Jakarta (ANTARA) -
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak pernah membahas rencana pembagian telepon seluler atau handphone (HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, diberitakan program pembagian HP gratis tersebut menjadi bagian dari program pembukaan rekening massal bagi masyarakat berusia 17 tahun, sekaligus guna penyaluran bansos.
Hal itu disampaikan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo dalam acara Prasasti Policy Forum 2026, di Jakarta, Selasa lalu (13/10).
Meski demikian, Menko Airlangga memastikan untuk program pembukaan rekening massal akan tetap dijalankan.
Program tersebut saat ini tinggal menunggu terbitnya regulasi.
"Itu (rekening massal) termasuk dalam program Q IV. Kita lagi siapin regulasinya," ujarnya pula.
Adapun pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,8 triliun guna mendukung program penyediaan rekening secara massal melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank, sekaligus memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional.
Baca juga: Pemerintah sisir data calon penerima program rekening massal
Baca juga: Pemerintah sebut penyediaan rekening massal disertai edukasi keuangan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak pernah membahas rencana pembagian telepon seluler atau handphone (HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, diberitakan program pembagian HP gratis tersebut menjadi bagian dari program pembukaan rekening massal bagi masyarakat berusia 17 tahun, sekaligus guna penyaluran bansos.
Hal itu disampaikan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo dalam acara Prasasti Policy Forum 2026, di Jakarta, Selasa lalu (13/10).
Meski demikian, Menko Airlangga memastikan untuk program pembukaan rekening massal akan tetap dijalankan.
Program tersebut saat ini tinggal menunggu terbitnya regulasi.
"Itu (rekening massal) termasuk dalam program Q IV. Kita lagi siapin regulasinya," ujarnya pula.
Adapun pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,8 triliun guna mendukung program penyediaan rekening secara massal melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank, sekaligus memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional.
Baca juga: Pemerintah sisir data calon penerima program rekening massal
Baca juga: Pemerintah sebut penyediaan rekening massal disertai edukasi keuangan
