BALIKPAPAN, KOMPAS - Di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti seluruh provinsi di Kalimantan, sejumlah daerah mengalami krisis air bersih. Warga mesti membeli air tandon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, kabut asap terlihat pekat di langit dan di sekitar pemukiman. Situs IQAir.com mencatat, kualitas udara Kota Balikpapan tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan polutan utama PM2,5.
“Sudah tenggorokan gatal dalam beberapa hari karena kabut asap, sekarang harus beli air tandon untuk kebutuhan rumah. Dua tandon untuk seminggu Rp 200.000,” kata Oktaviani (35), warga Kota Balikpapan, Senin (19/10/2026).
Aliran air dari perusahaan umum daerah tersendat ke rumah warga sejak sekitar seminggu terakhir. Hal ini terjadi lantaran sejumlah waduk yang menampung air hujan menyusut karena kemarau panjang imbas El Nino.
Sebelumnya, Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) Yudhi Saharuddin mengatakan, pihaknya menurunkan 20 mobil tangki untuk distribusi air ke rumah warga yang aliran airnya tersendat. PTMB pun terus memetakan warga yang terdampak.
“Kondisi di lapangan terus kami pantau. Prinsipnya, air harus sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan sehingga dukungan seluruh pihak ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya,” kata Yudhi.
Di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, warga juga menghadapi krisis air bersih karena sumber air surut. Imbasnya, sejumlah sumber air yang diterima warga terasa asin. Hal ini disebabkan sungai sebagai sumber air menyusut sehingga air dari laut masuk lebih dalam.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pihaknya telah meminta kelurahan dan kecamatan untuk menyiapkan penampungan air berkapasitas 4.000 hingga 5.000 liter.
Pemkot Pontianak juga memberikan diskon 30 persen bagi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa selama dua bulan. Pemerintah daerah, kata Edi, akan menyalurkan air ke penampungan dari sumur bor atau sumber air lain yang kualitasnya layak untuk kebutuhan rumah tangga.
Karhutla yang masih terjadi hampir di seluruh provinsi di Kalimantan juga membuat kabut asap menyelimuti banyak kabupaten/kota. Kualitas udara pun sangat membahayakan di sejumlah daerah.
Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) kategori berbahaya berada di Provinsi Kalteng. Beberapa di antaranya adalah Kota Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan.
Di Kalimantan Selatan, ISPU kategori berbahaya ada di Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Selatan. Sisanya, ISPU di Kalbar, Kaltim, dan Kaltara ada yang dalam kategori sedang hingga sangat tidak sehat.
Situs Fire Emissions Watch menunjukkan citra pelepasan karbon ke atmosfer dari karhutla terbawa angin dan menyebar ke seluruh provinsi di Kalimantan.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalteng Janang Firman Palanungkai mengatakan, kabut asap di Palangka Raya bahkan sempat menguning beberapa kali. Perubahan warna itu mengindikasikan polutan pada kabut asap begitu tinggi.
“Puncaknya terjadi pada tanggal 14 Oktober 2026 yang sangat pekat sehingga berubah menjadi warna oranye. Sebenarnya asap pekat itu terjadi di Kalteng sudah sekitar hampir 3 minggu ini,” katanya melalui pesan singkat.
Dari pengamatannya, Janang menyebut, banyak warga mengungsi untuk mendapat pertolongan pertama dan penanganan cepat ke rumah aman asap. Rumah aman asap merupakan inisiasi warga yang menyediakan tempat berpenyaring udara. Sebagian besar yang datang merupakan kelompok rentan, seperti balita, perempuan, dan lansia.
Janang pun mengaku khawatir kondisi kabut asap yang terus menerus dihirup warga akan memberi dampak kesehatan pada kemudian hari. Menurutnya, kendati warga dan organisasi masyarakat sipil telah melontarkan kritik dan melaporkan masalah yang terjadi, pemerintah belum melakukan langkah cepat untuk memadamkan karhutla.
Sebenarnya asap pekat itu terjadi di Kalteng sudah sekitar hampir 3 minggu ini
Menanggapi situasi di Kalimantan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengatakan, pihaknya meminta perhatian intensif dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk merumuskan solusi permanen penanganan lahan gambut.
Salah satu langkah teknis yang dibahas adalah pembuatan atau optimalisasi kanalisasi untuk menjaga kelembaban dan membasahi lapisan dalam tanah gambut. Selain itu, BNPB juga mendorong aparat penegak hukum mengusut para pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini kalau pemadaman tidak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," ujar Kristomei.
