KUPANG, KOMPAS - Sejumlah pemuda di Nusa Tenggara Timur mengungkapkan keresahan mereka terkait berbagai persoalan yang terjadi di daerah. Mereka antara lain menyoroti terjadinya ketimpangan pembangunan serta kebijakan pemerintah yang dinilai lebih menguntungkan para elite kekuasaan.
"Yang terjadi hari ini adalah ketidakadilan antara pusat dan daerah. Elite kekuasaan, terutama di Jakarta, kenyang dan tambah kaya, sedangkan masyarakat di daerah lapar dan semakin menderita," kata Sipri Bani (26), aktivis pergerakan di Kota Kupang, NTT, saat dijumpai pada Senin (19/10/2026) malam.
Sipri yang baru saja menyelesaikan program magister pada salah satu perguruan tinggi di Kupang itu menilai, laju pembangunan di NTT cenderung melambat. Banyak infrastruktur dasar masyarakat belum terpenuhi, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Masalah distribusi bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi sorotan.
Sipri berasal dari wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, di Pulau Timor. Amfoang merupakan salah satu wilayah yang paling terisolir di NTT. Di Amfoang, terdapat 30 desa dan 2 kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan.
Sebagian desa di Amfoang belum dialiri listrik, tidak memiliki jaringan telekomunikasi, dan tidak ada stasiun pengisian bahan bakar umum. Banyak akses jalan di sana juga terputus.
"Sampai saat ini, kami masih sering tidur di pinggir sungai menunggu air surut supaya bisa menyeberang karena tidak ada jembatan. Kalau musim hujan, kami terisolasi bisa sampai dua minggu. Puluhan tahun kami berjuang, nyaris tidak ada kemajuan," kata Sipri.
Dia menambahkan, jika terpaksa menyeberang saat air tidak surut karena ada kebutuhan mendesak, kendaraan dan warga bisa hanyut. Kondisi itu menyebabkan banyak pasien tidak bisa dirujuk ke rumah sakit di Kota Kupang. Sebab, perjalanan ke sana perlu waktu paling cepat lima jam.
Menurut Sipri, masyarakat juga berkali-kali menyampaikan aspirasi agar pemerintah membangun infrastruktur di Amfoang. Namun, aspirasi itu seringkali diabaikan.
Ebsan Nabung (30), pemuda Timor lainnya, menilai, saat ini banyak terjadi pemborosan anggaran. Padahal, banyak guru honorer di NTT yang bekerja dengan gaji tidak layak.
Ebsan mencontohkan, ada guru honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun, tetapi hanya digaji Rp 100.000 per bulan. Sehari-hari, mereka pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Padahal, para guru itu adalah garda terdepan memajukan sumber daya manusia Indonesia.
Dari Pulau Flores, Muhammad Don Soge (41), warga Kabupaten Flores Timur, merasakan perjuangan masyarakat menyelesaikan proyek pembangunan jalan negara yang tak kunjung dibereskan pemerintah. Warga di wilayah itu menyambung aspal jalan secara swadaya menggunakan semen. Mereka bekerja sukarela.
Jalan di Pulau Adonara itu tidak kunjung diselesaikan dengan alasan anggaran negara habis. Selama belasan tahun terakhir, jalan yang dibangun hanya 5 kilometer dari total 7 kilometer. Tiap tiga sampai empat tahun, hanya dibangun 1 kilometer jalan.
Dari Pulau Sumba, Natan (26), pemuda Kabupaten Sumba Barat Daya, mengeluhkan distribusi BBM yang tidak merata. Harga pertalite di tingkat pengecer bisa mencapai Rp 50.000 per liter. Padahal, harga yang ditetapkan pemerintah Rp 10.000 per liter. Di sejumlah wilayah pedalaman Sumba, akses transportasi lumpuh.
"Pemerintah bilang ingin sejahterakan rakyat. Kenyataannya, rakyat kecil semakin susah dari waktu ke waktu," kata Natan.
Yang terjadi hari ini adalah ketidakadilan antara pusat dan daerah. Elite kekuasaan, terutama di Jakarta, kenyang dan tambah kaya, sedangkan masyarakat di daerah lapar dan semakin menderita
Dalah satu tahun terakhir, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beberapa kali datang ke NTT. Ia menjanjikan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan ke Amfoang. Saat ini, perbaikan dua jembatan, yakni Termanu dan Kapsali, sedang berjalan.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam sejumlah kesempatan mengatakan, Pemprov NTT terus berjuang memajukan wilayah itu. Menurutnya, kondisi saat ini cukup menantang, terutama karena adanya efisiensi anggaran yang dilakukan mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah.
