Doa untuk Bumi, Tuntutan bagi Negara di Tengah Karhutla

Selaksa doa dan harapan melangit, membelah senyap Tugu Proklamasi dalam pelukan temaram lilin-lilin kecil. Malam itu, di tengah kepulan asap yang masih membayangi sejumlah wilayah di Tanah Air, doa-doa dipanjatkan bagi mereka yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Namun, di balik nyala lilin dan lantunan doa, tersimpan pula kegelisahan serta tuntutan agar negara hadir melindungi warga dan memulihkan alam.

Setiap Senin, Taman Proklamator Jakarta, sejatinya diliburkan dan tidak dibuka untuk umum. Namun, tidak demikian halnya pada Senin (19/10/2026) malam. Gerbang masuk berwarna hijau di samping Gedung Perintis Kemerdekaan milik Badan Keamanan Laut terbuka setengah, mengizinkan pejalan kaki dan pengendara motor untuk bebas masuk ke area Tugu Proklamasi itu.

Lantunan lagu perjuangan seraya menyapa seluruh massa yang kian berdatangan. Di hadapan tugu, ratusan orang sudah ramai berkumpul setengah melingkar ditemani temaram lilin kecil. Di antara mereka, rentetan poster menyuarakan gugatan tajam atas derita yang dialami oleh alam dan makhluk hidup yang tinggal berdampingan dengannya di Kalimantan dan daerah-daerah lain di Nusantara yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Acara malam ini diinisiasi oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dengan sejumlah koalisi masyarakat sipil, mahasiswa, aktivis, rohaniawan, dan warga umum. Tujuan mereka senada, yakni mengumpulkan doa, harapan, dan semangat solidaritas yang membara untuk para korban karhutla. 

Ini bukan sekadar kegiatan kerohanian biasa. Ini adalah bentuk persatuan dari seluruh penganut kepercayaan untuk mendoakan kesembuhan Tanah Air. Satu per satu tokoh agama, mulai dari Khonghucu, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Islam, hingga Katolik, merapalkan doa dan memohon pengampunan kepada Yang Maha Kuasa.

“Ketuklah nurani mereka yang merusak alam agar kembali melestarikan bumi tempat kita berpijak. Semoga aksi solidaritas dan doa kami ini menjadi pemicu kepedulian bersama untuk memulihkan bumi, melestarikan hutan, dan menyejahterakan sesama,” ucap pemuka agama Hindu dalam doanya. 

Melalui doa bersama tersebut, tiap insan yang duduk di taman ini seolah-olah tidak hanya mengadu kepada Yang Maha Kuasa, tetapi juga kepada dua tokoh yang telah berjuang memerdekakan Indonesia. Laporan demi laporan dalam pengharapan yang dihaturkan, kembali menegaskan bahwa kondisi Indonesia tidak sedang baik-baik saja.

Pemilihan tempat ini memang disengaja. Massa, dan pengurus negara ini juga, diingatkan pada semangat kemerdekaan Indonesia. Dahulu, Soekarno dan Hatta, bapak proklamator Indonesia, memegang cita-cita yang luar biasa penting bagi bangsa ini, yang sudah sepatutnya dijaga hingga masa kini.  

“Padahal ketika Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi, mereka sedang membicarakan warga, bangsa Indonesia ini ke depannya seperti apa,” kata Bivitri Susanti, perwakilan Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) yang hadir malam itu.

Maka dari itu, di atas doa yang dijunjung bersama nyala remang lilin, masih perlu ada usaha dan daya juang untuk merebut hak seluruh warga negara atas apa yang terjadi pada negeri ini, dan atas apa yang telah diperjuangkan oleh pendiri bangsa ini. 

Empat bulan bukan waktu yang singkat. Empat bulan lamanya, ribuan titik hutan dan lahan Indonesia habis dilahap api yang mengamuk, dipelihara oleh mereka yang tidak apatis terhadap kenyamanan warga sekitar. Akibat perubahan musim, hujan pun tidak pernah benar-benar datang dan membantu menenangkan sang api. Di sisi lain, pemerintah dianggap lalai dan tidak tanggap dalam menangani bencana ekologis ini.  

Oleh karena itu, dalam orasi, para perwakilan koalisi masyarakat sipil, menuntut pertanggungjawaban pemerintah agar melindungi keselamatan, kesehatan, dan hak hidup masyarakat. 

Bivitri menyampaikan, apa yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua saat ini, tidak lagi sekadar bencana nasional. Yang Indonesia alami saat ini adalah bencana demokrasi, bencana negara hukum, dan bencana konstitusional.

“Kawan-kawan kita masih terus-menerus seperti digenosida. Mereka ditinggal, ditelantarkan oleh negara,” ucapnya.

Ia menilai, para pengurus negara yang kini menjabat, sejatinya orang-orang itu dipilih untuk mengurus, melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak warganya, didukung dengan fasilitas dan perangkat negara yang memadai. Oleh karena itu, warga berhak marah jika kewajiban mereka tidak dijalankan dengan maksimal.

Dengan momentum inilah, Bivitri mengajak seluruh lapisan masyarakat, sebagai satu kesatuan bangsa, untuk sama-sama menuntut dan sama-sama mengatasi permasalahan negara ini bersama.

“Bagi para korban, percayalah kita semua di sini bersolidaritas, saling membantu, tapi kita tetap menuntut. Karena yang seharusnya memenuhi kewajiban memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah pengurus negara,” tegas Bivitri.

Perwakilan FIAD lainnya, Suraya Abdulwahab Afiff beranggapan, membiarkan warga negara menghirup udara kotor selama empat bulan sudah tidak dapat lagi diterima oleh akal sehat. Pemerintah, menurut dia, telah melanggar konstitusi dan hak asasi manusia.

Kemarahan yang disampaikannya dalam orasi, didukung oleh data dan pengalamannya sebagai akademisi. Sepanjang 2026, hutan dan lahan Indonesia telah habis terbabat api dengan lonjakan luasan hingga 117 persen. Suraya menegaskan, berbagai rekomendasi ilmiah dan prediksi akademisi yang memetakan ancaman 3 hingga 6 bulan sebelum api membara, tidak pernah diindahkan oleh pemerintah.

Selain itu, belum ada komitmen nyata dari pemerintah untuk merestorasi dan mencegah bencana ini secara sistematis. Pemerintah juga dianggap tidak melakukan persiapan dengan matang untuk menghadapi anomali iklim ekstrem seperti El Nino. Yang dilakukan pemerintah, menurut Suraya, malah memotong anggaran bencana dengan sangat drastis.

Ia menilai, kondisi saat ini harus segera diprioritaskan, dan negara harus secepatnya mengambil langkah terpadu untuk menjamin pemenuhan hak dasar serta keselamatan masyarakat terdampak karhutla. Tuntutan demi tuntutan disampaikan, baik itu secara hukum maupun moral, berharap ditanggapi dengan serius oleh pemerintah.

”Ukuran keberhasilan bukan banyaknya personel atau water bombing, tapi berapa kebakaran yang berhasil dicegah dan berapa biaya yang benar-benar dibebankan kepada prinsipal penciptaan resiko. Tanpa itu negara hanya akan mengulang siklus krisis yang sama,” ucap Suraya.

Ia juga berharap, secara konstitusional, pemerintah tidak lagi membungkam suara-suara yang memohon pertolongan, yang ingin masalahnya segera diperhatikan. Jika memang pemerintah merasa mampu mengelola bencana besar ini, sudah sepatutnya rakyat menuntut janji pemerintah tersebut.

”Apa yang kita lakukan sejak hari ini adalah meneruskan perlawanan. Kita tidak bisa berhenti. Dan mudah-mudahan ini adalah awal dari perlawanan itu,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman seusai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto membahas penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, mengatakan, pemerintah telah mengerahkan personel TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menangani karhutla. Pemerintah juga memanfaatkan berbagai sarana pemadaman.

Upaya itu tak akan berhenti. Presiden Prabowo bahkan telah meminta jajarannya agar penanganan karhutla dilakukan secara masif dan terukur. Salah satunya dengan mengadakan operasi udara oleh TNI. Operasi dimaksud terkait penggunaan dry ice yang dibawa dengan pesawat CASA dan kini akan ditambah dengan pesawat Hercules. Presiden pun memerintahkan untuk menambah jumlah pasukan, baik yang berasal dari TNI, Polri, maupun Dinas Kehutanan di sejumlah daerah. Masyarakat juga diminta untuk dilibatkan dalam penanganan karhutla.

Selain itu, tak tertutup kemungkinan akan ada kerja sama penanganan karhutla dengan negara tetangga. ”Dia (Malaysia) akan membantu tiga pesawat, kemudian 52 personel, dipersilakan saja. Di kita juga sudah 47 pesawat dengan 60.000 personel,” ujar Dudung.

Di luar itu, beberapa langkah mitigasi juga telah dilakukan. Contohnya, perintah pembuatan embung kepada perusahaan-perusahaan. Personel TNI dan Polri juga diinstruksikan untuk membuat sumur bor di lokasi yang berpotensi selalu ada titik api. Di sejumlah lahan dibuat pula irigasi dan tempat penampungan air.

Kini, kondisi Indonesia tidak mungkin disembuhkan secara instan. Hanya doa serta kerja ekstra dan keseriusan dari pemerintah yang menjadi harapan.

Lagu ”Heal the World” milik Michael Jackson pun menjadi penutup haru aksi solidaritas malam itu. Liriknya terasa jauh lebih relevan di masa kini, bahwa untuk hidup, topanglah bahu satu sama lain agar tetap terus kuat menjalani hari, dan kuat memperjuangkan hak hidup.