jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif PT Markdata Riset Indonesia Faisal Arief Kamil menilai dua tahun berjalan, Makan Bergizi Gratis (MBG) berubah dari penopang kepuasan publik menjadi beban.
Hal itu terungkap dari hasil kajian agregat PT Markdata Riset Indonesia terhadap 57 rilis survei nasional.
BACA JUGA: Refleksi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Waketum MUI: MBG & Sekolah Rakyat Program Prorakyat
Faisal menyebut ditemukan dukungan untuk melanjutkan MBG tetap tinggi, 61–78 persen responden, tetapi kepuasan atas pelaksanaannya stagnan di 50–56 persen sejak Oktober 2025 dan kini tergerus kasus korupsi di Badan Gizi Nasional serta keracunan massal yang berulang.
Dia melanjutkan pada Januari 2025, sebanyak 72 persen responden yang puas terhadap pemerintah menyebut MBG sebagai alasannya (KedaiKOPI).
BACA JUGA: Hensa Bongkar PR Besar Prabowo-Gibran, dari Keracunan MBG hingga Nasionalisme Anak Muda
Pada Agustus 2026, MBG hanya disebut 11–16 persen sebagai alasan puas (Median, IPO) dan mulai muncul sebagai alasan tidak puas (Tempo Data Science: delapan persen). Kepercayaan terhadap Badan Gizi Nasional tercatat 55 persen (Adidaya, September 2026).
Anggaran MBG 2026 dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada Mei 2026.
"Publik tidak meminta MBG dihentikan. Publik meminta pelaksananya dibenahi,” ujar Faisal.
Dia menyebutkan dukungan pada gagasannya tetap tinggi, yang jatuh adalah kepercayaan pada lembaga yang menjalankannya.
Pola yang sama tampak pada program besar lain. Koperasi Desa Merah Putih dikenal luas (46–81 persen responden) dan disetujui 85,4 persen dari yang mengetahuinya (Poltracking, Oktober 2025), tetapi mendapat skor eksekusi terendah di antara program prioritas, 2,1 dari 10 (Arawicaksa, Oktober 2026), dengan sekitar 10 ribu dari 80 ribu koperasi yang beroperasi. Program 3 Juta Rumah disetujui 83,1 persen (Indikator, Januari 2025).
Namun, kepuasan pelaksanaannya 51,8 persen dengan realisasi 324 ribu unit per Juni 2026.
Sebaliknya, program yang langsung dirasakan dan sederhana rantai pelaksanaannya konsisten paling diapresiasi: Cek Kesehatan Gratis dengan kepuasan 86,9 persen (Indikator, Oktober 2025) dan Sekolah Rakyat 75,5 persen.
Swasembada pangan mendapat skor tertinggi, 8,4 dari 10 (Arawicaksa), meski harga beras tetap menjadi keluhan utama.
"Program yang murah secara politik dan langsung dirasakan dinilai tinggi. Program berskala besar dengan rantai pelaksanaan panjang didukung secara prinsip tetapi dinilai lemah dalam eksekusi. Memasuki tahun ketiga, pembenahan tata kelola pelaksana lebih dibutuhkan daripada program baru," kata Faisal.
Kajian ini adalah agregasi survei (poll-of-polls), bukan survei primer.
Markdata mengumpulkan seluruh rilis survei opini publik nasional yang memuat angka kepuasan terhadap Presiden atau pemerintahan Prabowo-Gibran dengan periode lapangan Oktober 2024–10 Oktober 2026, lalu menyaringnya: hanya survei dengan sampel probabilitas nasional yang melaporkan ukuran sampel yang dimasukkan ke dalam rata-rata (40 dari 57 rilis).
Survei daring non-probabilitas, panel ahli, dan dokumen yang tidak pernah dirilis resmi oleh lembaganya dikeluarkan dari rata-rata tetapi tetap dicatat.
Kelompok acuan "anggota Persepi" adalah lembaga yang tercatat dalam daftar anggota Persatuan Survei Opini Publik Indonesia per November 2024 dan merilis survei kepuasan dalam periode ini: Lembaga Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, SMRC, Alvara, Indekstat, Indopol, dan Arus Survei Indonesia. Rata-rata dihitung per kuartal pada tanggal selesai lapangan.
Data ekonomi berasal dari BPS, Bank Indonesia, dan Kemnaker.
“Laporan lengkap beserta lampiran seluruh rilis dan tautan sumbernya dapat diunduh mulai Selasa, 20 Oktober 2026 di www.markdataidn.com,” ungkap Faisal.(era/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
