Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program Bedah Rumah harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga dan kelayakan fisik hunian.
Penegasan tersebut disampaikan Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, setelah meninjau dua rumah penerima bantuan di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/10/2026), Ara menyampaikan bahwa pemerintah harus memastikan bantuan perbaikan rumah tidak salah sasaran.
"Tadi saya mengunjungi dua rumah dan penghasilan keluarganya di bawah UMP. Kita harus memastikan penerimanya tepat sasaran. Kita lihat kondisi ekonominya memang terbatas, dan kondisi rumahnya juga memang tidak layak huni," kata Ara.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mempertimbangkan tingkat pendapatan calon penerima bantuan, tetapi juga harus memeriksa kondisi rumah yang ditempati.
Peninjauan langsung tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian PKP memastikan bantuan diprioritaskan bagi keluarga berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Menteri PKP Tinjau Rumah Masulah dan Nusrobah di RorotanDalam kunjungannya ke Kelurahan Rorotan, Menteri PKP Maruarar Sirait mendatangi dua rumah penerima bantuan program Bedah Rumah.
Kedua rumah tersebut masing-masing milik Masulah dan Nusrobah, yang berdasarkan hasil peninjauan memiliki keterbatasan ekonomi serta menempati hunian tidak layak.
Ara menjelaskan bahwa penghasilan kedua keluarga berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Selain memeriksa kondisi fisik rumah, pemerintah menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu acuan dalam menilai tingkat kesejahteraan calon penerima bantuan.
Berdasarkan data BPS yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, Masulah tercatat berada pada kelompok desil 1.
Desil 1 merupakan kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dalam pemeringkatan data sosial ekonomi yang digunakan.
Sementara itu, Nusrobah tercatat berada pada kelompok desil 2 atau kelompok masyarakat pada rentang 10 hingga 20 persen terbawah berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Posisi kedua keluarga dalam kelompok desil tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai kelayakan mereka sebagai penerima bantuan.
Selain data kesejahteraan, kondisi rumah Masulah dan Nusrobah yang dinilai tidak layak huni turut menjadi pertimbangan dalam penetapan bantuan.
Melalui pemeriksaan langsung dan penggunaan data sosial ekonomi, pemerintah berupaya memastikan bahwa bantuan perumahan disalurkan kepada keluarga yang memenuhi kriteria program.
Program Bedah Rumah di Jakarta Meningkat dari 158 Menjadi 10.300 UnitMenteri PKP Maruarar Sirait juga menyampaikan bahwa jumlah rumah yang menjadi sasaran program Bedah Rumah di Jakarta mengalami peningkatan besar pada 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan Ara, pada 2025 terdapat 158 rumah di Jakarta yang mendapatkan bantuan perbaikan.
Sementara itu, jumlah rumah yang diperbaiki atau menjadi sasaran program pada 2026 meningkat menjadi 10.300 unit.
Dengan demikian, jumlah rumah dalam program Bedah Rumah di Jakarta bertambah sebanyak 10.142 unit dibandingkan tahun sebelumnya.
Secara perbandingan, angka 10.300 unit tersebut sekitar 65 kali lipat dari jumlah 158 rumah pada 2025.
Meski terjadi peningkatan, Ara mengakui bahwa pemerintah belum mampu memperbaiki seluruh rumah tidak layak huni dalam waktu bersamaan.
"Saya mohon maaf karena kita belum bisa memperbaiki seluruh rumah tidak layak huni. Namun, kita terus meningkatkan jumlahnya. Tahun lalu di Jakarta ada 158 rumah yang diperbaiki, sedangkan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 10.300 rumah," ujar Ara.
Peningkatan jumlah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas cakupan bantuan perbaikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, kebutuhan perbaikan rumah di sejumlah wilayah Jakarta masih lebih besar dibandingkan alokasi bantuan yang tersedia.
Jakarta Utara Miliki Sekitar 174 Ribu Rumah Tidak Layak HuniDalam kunjungannya ke Rorotan, Ara turut menyampaikan keprihatinan terhadap banyaknya rumah tidak layak huni yang masih ditempati masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, terdapat sekitar 2.500 keluarga yang menempati rumah tidak layak huni di Kelurahan Rorotan.
Jumlah tersebut menggambarkan masih besarnya kebutuhan perbaikan kualitas hunian masyarakat di tingkat kelurahan.
Sementara itu, jumlah rumah tidak layak huni di wilayah Jakarta Utara secara keseluruhan dilaporkan mencapai sekitar 174 ribu unit.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan hunian tidak layak tidak hanya terjadi di Rorotan, tetapi juga tersebar di berbagai wilayah Jakarta Utara.
Pada 2026, Jakarta Utara memperoleh alokasi bantuan program Bedah Rumah sebanyak 2.000 unit.
Alokasi tersebut menjadi bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Jika dibandingkan dengan sekitar 174 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta Utara, alokasi 2.000 unit setara dengan sekitar 1,15 persen dari jumlah kebutuhan yang dilaporkan.
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa penanganan rumah tidak layak huni masih memerlukan pelaksanaan program secara bertahap untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.
Pemerintah menekankan pentingnya ketepatan sasaran agar keterbatasan alokasi bantuan dapat diprioritaskan bagi keluarga yang paling membutuhkan penanganan.
Pengerjaan Bedah Rumah Dijadwalkan Mulai 26 Oktober 2026Dalam pelaksanaan program tahun 2026, pemerintah telah menetapkan jadwal pengerjaan rumah bagi para penerima bantuan.
Pekerjaan perbaikan rumah dijadwalkan mulai berlangsung pada 26 Oktober 2026.
Sementara itu, penyelesaian pekerjaan direncanakan hingga 26 Desember 2026.
Dengan jadwal tersebut, pelaksanaan perbaikan rumah direncanakan berlangsung selama sekitar dua bulan.
Penetapan jadwal menjadi bagian dari perencanaan program untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat penerima bantuan.
Kementerian PKP menekankan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah rumah yang diperbaiki.
Ketepatan penerima manfaat juga menjadi perhatian utama agar bantuan pemerintah tidak diberikan kepada keluarga yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria.
Selain itu, Kementerian PKP mendorong pelaksanaan bantuan perumahan secara transparan agar proses penyaluran dan penggunaan bantuan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah mengharapkan program tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui perbaikan kondisi tempat tinggal mereka.
Pemerintah Gunakan Data BPS dan Pemeriksaan LapanganKementerian PKP menggabungkan penilaian administratif dengan pemeriksaan langsung untuk menentukan kelayakan penerima bantuan Bedah Rumah.
Data BPS digunakan untuk melihat posisi kesejahteraan calon penerima, sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata bangunan yang ditempati.
Pendekatan tersebut diterapkan dalam peninjauan rumah Masulah dan Nusrobah di Kelurahan Rorotan.
Kedua keluarga dinilai memenuhi kriteria berdasarkan keterbatasan penghasilan, posisi dalam kelompok desil kesejahteraan, serta kondisi fisik rumah yang tidak layak huni.
Pemerintah juga menekankan bahwa transparansi diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan program bantuan perumahan.
Dengan jumlah rumah tidak layak huni yang masih besar, pelaksanaan program Bedah Rumah dilakukan secara bertahap berdasarkan alokasi yang tersedia.
Pada 2026, peningkatan jumlah sasaran bantuan di Jakarta menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang lebih layak.
Melalui penilaian kondisi ekonomi, penggunaan data BPS, dan pemeriksaan langsung, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah agar program Bedah Rumah memberikan manfaat nyata kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
