Dua Tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuahkan catatan kelam dalam sejarah politik pasca-orde baru. Tingkat kemarahan dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja dan tata kelola negara saat ini dinilai telah mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.
Pengamat Politik dan Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani mengungkapkan keterkejutannya melihat eskalasi sentimen negatif publik terhadap pemerintah. Ia menyatakan bahwa kondisi saat ini adalah sebuah anomali yang sangat mengkhawatirkan.
Baca Juga: Pakar Beri Nilai Minus untuk 2 Tahun Rezim Prabowo-Gibran: Tanya Sama Orang Aceh sampai Papua!
"Tidak pernah saya menemukan dalam pengamatan saya secara nasional, sejak awal reformasi pekerjaan saya mengamati memang, ya, bagaimana rakyat begitu marah terhadap pemerintah," ujar Saiful dikutip, Selasa (20/10/2026).
Saiful menyoroti bahwa usia pemerintahan yang baru seumur jagung biasanya masih diwarnai oleh periode bulan madu (honeymoon period) atau setidaknya toleransi publik yang cukup tinggi.
Namun, yang terjadi pada pemerintahan kali ini justru sebaliknya. Penurunan kualitas demokrasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat dinilai sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi, karena secara esensial, demokrasi adalah alat untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Tindakan mencederai demokrasi sama artinya dengan melawan amanat konstitusi.
Dampak dari kemarahan tersebut terekam jelas dalam survei yang dilakukan oleh SMRC (1-10 Oktober 2026). Elektabilitas Presiden Prabowo terperosok ke angka 9,8 persen. Sementara Wapres Gibran hanya 8,4 persen. Keduanya tertinggal jauh dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (35,5 persen).
"Misalnya, kalau diadakan pemilu sekarang, enggak lagi mau memilih pasangan ini. Saking marahnya, gitu. Jadi, tidak pernah ada orang yang namanya baru dua tahun berkuasa, orang sudah marah begitu, begitu kuat marahnya," ungkap Saiful.
Namun, narasi kemarahan yang dipotret oleh lembaga ini mendapat perlawanan sengit dari lingkaran pemerintah. Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Syahganda Nainggolan menganggap temuan tersebut tidak merepresentasikan realitas di lapangan secara utuh.
Syahganda menegaskan bahwa posisi presiden saat ini masih sangat solid dan mendapat back-up penuh dari mayoritas rakyat dari Indonesia.
Baca Juga: Pakar Nilai Prabowo Tak Seperti SBY: Gibran Tak Diberikan Kerjaan Jelas Selama 2 Tahun Menjabat!
"Di Poltracking hari ini juga hampir 60 persen kalau enggak salah saya, yang masih ada keyakinan publik terhadap Presiden Prabowo. Saya pikir kita mengapresiasi semua lembaga-lembaga survei," tutur Syahganda.
