Meutya Hafid Jadi Menteri Paling Menonjol Versi Indopol Survey

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjadi salah satu figur yang menonjol dalam survei Indopol Survey saat dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Dia juga mendapat sorotan terkait agenda perlindungan anak di ruang digital.

BACA JUGA: Meutya Hafid: Roblox Siap Berikan Komitmen Kepatuhan Lengkap Terhadap PP Tunas 30 April

Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto mengatakan hasil survei menunjukkan adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap popularitas, kinerja, dan kemampuan komunikasi para pejabat pemerintah.

“Pemetaan ini memperlihatkan bahwa setiap figur memiliki keunggulan pada dimensi yang berbeda. Popularitas tidak selalu berjalan seiring dengan persepsi kinerja, sehingga setiap indikator perlu dibaca secara proporsional,” kata Ratno dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Senin (19/10).

BACA JUGA: Meutya Hafid Kerahkan Sivitas Komdigi se-Indonesia untuk Korve Nasional

Dalam hasil survei tersebut, Meutya menempati posisi teratas dalam kategori menteri perempuan paling dikenal berdasarkan daftar awal pemetaan.

Menteri Komunikasi dan Digital itu juga memperoleh 29,6 persen dalam kategori menteri perempuan paling menonjol. Sementara itu, dalam kategori menteri yang dinilai paling meyakinkan saat tampil di forum internasional, Meutya meraih 21,8 persen.

BACA JUGA: TikTok Matikan Fitur Live, Meutya Hafid: Kami Berharap Tidak lama

Pada kategori menteri paling komunikatif dalam menjelaskan kebijakan, Meutya memperoleh 15,4 persen. Posisi pertama ditempati Prasetyo Hadi dengan 34,8 persen.

Sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pemerintah memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian ialah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk melindungi anak dari berbagai risiko penggunaan internet, termasuk paparan konten berbahaya, perundungan siber, penipuan daring, dan eksploitasi digital.

Ratno menilai pelaksanaan kebijakan publik perlu menjadi bagian penting dalam evaluasi pemerintahan, tidak hanya dilihat dari pengenalan masyarakat terhadap pejabat yang menjalankannya.

“Yang perlu diperhatikan bukan hanya seberapa dikenal seorang pejabat, tetapi juga bagaimana kebijakannya dipahami masyarakat dan sejauh mana pelaksanaannya memberikan manfaat nyata,” ujarnya.

Menurut dia, kebijakan perlindungan anak di ruang digital membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah dan penyelenggara platform hingga orang tua serta lingkungan pendidikan.

Efektivitas aturan, kata dia, juga perlu dilihat dari pelaksanaan pengawasan, kepatuhan platform digital, dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perlindungan yang berlaku.

Meski Meutya menonjol dalam sejumlah kategori, hasil tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa kebijakan perlindungan anak menjadi faktor utama yang meningkatkan popularitasnya. Survei ini tidak secara khusus mengukur hubungan sebab-akibat tersebut.

Selain memetakan figur menteri perempuan, Indopol Survey mencatat Andi Amran Sulaiman berada di posisi teratas dalam kategori menteri dengan persepsi kinerja terbaik, dengan perolehan 34,2 persen.

Posisi berikutnya ditempati Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebesar 11,7 persen dan Erick Thohir sebesar 9,2 persen.

Sementara itu, Bahlil Lahadalia menjadi pejabat yang paling dikenal dalam pemetaan popularitas dengan 23,3 persen. Dia disusul Teddy Indra Wijaya sebesar 20,5 persen dan Erick Thohir sebesar 17,9 persen.

Dalam kategori pejabat negara paling tegas, Teddy memperoleh 42,2 persen. Adapun AHY menempati posisi teratas dalam kategori figur yang dipersepsikan paling dekat dengan anak muda, dengan angka 28,7 persen.

Ratno mengatakan perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap pemerintahan memiliki sejumlah dimensi.

“Persepsi kinerja, tingkat pengenalan, ketegasan, dan kemampuan komunikasi merupakan indikator yang berbeda. Karena itu, evaluasi pemerintahan sebaiknya tidak hanya bertumpu pada popularitas, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan program dan dampaknya bagi masyarakat,” tutur Ratno.

Dalam pemetaan pengenalan program pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan yang paling banyak disebut secara spontan oleh responden, yakni 41,7 persen.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperoleh 5 persen, sedangkan Sekolah Rakyat tercatat 1 persen. Cek Kesehatan Gratis berada di angka 0,1 persen dalam pertanyaan mengenai kebijakan yang pertama kali terlintas di ingatan responden.

Menurut Ratno, pengenalan terhadap suatu program tidak otomatis menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat atas pelaksanaannya.

“Program pemerintah perlu dievaluasi berdasarkan pelaksanaan di lapangan, ketepatan sasaran, kualitas layanan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pengenalan program menjadi salah satu indikator, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan,” katanya.

Survei Indopol Survey dilakukan melalui kuesioner daring terhadap 1.000 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, berdomisili di 38 provinsi, dan memiliki akses internet.

Pengumpulan data berlangsung pada 13–17 Oktober 2026. Sampel direkrut melalui iklan digital, jaringan koordinator provinsi, dan panel responden Indopol, menggunakan teknik quota sampling berdasarkan provinsi, jenis kelamin, dan kelompok usia.

Karena menggunakan sampel nonprobabilitas, survei ini tidak memiliki margin of error yang dapat dihitung secara statistik. (kkp/jpnn)