidak melakukan langkah konkret untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
"Penanganan-penanganan ini tidak seperti apa yang kita bayangkan seakan-akan pemerintah ini tidak berbuat ya. Upaya-upaya (penanganan) itu sudah dilaksanakan," katanya.
#nasional
