JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional meskipun kebakaran telah berlangsung lebih dari dua bulan dan asapnya terdeteksi hingga atmosfer Jakarta. Pemerintah menilai, negara masih sanggup menangani karhutla dengan mengerahkan personel dan peralatan untuk memadamkan kebakaran.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, pemerintah masih mampu menangani karhutla tanpa menetapkannya sebagai bencana nasional. Menurut dia, penetapan status tersebut berkaitan dengan kemungkinan masuknya bantuan dari negara asing.
”Ya, sementara kita masih sanggup, negara kita masih sanggup,” kata Dudung seusai rapat tingkat menteri membahas situasi terkini bidang politik dan keamanan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Padahal, kabut asap yang dihasilkan dari karhutla telah menyeberang hingga ke Malaysia dan Singapura.
Singapura bahkan telah mengirimkan pemberitahuan kepada sepuluh perusahaan yang diduga terkait dengan kebakaran lahan di Indonesia. Sedangkan Malaysia mengusulkan negara-negara ASEAN untuk menekan perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan di Indonesia secara finansial.
Sepuluh perusahaan itu adalah PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya, PT Bangkanesia, PT Buana Megatama Jaya, PT Mananjung Hayak, dan PT Baratama Putra Perkasa.
Peringatan yang dikirimkan Singapura meminta setiap perusahaan mengerahkan personel pemadam kebakaran guna memadamkan atau mencegah penyebaran api di lahan yang mereka kuasai.
Di sisi lain, Anggota Parlemen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mendesak pemerintah Malaysia mengajukan protes diplomatik atas kabut asap lintas batas. Malaysia diusulkan bekerja sama dengan Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya untuk menekan perusahaan yang terlibat.
Syed Saddiq mengusulkan agar lembaga keuangan di Malaysia dan Singapura, termasuk Maybank, CIMB, dan DBS, untuk memastikan perusahaan yang terkait dengan praktik pembakaran lahan tidak lagi mendapat akses pembiayaan melalui pasar mereka.
“Kita harus menghantam mereka di titik yang paling menyakitkan untuk mereka (perusahaan). Jika perusahaan terlibat dalam praktik pembakaran lahan, mereka tidak boleh mendapat akses ke pasar modal atau pinjaman dari lembaga keuangan kita,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan tidak mempermasalahkan adanya manuver hukum dari para negara tetangga selama dilakukan berdasarkan ketetapan hukum masing-masing negara.
Ia mengatakan, pada 2015, Singapura juga pernah memberikan tekanan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dianggap ada kaitan dengan peristiwa kebakaran. Sepanjang manuver negara tetangga dilakukan sesuai dengan hukum internasional, ia menilai tidak ada masalah.
”Kalau sistem hukum yang berlaku di Singapura seperti itu, mereka juga mau menerapkan sesuai dengan hukum yang ada di Singapura, ya kita nggak jadi masalah,” kata Tito.
Pemerintah terus mengupayakan pemadaman karhutla melalui pengerahan personel, pemanfaatan teknologi, dan modifikasi cuaca. Namun, upaya tersebut menghadapi kendala, terutama ketika kebakaran terjadi di lahan gambut.
Tito mengakui, pemadaman karhutla di Indonesia memang tidak bisa sebentar karena karhutla di lahan gambut membutuhkan penanganan khusus. Berbeda dengan kebakaran di tanah mineral, api di lahan gambut dapat merambat ke lapisan bawah tanah sehingga membutuhkan air dalam volume besar untuk memadamkannya.
Menurut Tito, pemadaman di lahan gambut bergantung pada dua sumber utama, yakni hujan dan pasokan air dari sungai, danau, atau bendungan. Namun, upaya tersebut terkendala keterbatasan awan potensial untuk menghasilkan hujan serta jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran.
”Kalau seandainya benih awan yang enggak ada, sehingga tidak terjadi hujan alami, maupun hujan buatan sudah dicoba, tidak ada, itu kan jadi hambatan,” kata Tito.
Kondisi yang dihadapi Indonesia diperparah oleh musim kemarau yang melanda sejumlah daerah. Untuk mengatasi keterbatasan air, pemerintah mengupayakan penggunaan bahan kimia berupa surfaktan yang dapat membantu pemadaman dengan volume air lebih sedikit.
Sebab, bahan kimia tersebut mampu mendinginkan, meredakan, dan mematikan kebakaran yang terjadi di lahan gambut di tengah kesulitan air.
Pemerintah juga mengandalkan teknologi modifikasi cuaca untuk menghasilkan hujan buatan. Tito menyebut upaya tersebut berhasil mendatangkan hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah pada pekan sebelumnya.
Dudung menyatakan pemerintah telah mengerahkan personel TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menangani karhutla. Pemerintah juga memanfaatkan berbagai sarana pemadaman.
“Saya waktu ke Sulawesi itu juga sudah launching dry ice di sana. Itu bisa jadi salah satu cara untuk membantu karhutla ini,” kata Dudung.
Dudung menyebut Malaysia juga telah menawarkan bantuan berupa tiga helikopter dan 52 personel untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia. Namun, menurut dia, penerimaan bantuan tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan teknis dan kendala operasional di lapangan.
Dudung menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla. Pemerintah berharap upaya pemadaman dan mitigasi yang dilakukan dapat segera mengendalikan kebakaran serta melindungi masyarakat dari dampak asap.
”Hutan kita sangat luas. Penanganan-penanganan ini tidak seperti apa yang kita bayangkan, jadi bukan seakan-akan pemerintah ini tidak berbuat. Upaya-upaya itu sudah dilaksanakan. Korban juga banyak yang berjatuhan untuk menangani ini. Namun, kita masih terus bisa melakukan upaya-upaya,” ujar Dudung.
