Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyatakan siap mendukung upaya menjaga stabilitas sektor keuangan yang berkontribusi terhadap pembangunan jelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Ditemui usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, Friderica menyebut banyak perkembangan yang terjadi dan OJK bersama kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan baik perbankan maupun pasar modal.
"Kami terus mendukung intinya bagaimana sektor keuangan ini dapat semakin berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan, masyarakat," kata Friderica.
Terkait tantangan ke depan, dia menyebut proyeksi kondisi global terlihat tidak mudah. Kondisi itu tidak hanya terjadi ke Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia lain.
Baca juga: OJK: Tokenisasi aset buka alternatif pembiayaan ekonomi Indonesia
Namun, dia melihat kondisi fundamental ekonomi Indonesia sangat baik dan solid. Secara khusus untuk pasar modal, fundamental emiten Indonesia berada dalam kondisi baik.
"Kalau laporan dari Q2 (kuartal kedua) kan pendapatan naik dan juga laba perusahaan emiten juga terus juga meningkat dari tahun sebelumnya," tuturnya.
Dalam rapat terbatas pada hari ini, dia telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa OJK akan meneruskan reformasi pasar modal untuk meningkatkan transparansi dan memastikan penindakan terhadap dugaan pelanggaran.
"Kami menyampaikan akan meneruskan reformasi pasar modal terkait dengan peningkatan transparansi kemudian likuiditas dan tadi pesan khusus juga terpenting adalah bagaimana kita terus menegakkan enforcement kepada mereka mereka yang telah melakukan pelanggaran terkait dengan coordinated trading," kata Friderica.
Baca juga: Bappenas luncurkan Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah
Dalam rapat tersebut, dia menjelaskan bahwa OJK akan memastikan penindakan terhadap berbagai pelanggaran untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku manipulasi pasar modal.
Harapannya, kata dia, dapat menimbulkan efek jera sehingga ke depan pasar modal Indonesia semakin likuid, semakin transparan menjadi dan menjadi tempat investasi yang baik untuk investor asing maupun domestik.
Pernyataan itu dikeluarkan setelah baru-baru ini OJK menyatakan sudah menjatuhkan sanksi sekaligus denda administratif senilai Rp2,1 triliun kepada tiga emiten, yaitu PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Sanksi itu diberikan terkait hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran di pasar modal Indonesia, ketika OJK menemukan indikasi manipulasi perdagangan saham DSSA serta pelanggaran dalam proses penawaran umum saham BREN dan CUAN.
Ditemui usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, Friderica menyebut banyak perkembangan yang terjadi dan OJK bersama kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan baik perbankan maupun pasar modal.
"Kami terus mendukung intinya bagaimana sektor keuangan ini dapat semakin berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan, masyarakat," kata Friderica.
Terkait tantangan ke depan, dia menyebut proyeksi kondisi global terlihat tidak mudah. Kondisi itu tidak hanya terjadi ke Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia lain.
Baca juga: OJK: Tokenisasi aset buka alternatif pembiayaan ekonomi Indonesia
Namun, dia melihat kondisi fundamental ekonomi Indonesia sangat baik dan solid. Secara khusus untuk pasar modal, fundamental emiten Indonesia berada dalam kondisi baik.
"Kalau laporan dari Q2 (kuartal kedua) kan pendapatan naik dan juga laba perusahaan emiten juga terus juga meningkat dari tahun sebelumnya," tuturnya.
Dalam rapat terbatas pada hari ini, dia telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa OJK akan meneruskan reformasi pasar modal untuk meningkatkan transparansi dan memastikan penindakan terhadap dugaan pelanggaran.
"Kami menyampaikan akan meneruskan reformasi pasar modal terkait dengan peningkatan transparansi kemudian likuiditas dan tadi pesan khusus juga terpenting adalah bagaimana kita terus menegakkan enforcement kepada mereka mereka yang telah melakukan pelanggaran terkait dengan coordinated trading," kata Friderica.
Baca juga: Bappenas luncurkan Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah
Dalam rapat tersebut, dia menjelaskan bahwa OJK akan memastikan penindakan terhadap berbagai pelanggaran untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku manipulasi pasar modal.
Harapannya, kata dia, dapat menimbulkan efek jera sehingga ke depan pasar modal Indonesia semakin likuid, semakin transparan menjadi dan menjadi tempat investasi yang baik untuk investor asing maupun domestik.
Pernyataan itu dikeluarkan setelah baru-baru ini OJK menyatakan sudah menjatuhkan sanksi sekaligus denda administratif senilai Rp2,1 triliun kepada tiga emiten, yaitu PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Sanksi itu diberikan terkait hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran di pasar modal Indonesia, ketika OJK menemukan indikasi manipulasi perdagangan saham DSSA serta pelanggaran dalam proses penawaran umum saham BREN dan CUAN.
