jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio mengapresiasi perubahan pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi mengingatkan sejumlah pekerjaan rumah, termasuk kasus keracunan MBG.
Pria yang akrab disapa Hensa itu menilai perbaikan kebijakan dan reshuffle kabinet menjadi langkah positif pada tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran.
BACA JUGA: Ayip Tayana Sebut Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Berjalan On The Track
Namun, dia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan persoalan mendasar, seperti pemberantasan korupsi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah harus diapresiasi. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti pemberantasan korupsi, penanganan kebakaran hutan dan lahan,” kata Hensa, Senin (19/10).
BACA JUGA: Pakar Harap Semua Program Prabowo Disetop, Ungkit Keracunan MBG Tanpa Pengusutan
Hensa juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang kali diwarnai kasus keracunan di sejumlah daerah.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan program unggulan tersebut berjalan aman sehingga tidak ada lagi penerima manfaat yang menjadi korban keracunan.
BACA JUGA: Kasih Rapor Merah Buat Prabowo-Gibran, Konferensi Republik Ungkap 8 Catatan Kritis
“Program Makan Bergizi Gratis harusnya nihil dari kasus keracunan,” tegasnya.
Di sisi lain, Hensa merespons hasil survei terbaru PPI yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 65,2 persen.
Dia berharap hasil tersebut menjadi indikasi perbaikan kinerja pemerintah yang dapat dipertahankan ke depannya.
“Ini kan hasil terakhir lembaga survei ya, sebelum-sebelumnya kan selalu di bawah 50 persen. Artinya, semoga kinerja pemerintahan ini memang membaik dan terus membaik,” ujarnya.
Selain mengevaluasi kinerja pemerintahan, Hensa menilai pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap kebanggaan generasi muda sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
Dia mengutip temuan survei Lembaga Survei KedaiKOPI tentang pemuda Indonesia yang mencatat 81,5 persen responden bangga menjadi orang Indonesia.
Dengan demikian, masih ada 18,5 persen yang tidak menyatakan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Hensa menilai angka tersebut menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh diremehkan.
“Ada satu pekerjaan rumah penting yang harus segera diselesaikan pemerintah,” tuturnya.
Hensa mendorong pemerintah menghadirkan program khusus untuk meningkatkan rasa bangga generasi muda terhadap Indonesia.
Menurut dia, persentase tersebut setara dengan puluhan juta anak muda sehingga membutuhkan perhatian dan langkah nyata.
“Pemerintah perlu menghadirkan program-program yang bisa meningkatkan kebanggaan pemuda menjadi orang Indonesia. Sebab, 18,5 persen itu kalau disetarakan dengan jumlah anak muda hari ini, jumlahnya puluhan juta,” pungkas Hensa. (kkp/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra
