Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak. Hal ini merespons tragedi meninggalnya Z (10), bocah penyandang Down syndrome dan cerebral palsy di Kecamatan Rungkut, Surabaya, yang diduga menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh dua anak tetangganya.
Pria yang akrab disapa Cak Yebe ini menilai pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, sekolah, dan pemerintah melalui deteksi dini serta pendampingan yang berkelanjutan. Ia mengingatkan para orang tua agar tidak menormalisasi perilaku yang menyakiti atau merendahkan anak lain sebagai bentuk kenakalan biasa.
“Orang tua jangan menormalisasi ketika anak melakukan aktivitas yang sebenarnya tidak layak dilakukan oleh seorang anak,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut, Senin (19/10/2026).
Menurut Cak Yebe, pihak sekolah juga perlu memperkuat pengawasan dan memastikan setiap laporan perundungan (bullying) ditangani secara serius. Efektivitas program pencegahan harus diukur melalui indikator yang jelas agar penurunan kasus dapat dievaluasi secara berkala.
“Ketika sistem atau metode pendidikan sudah berjalan dengan baik, parameternya apa? Bagaimana kita memastikan indikasi perundungan menurun?” ujar Bendahara DPC Gerindra Surabaya tersebut.
Dorong Kehadiran DP3A hingga Tingkat Kelurahan
Cak Yebe juga mendorong agar program Satpol PP Goes to School diperkuat dengan materi edukasi antikekerasan serta penghormatan terhadap perbedaan. Selain itu, ia meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Surabaya memperluas jangkauan pendampingan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Seharusnya ada perwakilan DP3A di lingkup kecamatan dan kelurahan untuk mengidentifikasi persoalan anak, kemudian melakukan pendekatan langsung kepada keluarga,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa insiden tragis di Rungkut menjadi bahan ujian dan evaluasi serius bagi Surabaya yang telah menyandang predikat Kota Layak Anak. Menurutnya, predikat predikat tersebut harus diwujudkan melalui aksi perlindungan nyata di lapangan, bukan sekadar simbolis.
“Surabaya mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak, tetapi kejadian seperti ini tetap terjadi. Apa langkah konkret pemerintah kota setelah kejadian ini?” kataya.
Cak Yebe berharap seluruh elemen Pemkot Surabaya, keluarga, sekolah, dan masyarakat memperkuat sinergi demi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
“Kita harus bergerak bersama membangun sistem deteksi dini dan pendampingan yang nyata, agar setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, merasa aman, terlindungi, dan tidak menjadi korban kekerasan,” pungkasnya. [asg/but]
