Empat Hasil Rapat MBG: Ubah Insentif hingga Awasi Dapur SPPG dengan AI

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan menggelar rapat koordinasi (rakor) perbaikan tata Kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (19/10). Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan, hingga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy juga turut serta dalam pertemuan kali ini.

Pembahasan rapat kali ini mencakup perubahan skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), uji coba layanan prasmanan, pengawasan operasional dapur, hingga perluasan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pemerintah juga memperbaiki pendataan penerima manfaat untuk memastikan penyaluran MBG sesuai sasaran. BGN berinisiatif untuk memperketat pemeriksaan dapur, meningkatkan pelibatan satuan tugas pemerintah daerah, serta menguji pemanfaatan teknologi untuk memantau kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Poin-poin hasil rapat koordinasi MBG sebagai berikut:

Pemerintah mengubah skema insentif SPPG dari sebelumnya sebesar Rp6 juta per dapur menjadi Rp2 ribu per porsi makanan. Zulhas mengatakan perubahan tersebut bertujuan memperbaiki perhitungan iaya yang diterima pengelola dapur lebih proporsional dengan jumlah porsi makanan yang diproduksi.

Zulhas menjelaskan skema sebelumnya menetapkan insentif dengan nominal tetap tanpa mempertimbangkan jumlah porsi yang diproduksi setiap SPPG. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi anggaran yang tersedia untuk menjaga kualitas makanan, terutama pada dapur yang melayani penerima manfaat dalam jumlah berbeda.

Nominal Rp 2 ribu per porsi diharap dapat membuat perhitungan insentif lebih sebanding dengan jumlah makanan yang disediakan, sekaligus mencegah alokasi anggaran untuk bahan baku makanan tidak dikurangi.

Zulhas menjelaskan pemerintah menganggarkan Rp15 ribu per porsi untuk satu porsi makan gratis. Angka itu dibagi menjadi Rp2 ribu untuk investor, Rp3 ribu untuk operasional, dan Rp10 ribu untuk bahan baku. “Dulu insentif Rp 6 juta rata mau berapa pun jumlah produksinya, sehingga bisa mengurangi porsi makanan,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.

Pemerintah menguji skema penyajian MBG secara prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi. Uji coba tersebut bertujuan mengurangi risiko keamanan pangan yang dapat muncul selama proses distribusi, termasuk makanan yang terlalu lama dikirim atau disajikan dalam kondisi dingin.

Zulhas mengatakan uji coba awal menunjukkan tidak adanya sisa makanan di sejumlah lokasi yang dipantau. Skema prasmanan juga memungkinkan penerima manfaat mengambil tambahan makanan apabila masih merasa lapar. Meski demikian, pemerintah masih mengevaluasi pelaksanaan uji coba sebelum menentukan kemungkinan penerapan yang lebih luas.

“Maka sudah uji coba MBG secara prasmanan untuk mengurangi hal-hal yang seperti keracunan, makanan dingin, delivery yang panjang, dan seterusnya,” ujarnya.

BGN juga berecana menguji integrasi kamera pengawas atau CCTV dari sekitar 70 dapur MBG ke pusat pemantauan. Sistem tersebut akan dilengkapi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu mengawasi kepatuhan pengelola dapur terhadap SOP.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pemantauan akan mencakup berbagai tahapan pengolahan makanan, mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, hingga pencucian wadah makanan. Sistem tersebut diharapkan membantu mendeteksi praktik yang tidak sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan pangan.

Sudaryono menjelaskan seluruh dapur pada dasarnya telah memiliki CCTV, tetapi selama ini penggunaannya masih terbatas untuk pemantauan internal. Melalui uji coba integrasi, BGN berupaya meningkatkan pengawasan terhadap tenaga pelaksana, kepala dapur, dan mitra yayasan.

“Misalnya ini sederhana namun terjadi, tenaga kerja ibu-ibu beberapa tidak terbiasa mencacah kol di meja, biasanya mencacah di lantai. Dengan adanya CCTV, itu bisa ditindaklanjuti,” kata Sudaryono.

Pemerintah mempercepat perluasan MBG ke wilayah 3T melalui aktivasi SPPG secara bertahap. Zulhas menyebut tahap pertama mencakup 480 SPPG di wilayah Indonesia timur, termasuk enam provinsi di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Sementara itu, tahap kedua telah mengaktifkan 980 SPPG baru sejak 14 Oktober di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Pemerintah merencanakan perluasan pelaksanaan MBG di Pulau Jawa pada pekan keempat Oktober, terutama untuk menjangkau pondok pesantren dan kelompok penerima manfaat lainnya.

“Pulau Jawa akan mulai dilaksanakan akhir Oktober ini, minggu keempat, diperkirakan tanggal 25-an,” kata Zulhas.

Selain memperluas jangkauan program, pemerintah juga berupaya memperbaiki pendataan penerima manfaat dengan mengintegrasikan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kementerian Kesehatan untuk kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).

Pendataan dilakukan berdasarkan nama dan alamat agar intervensi gizi dapat diberikan secara tepat sasaran dan perkembangannya dapat dipantau. “Sehingga tidak ada lagi perbedaan data. Memang risikonya ada yang belum dapat (MBG) karena data belum masuk,” kata Sudaryono.