Dampak industri kreatif tidak hanya terlihat dari jumlah penonton atau pendapatan film, tetapi juga berpeluang menggerakkan berbagai sektor lain.
IDXChannel—Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan jumlah penonton film di Indonesia telah mencapai hampir 70 juta orang hingga Oktober 2026. Angka tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong penguatan industri perfilman melalui penyelenggaraan Jakarta Film Summit 2026.
Rano mengatakan, industri perfilman memiliki potensi ekonomi yang perlu dihitung secara lebih menyeluruh. Menurutnya, dampak industri kreatif tidak hanya terlihat dari jumlah penonton atau pendapatan film, tetapi juga berpeluang menggerakkan berbagai sektor lain.
“Alhamdulillah, sampai bulan ini jumlah penonton film di Indonesia sudah mencapai hampir 70 juta orang,” ujar Rano dalam pembukaan Jakarta Film Summit 2026 di Park Hyatt Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur dampak ekonomi dari industri kreatif, termasuk perfilman. Selama ini, menurut Rano, pemantauan ekonomi daerah lebih banyak berfokus pada sektor pangan, padahal ekonomi kreatif memiliki banyak subsektor yang juga perlu diperhitungkan.
“Hari ini sengaja kami mengajak Bank Indonesia. Karena kemarin baru saja kita bahas, Pak Gub, bahwa selama ini sebagai tim Pengendalian Inflasi Daerah, kita hanya memantau pangan saja. Ternyata yang namanya ekonomi kreatif ini ada 21 subsektor yang mungkin secara terhitung tidak pernah dilakukan,” katanya.
Karena itu, ia ingin mengetahui seberapa besar kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian Jakarta. Hasil pengukuran tersebut diharapkan bisa menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih tepat dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif.
Selain mengukur dampak ekonomi, Pemprov DKI Jakarta juga mulai menyiapkan langkah untuk menarik lebih banyak kegiatan produksi film ke Ibu Kota. Rano mengungkapkan, Jakarta telah membentuk Jakarta Film Commission.
Salah satu program awal lembaga tersebut adalah Filming in Jakarta, yang berfokus pada pengurusan perizinan kegiatan syuting di Jakarta. Menurut Rano, kemudahan perizinan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar Jakarta semakin menarik bagi rumah produksi.
Upaya ini juga diharapkan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Program pertama Jakarta Film Commission adalah Filming in Jakarta. Artinya mengurus perizinan syuting di Jakarta,” jelasnya.
Rano juga menyebut pihaknya telah menerima kunjungan perwakilan dari sejumlah kerajaan dan kesultanan Nusantara. Dalam pertemuan itu, muncul ketertarikan terhadap Jakarta Film Commission sebagai pintu masuk bagi kegiatan produksi film yang ingin melakukan pengambilan gambar di berbagai daerah.
Ia mengatakan, sejumlah daerah juga menyatakan terbuka untuk menjadi lokasi syuting. Hal ini berpotensi memperluas jaringan produksi sekaligus memperkenalkan berbagai destinasi di Indonesia melalui film.
Dalam kesempatan yang sama, Rano mengungkapkan rencana kerja sama dengan sejumlah mitra internasional untuk mengembangkan industri perfilman Jakarta.
Ia menyebut Pemprov DKI Jakarta dijadwalkan menjalin kerja sama dengan Netflix pada Selasa (20/10/2026). Selain itu, kerja sama dengan Turki juga direncanakan berlangsung pada Rabu (21/10/2026).
“Saya minta maaf, nanti sore kita akan bekerja sama dengan, maaf kalau boleh sebut, Netflix, dan besok kita ada kerja sama dengan Turki. Itu bagian dari Jakarta Film Commission melalui Jakarta Film Summit ini,” tuturnya.
Rano menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga dijadwalkan menerima kunjungan British Council untuk membahas kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengembangan perfilman. Ia berharap pertemuan tersebut dapat membuka peluang kolaborasi dengan Inggris.
Melalui Jakarta Film Summit, Pemprov DKI Jakarta ingin membangun ekosistem perfilman yang tidak hanya berorientasi pada produksi dan festival, tetapi juga mampu menciptakan peluang investasi serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
(Nadya Kurnia)
