Indonesia kental dengan nilai gotong royong yang mengakar di akar rumput. Mereka akhirnya mampu berswadaya untuk mendongkrak kesejahteraan sesama warga. Gerakan akar rumput banyak dimulai dari desa hingga sebagian di antaranya bergerak pada sektor pariwisata. Keharmonisan manusia dengan sosial-budayanya yang selama ini mengakar telah menjadi daya tawar tinggi bagi wisatawan.
Desa wisata menjadi simbol swadaya masyarakat yang mulai digarap serius pemerintah sebagai salah satu ikon pariwisata nasional. Program ini telah dirintis sejak pertengahan dekade 1990-an yang wajahnya terus berkembang makin berkarakter dari tahun ke tahun.
Meski demikian, seberapa berhasil dan berkelanjutan program desa wisata yang digalakkan pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata (Kemenpar) ini? Setiap masa pemerintahan biasanya memiliki warna khas yang membedakannya dari rezim-rezim sebelumnya.
Menpar Widiyanti Putri Wardhana mengemukakan, keberhasilan desa wisata diukur dari adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat, ketika desa berkembang menjadi destinasi wisata. Indikatornya secara rinci, makin banyak warga yang memperoleh penghasilan serta produk lokal yang makin memiliki pangsa pasarnya masing-masing. Tak hanya itu, anak-anak muda di desa juga bekerja dan berusaha di kampung halamannya.
Kemenpar telah memonitor dan mengevaluasi 66 desa wisata yang dipilih berdasarkan penilaian tim kementerian dalam Anugerah Desa Wisata (2024) dan Wonderful Indonesia Award (2025). Desa-desa itu diukur dari ragam aspek, mulai dari kunjungan wisatawan, pendapatan pariwisata, keterlibatan tenaga kerja hingga pertumbuhan kapasitas akomodasi dan usaha masyarakat.
“Hasilnya cukup menggembirakan. Kunjungan wisatawan meningkat, pendapatan desa wisata bertumbuh, dan semakin banyak masyarakat terlibat dalam aktivitas ekonomi pariwisata,” kata Widiyanti secara tertulis di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa tiap desa memiliki karakteristik dan tingkat perkembangan yang berbeda. Artinya, pendekatan pengembangannya tidak bisa diseragamkan.
Tiap desa menghadapi tantangan yang berbeda. Ada desa yang membutuhkan penguatan kelembagaan, ada yang perlu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, sedangkan desa lainnya membutuhkan akses pasar yang lebih luas.
Merujuk hasil monitoring terhadap 66 desa wisata, pergerakan wisatawan mancanegara (wisman) meningkat 35,5 persen dari 55.000 kunjungan menjadi lebih dari 74.000 kunjungan pada 2025 dibanding 2024. Sebaliknya masih dalam periode yang sama, mobilitas wisatawan nusantara (wisnus) tumbuh lebih tinggi yakni 45,2 persen, dari hampir 1,55 juta perjalanan menjadi tembus 2,24 juta perjalanan.
Walakin, cerita yang lebih penting justru berada di balik pertumbuhan kunjungan tersebut. Sebab, pariwisata berkontribusi mengerek pendapatan 66 desa wisata hampir 30 persen, dari Rp 46,05 miliar pada 2024 menjadi Rp 59,07 miliar pada 2025. Itu artinya, peningkatan aktivitas wisata juga diikuti bertambahnya penerimaan ekonomi dari kegiatan pariwisata di desa-desa tersebut.
“Coba kita bayangkan apa yang terjadi ketika sebuah desa semakin banyak dikunjungi wisatawan. Rumah warga yang dijadikan homestay mulai menerima lebih banyak tamu,” kata Widiyanti.
Penyerapan tenaga kerja juga perlu menjadi contoh nyata keberhasilan pengembangan desa wisata. Jumlah masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata pada desa-desa yang dimonitor meningkat 53,3 persen pada 2025. Tepatnya dibandingkan 2024 ke 2025, ada 3.234 orang pekerja menjadi 4.959 orang.
Ragam pencapaian ini termanifestasi dalam ranah global. Desa Wisata Jatiluwih, Bali dan Wukirsari, Yogyakarta yang menyandang predikat “Best Tourism Villages” dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Bidang Pariwisata atau UN Tourism pada 2024. Penghargaan serupa juga dikantongi Desa Wisata Pemuteran, Bali setahun setelahnya.
“Pengakuan tersebut tentu membanggakan, tetapi penghargaan bukanlah tujuan akhir. Hal lebih penting, bagaimana reputasi itu dapat membantu desa semakin dikenal, menarik kunjungan, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat,” ujar Widiyanti.
Ketika ditanya soal efek pengganda (multiplier effect), ia mengatakan bahwa salah satu kekuatan desa wisata adalah kemampuannya menghubungkan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dalam satu ekosistem.
Ketika sebuah keluarga berkunjung ke desa wisata, mereka bisa menginap di homestay, menikmati sajian masakan masyarakat setempat dengan bahan pangan yang dipasok petani lokal. Sebelum pulang, ada buah tangan yang bisa dibeli dari produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Simbiosis mutualisme terjadi antara wisatawan serta warga desa. Wisatawan bisa mendapat pengalaman yang autentik, sedangkan warga bisa sejahtera karena kedatangan para tamu.
“Pada akhirnya yang ingin kami bangun bukan hanya desa yang makin ramai dikunjungi wisatawan, tetapi desa yang masyarakatnya makin berdaya, ekonominya makin hidup, serta kekayaan alam dan budayanya tetap terjaga. Itulah pariwisata yang bermanfaat nyata bagi masyarakat,” tutur Widiyanti.
Ragam upaya memang telah dilakukan untuk membawa kiprah desa-desa wisata Indonesia panggung dunia. Namun, praktik di lapangan terkadang tak semulus yang terlihat. Suara-suara para pelaku usaha yang kerap berjibaku secara langsung tentu tak dapat dinafikan.
Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia (Asidewi) Andi Yuwono menilai kinerja pemerintah saat ini berdasarkan pembandingnya dengan masa pemerintahan sebelumnya cukup berbeda. Sebelumnya, desa wisata memang terasa sebagai program prioritas yang berbasis masyarakat. Penghargaan prestisius terwujud dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia.
“Ketika rezim berganti, kebijakan berubah, pengampu kepentingan kementerian berubah. Ini sangat timpang. Itu yang kami rasakan,” ucapnya.
Andi tetap mengapresiasi kinerja Kemenpar saat ini yang tetap berdampak pada masyarakat. Saat ini, masyarakat Indonesia memiliki kecerdasan untuk berinovasi dan bernilai tambah dari sisi ekonomi. Model desa wisata berbasis komunitas dengan roh gotong royong. Pemerintah juga menyusun regulasi agar desa wisata digarap lebih baik.
“Alhamdulillah, desa wisata terakomodasi di atas kertas dalam undang-undang (UU) pariwisata terbaru, tetapi jadi program terimplementasi, kami belum merasakan. Jadi perlu bagaimana program itu benar-benar turun, keterlibatan masyarakat nyata di lapangan. Tinggal bagaimana pemerintah bisa mengimbangi,” tutur Andi.
Regulasi yang dimaksud adalah UU Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Di dalam aturan tersebut, terkandung pula bab khusus agar masyarakat lokal terlibat sekaligus menjadi pelaku aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan.
Selama ini, pemerintah masih cenderung menitikberatkan promosi pariwisata pada 10 destinasi pariwisata prioritas. Padahal, realitasnya, banyak desa wisata di luar destinasi prioritas yang bergeliat dan memiliki ceruk pasar yang jelas, tetapi luput perhatian pemerintah.
Promosi masih identik menyasar wisman, Andi melanjutkan, padahal segmen wisnus cukup besar. Loyalitasnya dapat diadu dengan belanja (spending money) yang lebih tinggi.
“Kalau berbasis masyarakat, enggak perlu modal besar, tetapi keterlibatan pemerintah itu tinggi, breakdown dari kementerian sampai dinas kabupaten/kota jika hadir, itu luar biasa,” kata Andi.
Dengan penyusutan daya beli dan pemangkasan anggaran pemerintah, Kemenpar semestinya dapat mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan rapat dan ragam acara (MICE) di desa wisata. Sebab, fasilitas yang dimiliki pun kini dapat bersaing dengan hotel-hotel berbintang. Jika hal ini dilakukan, maka ada keberpihakan nyata pada desa wisata.
CEO Berbangsa Foundation Vitria Ariani menilai, Kemenpar memang sudah konsisten menjalankan program desa wisata. Pendataan juga dilakukan lebih rapi dengan digitalisasi yang mulai digalakkan. Jaringan desa wisata juga sudah mulai berfungsi karena ragam pendampingan sertifikasi dan penguatan produk terus dilakukan.
Ada kenaikan perekonomian di beberapa desa wisata, tetapi signifikansinya bagi masyarakat desa perlu dipertanyakan. Sayangnya, program-program yang diupayakan banyak yang belum terlihat hasilnya.
“Kemenpar harus melihat dari output yang mereka keluarkan, seperti jumlah desa dan sertifikasi, apakah itu signifikan dengan ekonomi yang sudah ada? Buktikan dengan data. Kalau output, kan, ada target, enggak dapat sertifikasi, tetapi apa selanjutnya?” tutur Vitria.
Selain output, ada pula outcome yang perlu dibuktikan. Pemerataan ekonomi dan keberlanjutan yang selama ini digaungkan juga perlu dikonfirmasi dengan data kuantitatif, alih-alih sekadar kualitatif. Memang perlu diakui, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk desa wisata, tetapi ironisnya, upaya itu baru menyentuh lapisan terluar, sekadar kosmetik guna mempercantik wajah desa.
“Hanya menjalankan program atau benar-benar signifikansi program yang berjalan. Itu konteks yang benar-benar berbeda. Ketimpangan antardesa juga perlu dilihat, antara desa yang mendapat bantuan dan tidak. Tiap kategori tidak dapat diperlakukan seragam, agar tidak memperparah gap,” ujar Vitria.
Desa wisata dapat dinyatakan berhasil ketika pembangunan dan pengembangannya menyejahterakan semua orang yang terlibat hingga tingkatan terbawah. Bukan sekadar memakmurkan kelompok tertentu.
Perlu diakui, pemerintah pun tak dapat bekerja sendiri dalam pengembangan desa wisata. Desa Bakti BCA, misalnya, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Bank Central Asia Tbk bisa menjadi laboratorium pariwisata hijau.
“Desa wisata tidak hanya menjadi lokasi wisata, tetapi BCA perlu membantu agar bisa menjadi pusat ekonomi wisata, budaya yang harus bersinergi. Membangun desa wisata layaknya membangun pribadi manusia yang tidak bisa berjalan parsial,” ujar Vitria.
Pembangunan desa wisata tidak berhenti hanya pada rupa yang indah dan menarik wisatawan. Namun, lebih dari itu, ada dampak kesejahteraan yang dirasakan hingga lapisan terendah atau rumah tangga dalam suatu ekosistem. Deklarasi keberhasilan tidak berhenti pada kalimat-kalimat kualitatif, tetapi berkaitan erat dengan data kuantitatif yang bisa membuktikan signifikansi dan efektivitas suatu program.
