Al Muzzammil Yusuf Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan partainya siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden.
Ia menilai persoalan tersebut menyangkut rasa keadilan publik dan perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum serta konstitusional.
Hal itu disampaikan Al Muzzammil dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Senin (19/10/2026) malam.
Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran sebagai momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu ke depan.
Menurut Al Muzzammil, PKS menghormati putusan MK sebagai lembaga negara yang putusannya bersifat final dan mengikat.
Namun, ia menilai masih terdapat persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dan memunculkan tuntutan agar ditindaklanjuti melalui jalur konstitusional.
“Kita hormati putusan lembaga negara yang final dan mengikat. Dan di dalamnya jelas terselip satu persoalan yang sekarang rakyat banyak datang bertanya, protes, termasuk mendatangi kita. Meminta diselesaikan, diproses lebih lanjut di DPR secara hukum dan konstitusional,” kata Al Muzzammil.
Ia menegaskan, PKS siap menampung dan menjembatani aspirasi masyarakat yang menginginkan persoalan tersebut mendapat perhatian lebih lanjut.
Menurutnya, polemik ijazah Gibran tidak bisa dilepaskan dari persepsi publik mengenai keadilan dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan.
“PKS memandang polemik ijazah Gate menyangkut rasa keadilan publik. Adanya perlakuan yang tidak sama di dalam hukum dan pemerintahan. PKS siap menjadi jembatan aspirasi publik,” ujarnya.
Al Muzzammil juga menekankan pentingnya membangun demokrasi yang mengedepankan meritokrasi.
Ia berpandangan, setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang setara untuk menduduki jabatan kepemimpinan berdasarkan integritas dan kompetensi.
“Demokrasi harus bergerak menuju meritokrasi. Setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin dengan modal integritas dan kompetensi, bukan dispensasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Prinsip tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan lembaga negara.
“Pemilu harus jurdil,” pungkas Al Muzzammil.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi PKS yang menyatakan menghormati putusan MK, sekaligus membuka ruang bagi aspirasi masyarakat untuk disalurkan melalui mekanisme DPR dan jalur konstitusional.(faz/ham)
