Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti melaporkan kondisi perekonomian Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut mencakup kondisi makroekonomi, pelaksanaan APBN, inflasi, hingga stabilitas nilai tukar rupiah.
Usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10), Suahasil mengatakan kondisi ekonomi makro Indonesia masih cukup kuat di tengah gejolak global.
"Kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kondisi ekonomi makro Indonesia masih sangat resilient. Kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilient. Oleh karena itu, kita akan terus menjaga stabilitas ke depan dan tetap mendorong pertumbuhan," kata Suahasil.
Ia menambahkan, Kementerian Keuangan akan melanjutkan penelaahan dan efisiensi anggaran untuk sisa tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi rutin menjelang akhir tahun guna memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan efisien.
Suahasil menegaskan, efisiensi tersebut bukan berarti pemerintah menghentikan belanja. Pada kuartal IV 2026, belanja APBN diperkirakan mencapai Rp 1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 1.200 triliun.
“Jadi, belanja APBN akan tetap lebih tinggi dibandingkan kuartal IV tahun lalu. Hal ini akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk layanan publik pemerintah dan perlindungan sosial. Bantuan pangan juga sudah mulai bergulir untuk kuartal IV. Ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan belanja pemerintah dalam perekonomian kita,” ujarnya.
Inflasi Pangan Jadi Perhatian BIDari sisi moneter, Destry menyampaikan bahwa inflasi inti masih terkendali. Namun, inflasi pangan atau volatile food inflation menjadi perhatian karena mencapai 5 persen pada September 2026, sedangkan inflasi inti tercatat sebesar 2,8 persen.
"Memang, hal yang perlu menjadi perhatian adalah inflasi pangan atau volatile food inflation, yang mencapai 5 persen. Hal ini tadi kami laporkan dan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian agar inflasi pangan dapat dijaga dalam koridor Bank Indonesia, yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen," kata Destry.
Untuk mengendalikan tekanan harga pangan, BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan.
Selain inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi pembahasan. Destry menjelaskan, gejolak global, termasuk inflasi di negara-negara maju dan arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat (AS), masih menjadi tantangan bagi rupiah.
BI, lanjutnya, akan terus menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen, antara lain intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF).
"Hingga saat ini, kebijakan tersebut telah mendatangkan inflow, baik dalam bentuk transaksi swap maupun DNDF, senilai sekitar USD 8 sampai 9 miliar," ujarnya.
