HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Makassar memperkuat sinergi dalam mendukung peningkatan kompetensi guru, tata kelola sekolah, dan mutu pendidikan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam upacara Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi K3S dan PGRI Kecamatan Makassar di SD Negeri KIP V Bara-Baraya, Jalan Jalahong, Kecamatan Makassar, Senin, 19 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut diikuti 33 kepala sekolah dan guru dari sekolah dasar negeri maupun swasta. Hadir Ketua K3S Kecamatan Makassar, Muhammad Jafar, S.Pd., M.Pd., serta Ketua PGRI Kecamatan Makassar, Badok, S.Pd.
Jafar mengatakan, koordinasi antara K3S dan PGRI menjadi bagian penting dalam menyatukan langkah untuk membantu kepala sekolah dan guru menghadapi berbagai persoalan dalam menjalankan tugas pendidikan.
Menurutnya, kedua organisasi tersebut perlu terus berjalan beriringan, terutama dalam mendukung program peningkatan kompetensi dan pengembangan profesionalisme tenaga pendidik.
“Alhamdulillah, K3S dan PGRI Kecamatan Makassar selalu berjalan bersama. Kami ingin kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru sekaligus membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, upacara Kesadaran Nasional juga menjadi momentum untuk memperkuat integritas aparatur, menanamkan karakter kebangsaan, serta menumbuhkan penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan.
Nilai-nilai tersebut, kata dia, diharapkan tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga diterapkan dan dikembangkan di lingkungan sekolah melalui keteladanan kepala sekolah dan guru.
Dalam rapat koordinasi itu, pembahasan juga menyentuh pelaksanaan program bantuan pemerintah untuk kebutuhan buku atau bahan pembelajaran bagi siswa kelas I dan II.
Jafar mengingatkan kepala sekolah agar pelaksanaan program tersebut mengikuti petunjuk teknis yang berlaku. Ia menegaskan, pemilihan penerbit merupakan kewenangan sekolah dan tidak boleh diarahkan secara sepihak oleh K3S.
“Kami mengarahkan kepala sekolah agar tidak melanggar petunjuk teknis bantuan pemerintah. Untuk penerbit, kami memberikan kebebasan kepada masing-masing sekolah untuk menentukan pilihannya sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia berharap program bantuan tersebut dapat berjalan baik dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan program itu juga diharapkan mendukung keberlanjutan bantuan untuk jenjang kelas berikutnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kecamatan Makassar, Badok, S.Pd., menegaskan pentingnya koordinasi untuk menjaga kekompakan dan mencegah kesalahpahaman di lingkungan sekolah.
Menurutnya, K3S dan PGRI perlu menyamakan persepsi agar informasi yang berkembang mengenai kebijakan sekolah, termasuk pemilihan buku dan penerbit, tidak menimbulkan anggapan bahwa organisasi tertentu mengarahkan sekolah pada pilihan tertentu.
“Kolaborasi lebih kami utamakan. Kami ingin persoalan yang muncul di Kecamatan Makassar dibicarakan bersama agar tidak ada kesalahpahaman. K3S dan PGRI harus saling mendukung dalam mencari solusi,” katanya.
Badok menambahkan, koordinasi rutin juga diperlukan untuk mengevaluasi program pengembangan guru di setiap gugus. Pengurus K3S dan PGRI berupaya melakukan kunjungan serta memantau kegiatan kelompok kerja guru agar mengetahui secara langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi tenaga pendidik.
Melalui pemantauan tersebut, pengurus dapat memberikan pendampingan sesuai kapasitasnya atau berkoordinasi untuk menghadirkan narasumber yang kompeten.
Selain peningkatan kompetensi, PGRI Kecamatan Makassar turut memberi perhatian terhadap pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah.
Badok menyebut, sekolah diharapkan memiliki tim khusus yang menangani kekerasan, dilengkapi surat keputusan dan melibatkan unsur warga sekolah serta tokoh masyarakat sesuai kebutuhan.
Ia mengatakan, pemantauan terhadap sekolah-sekolah yang telah dilakukan menunjukkan adanya perkembangan positif setelah pembentukan tim tersebut. Meski demikian, pemantauan terhadap sejumlah sekolah swasta masih perlu dilanjutkan.
“Kami berharap setiap sekolah benar-benar menjalankan fungsi tim yang sudah dibentuk. Pencegahan perundungan dan kekerasan harus menjadi tanggung jawab bersama agar lingkungan belajar semakin aman dan nyaman bagi peserta didik,” ujarnya.
Ke depan, K3S dan PGRI Kecamatan Makassar juga merencanakan kegiatan olahraga bersama secara bergilir di gugus atau ranting sekolah. Kegiatan tersebut dirancang untuk mempererat silaturahmi, khususnya karena sejumlah kepala sekolah baru bertugas di Kecamatan Makassar pada tahun ajaran 2026.
Selain membangun keakraban, olahraga bersama diharapkan menjadi sarana menjaga kebugaran fisik dan mengurangi kejenuhan kepala sekolah maupun guru dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Jafar menegaskan, sinergi kedua organisasi perlu dipertahankan dalam berbagai program, mulai dari peningkatan kompetensi, kegiatan ekstrakurikuler, hingga perlombaan di tingkat kecamatan dan kota.
Ia berharap K3S dan PGRI terus menjadi wadah komunikasi serta pendampingan bagi kepala sekolah dan guru dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pendidikan.
“Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. K3S dan PGRI harus saling mendukung agar berbagai program pendidikan dapat terlaksana dengan baik,” tutupnya.
