Gemuruh langit Nusantara kini makin riuh dan gelora lautan Indonesia kian gahar. Hadirnya enam pesawat tempur Rafale F4 dan dua A400m Atlas membuat benteng udara Tanah Air kian kokoh. Demikian pula dengan pagar samudra, setiba fregat KRI Brawijaya 320, KRI Prabu Siliwangi 321, dan terbaru kapal induk KRI Sriwijaya 100.
Dalam dua tahun terakhir, perbendaharaan alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) kian kaya. Sebagian merupakan kesepakatan dari kontrak era Presiden Joko Widodo. Apabila ditambah dengan kontrak baru di era Presiden Prabowo Subianto, kekayaan itu kian beragam. Sebut saja kontrak dengan Turki terkait pengadaan pesawat tempur generasi 5, KAAN, serta terbaru rencana akuisisi J-10C dengan China.
Lini pesawat tempur itu ”melengkapi” koleksi yang telah dimiliki TNI Angkatan Udara. Sebut saja, F-16 dari Amerika Serikat, SU-30 dan SU-27 dari Rusia, T-50 dan KF-21 dari Korea Selatan, serta Hawk 100-200 dari Inggris. Selain A400m Atlas produk konsorsium Eropa, Indonesia juga memiliki armada angkut dari AS seperti C-130J dan C-295 dari Spanyol.
Sebagaimana di udara, di laut pun armada TNI Angkatan Laut berasal dari beragam negara, seperti Italia, Belanda, Jerman, Korea Selatan, serta nantinya Turki dan Jepang.
Diversifikasi pengadaan alutsista tersebut di satu sisi mematahkan ”ketakutan” lama, yaitu embargo dan ketergantungan pada satu atau dua pemasok saja. Akan tetapi, diversifikasi juga memantik tantangan baru terkait pemeliharaan dan perawatan serta interoperabilitas antarsistem serta matra.
Mengapa demikian, karena setiap sistem memiliki ”kode rahasia” atau source code tersendiri dan setiap sistem tidak bisa secara langsung menggantikan sistem lain yang berasal dari negara produsen berbeda. ”Ekosistem” yang berbeda membebani rantai pasok suku cadang hingga pelatihan pilot serta teknisi.
Kementerian Pertahanan memahami situasi tersebut. ”Memang kompleksitas manajemen logistik menjadi ada. Namun, kita juga mendorong industri pertahanan kita untuk berpartisipasi, menopang supaya kekuatan ini terus terwujud. Dengan demikian, tidak hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga kekuatan yang menopang seluruh kelangsungan bangsa ini,” kata Marsekal Yusuf Jauhari, Kamis (15/10/2026), saat ditemui wartawan seusai dilantik Presiden Prabowo menjadi Wakil Menteri Pertahanan.
Lebih lanjut, menjawab tantangan itu, Yusuf mengatakan, pemerintah mendorong keterlibatan industri pertahanan nasional untuk turut menopang rantai pasok dan logistik pertahanan nasional.
Namun, modernisasi angkatan bersenjata nasional sejatinya bukan sekadar mendatangkan alutsista baru padat teknologi. Aspek pengadaan adalah bagian dari peta jalan dan cara pandang Indonesia atas tantangan serta proyeksi pertahanan nasional.
Saat ini arsitektur dan lanskap pertahanan dan keamanan global dan kawasan kian dinamis. Kondisi itu tentu akan memengaruhi perspektif atas ancaman dan potensinya. Tidak hanya perang konvensional semata, postur pertahanan dan ketahanan nasional pun dipengaruhi oleh aneka tantangan baru, termasuk kejahatan lintas negara dan perang siber (Kompas, 8/6/2025).
Dalam ”Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024” yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021, kompleksitas karakteristik ancaman global, regional, dan nasional disadari. Medan perang abad ke-21 akan makin melibatkan ruang angkasa, satelit, kecerdasan buatan, big data, machine learning, hingga robot, selain alutsista konvensional.
Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 17-19 Mei 2021, mayoritas responden (92,8 persen) menyatakan Pemerintah Indonesia perlu menambah alutsista dengan kualitas mutakhir atau lebih modern. Publik melihat sebagian alutsista sudah usang dan ketinggalan zaman (Kompas, 9/3/2026).
Pertanyaan kritis terkait catatan itu adalah apakah keberagaman atau diversifikasi alutsista TNI merefleksikan hal itu?
Dihubungi dari Jakarta, Minggu (18/10/2026), pengamat pertahanan nasional Connie Rahakundini mengatakan, persoalan utama pertahanan Indonesia bukan semata ketertinggalan alutsista, melainkan belum adanya benang merah antara proyeksi ancaman, doktrin perang, postur kekuatan, dan prioritas pengadaan.
”Kemajuan pengadaan dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu diakui, tetapi pembelian tidak otomatis berarti peningkatan kemampuan tempur, apalagi jika kesiapan operasional dan kemandirian teknologi tidak bisa mengimbangi,” kata Connie. ”Dalam perang, yang diuji bukan nilai kontrak senjata, melainkan kemampuan mendeteksi ancaman, merespons efektif, dan bertahan ketika dukungan negara pemasok terhenti.”
Oleh karena itu, yang dibutuhkan, menurut dia, adalah satu kesatuan sistem yang terproyeksi jangka panjang, bukan sekadar kumpulan platform canggih. ”Lihat Rafale, kapal selam Scorpène, hingga kapal induk. Pertanyaannya, untuk menghadapi ancaman apa, di medan operasi mana, dan sanggup bertahan berapa lama? Khusus kapal induk, apakah urgensinya sebanding dengan kebutuhan mendasar pertahanan negara?” tanya Connie.
Hal senada ditegaskan Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Rizal Darma Putra. Saat ini, ia belum melihat adanya peta jalan—jangka panjang—pembangunan sistem pertahanan nasional yang terintegrasi.
Menurut dia, modernisasi alutsista seharusnya mengacu pada rumusan ancaman langsung dan tak langsung, konflik regional, ancaman eksternal dan regional yang dilihat Indonesia. Derivasi dari pemahaman tersebut—salah satunya—terimplementasi pada penjabaran tentang kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk merespons, sekaligus menjadi basis pengembangan ekosistem industri pertahanan nasional.
Di titik inilah para pengamat merujuk pentingnya Buku Putih Pertahanan. Menurut mereka, kajian sistematik dan akademis tersebut dapat membantu menentukan arah dan kebutuhan postur pertahanan nasional, termasuk mengoptimalkan ruang fiskal yang terbatas, sekaligus menjawab akuntabilitas pengadaan serta pembangunan sistem.
Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani memberikan catatan kritis tentang hal itu. ”Sebenarnya, buku putih adalah amanat undang-undang, bukan pilihan. Karena itu, ketiadaannya selama sebelas tahun lebih tepat dibaca sebagai pilihan politik ketimbang kelalaian administratif,” kata Jaleswari.
Menurut dia, ada tiga alasan utama mengapa hadirnya buku putih pertahanan menjadi krusial atau menentukan. Pertama, buku putih memaksa negara menyebut ancaman secara tertulis. Ia menduga, di tengah situasi Laut China Selatan dan rivalitas Amerika Serikat-China di kawasan, ada kekhawatiran bahwa ketegasan tertulis akan mempersempit ruang manuver bebas-aktif.
”Kedua, buku putih mengikat pengadaan. Begitu prioritas kemampuan ditulis, setiap pembelian bisa diuji terhadapnya. Tanpa dokumen itu, diskresi menjadi sangat lebar. Ketiga, kebijakan pertahanan kita cenderung melekat pada figur, bukan dokumen. Ketika visi pertahanan dianggap sudah ada di kepala pemimpin, dokumen tertulis dianggap tidak mendesak,” kata Jaleswari.
Implikasi internal atas ketiadaan itu, menurut Jaleswari, DPR, BPK, serta publik kehilangan tolok ukur untuk menilai belanja pertahanan. Senyampang itu, TNI pun kesulitan menyusun doktrin, latihan, dan logistik lintas platform.
”Industri pertahanan tidak bisa merencanakan kapasitas karena tidak ada sinyal permintaan jangka panjang. Akibatnya, anggaran bergerak mengikuti tawaran yang datang, bukan kebutuhan yang dirumuskan,” kata Jaleswari.
Selain itu, dari perspektif eksternal, negara tetangga, menurut Jaleswari, akhirnya membaca niat kita dari belanja, bukan dari pernyataan. ”Kapal induk, rudal balistik taktis, dan armada tempur dari banyak negara bisa ditafsirkan sesuka pembacanya kalau tak disertai narasi resmi. Buku putih adalah instrumen membangun rasa saling percaya. Tanpanya, kita menyerahkan tafsir atas pertahanan Indonesia kepada analis negara lain,” tambahnya.
Oleh karena itu, tambah Jaleswari, persoalan utama yang dihadapi adalah bukan semata-mata akuisisi. Proyeksi yang belum dirumuskan secara terbuka membuat ”sinyal” yang dikirim bisa keliru ditangkap atau disalahartikan.
Ia menilai, rencana pembelian J-10C dari China, KAAN dari Turki, dan perubahan status Indonesia dalam program KF-21 menyiratkan hal itu. Ia menyayangkan ”mandeknya” proyek pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 itu.
”Dalam proyek KF-21, Indonesia turun dari mitra pengembang menjadi pembeli. Padahal, itu jalur paling konkret yang pernah kita miliki untuk masuk ke ekosistem jet tempur. Dalam APBN 2026, program modernisasi dibiayai pinjaman luar negeri Rp 46,5 triliun, sementara pinjaman dalam negeri yang menghidupi industri nasional hanya Rp 3,7 triliun. Angka ini juga menunjukkan ke mana nilai tambah mengalir,” kata Jaleswari.
Padahal, menurut dia, kemandirian adalah kunci dari ketahanan nasional. Diversifikasi memang dapat dibaca sebagai politik bebas-aktif. Namun, tanpa doktrin terintegrasi, sebagaimana ditegaskan sebelumnya, diversifikasi menjadi beban logistik, pelatihan, dan interoperabilitas selama puluhan tahun.
”Akarnya satu, sejak program Minimum Essential Force berakhir pada 2024, publik belum melihat dokumen pengganti yang menjawab tiga hal, yaitu ancaman apa yang dihadapi, kemampuan apa yang dibutuhkan, dan berapa biayanya. Tanpa itu, DPR dan publik tidak punya tolok ukur untuk menilai apakah anggaran Rp 189 triliun pada 2027 menjawab kebutuhan. Modernisasi yang kuat bukan yang paling banyak membeli, melainkan yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Dan, sejujurnya kita sekarang bingung membaca kebijakan umum pertahanan negara kita,” kata Jaleswari.
