Tepat dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan ketahanan pangan nasional menunjukkan hasil melalui peningkatan produksi beras dan jagung sepanjang 2025, pengadaan beras dalam negeri yang melampaui target pada 2026, serta penguatan cadangan pangan pemerintah. Langkah tersebut ditopang kebijakan harga gabah, pembangunan irigasi, dukungan sarana produksi, dan inovasi pertanian di berbagai wilayah Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi nasional sepanjang 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 13,29% dari 53,14 juta ton pada 2024. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksinya mencapai 34,69 juta ton, bertambah 4,07 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Luas panen padi juga meningkat 12,69% menjadi 11,32 juta hektare.
Kinerja positif turut terlihat pada komoditas jagung. Menurut BPS, produksi jagung pipilan kering berkadar air 14% pada 2025 mencapai 16,16 juta ton, naik 6,74% dari 15,14 juta ton pada 2024. Hasil tersebut menjadi bagian dari penguatan pasokan bahan pangan dan pakan, sekaligus memperlihatkan pentingnya diversifikasi produksi di luar beras.
Bagi Presiden Prabowo, ketahanan pangan merupakan bagian dari daya tahan bangsa dalam menghadapi ketidakpastian global dan perubahan iklim. Presiden juga menekankan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi risiko El Nino dan kekeringan.
"Alhamdulillah swasembada pangan sudah, cadangan pangan kita cukup," kata Prabowo di Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
Pada sisi penyerapan hasil panen, Perum BULOG melaporkan pengadaan gabah dan beras dalam negeri telah mencapai 4.131.492 ton setara beras hingga 11 Oktober 2026. Realisasi tersebut setara dengan 103,29% dari target pemerintah sebesar 4 juta ton, sekaligus mencatatkan pengadaan tertinggi sepanjang sejarah BULOG. Capaian ini juga melampaui realisasi pengadaan sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras.
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa keberhasilan melampaui target merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak di sentra produksi.
"Keberhasilan melampaui target ini menjadi bukti bahwa dengan kerja bersama, amanah Pemerintah dapat kita jalankan secara optimal," ujar Ahmad Rizal beberapa waktu lalu.
Penguatan pengadaan tersebut diikuti upaya menjaga cadangan dan keterjangkauan pangan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada di kisaran 4,6 juta ton per 18 September 2026. Pemerintah juga melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta menyiapkan alokasi bantuan pangan beras bagi 33,24 juta penerima untuk periode Oktober-Desember 2026, masing-masing sebanyak 10 kilogram per bulan. Program tersebut disiapkan untuk disalurkan secara bertahap sesuai ketentuan kepada masyarakat sasaran.
Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya cadangan beras untuk menjaga akses pangan masyarakat.
"Stok kita di Bulog, hari ini masih ada 4,6 juta ton," ujarnya saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Pekanbaru, Riau, pada 17 September 2026.
Untuk menjaga kepentingan petani, pemerintah juga mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui kebijakan pengadaan dalam negeri.
Capaian pangan nasional lahir dari kontribusi daerah. Di Sumatera, produksi padi Sumatera Selatan pada 2025 mencapai 3,63 juta ton GKG, meningkat 24,67% dibandingkan 2024. Sementara itu, Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung terus berperan sebagai basis produksi pangan sekaligus wilayah penguatan infrastruktur dan pemulihan lahan pertanian. Di Jawa, produksi padi Jawa Timur mencapai 10,44 juta ton GKG dan Jawa Barat 10,23 juta ton GKG pada 2025, menjadikan keduanya penopang utama pasokan beras nasional.
Di luar Jawa, Kalimantan Selatan mencatat produksi padi sekitar 1,18 juta ton GKG pada 2025, naik 14,55% dibandingkan 2024. Sulawesi Selatan menghasilkan 5,47 juta ton GKG, meningkat 13,45%.
Nusa Tenggara Barat mencapai 1,71 juta ton GKG, tumbuh 17,56%. Sementara itu, Papua Selatan menghasilkan 362,54 ribu ton GKG pada 2025, menunjukkan kontribusi wilayah timur dalam memperkuat basis produksi nasional.
Penguatan sektor pertanian di kawasan timur juga dilakukan melalui perluasan dan optimalisasi lahan. Kementerian Pertanian melaporkan pengembangan 83.030 hektare lahan untuk pencetakan sawah baru dan optimalisasi lahan seluas 54.399 hektare di Tanah Papua hingga 2026.
Pelaksanaan program tersebut perlu terus disertai pendampingan petani, kesiapan air, kepastian tata kelola lahan, dan perlindungan kepentingan masyarakat setempat agar peningkatan produksi dapat memberikan manfaat berkelanjutan.
Untuk mendukung produktivitas, Kementerian Pekerjaan Umum merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang melayani sekitar 589.606 hektare pada 2025 serta menargetkan cakupan 750.000 hektare pada 2026.
"Seluruh capaian ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Menteri PU Dody Hanggodo beberapa waktu lalu.
Modernisasi pertanian turut diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong penggunaan Internet of Things (IoT) dan kecerdasan artifisial untuk membantu petani mengukur kondisi lahan dan mengelola pemupukan secara lebih tepat.
Dalam salah satu contoh penerapan di Sragen, Jawa Tengah, penggunaan sensor tanah dilaporkan mampu menekan pemakaian pupuk dari sekitar 1.600 kilogram menjadi 750 kilogram per hektare atau sekitar 53%. Di Sukabumi, Jawa Barat, teknologi IoT juga dimanfaatkan pembudidaya ikan nila untuk menjaga kondisi air dan mendukung produksi.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa teknologi harus hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat di sentra produksi.
"Teknologi digital jangan hanya dinikmati di perkotaan, tetapi harus masuk ke desa-desa untuk mendukung program swasembada pangan Presiden," ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).
Kemkomdigi juga berperan memperkuat akses informasi publik mengenai program dan kebijakan pemerintah serta mendorong adopsi teknologi yang relevan bagi petani dan pelaku usaha pangan.
Pemerintah menyadari bahwa penguatan cadangan dan produksi tetap perlu dibarengi pengendalian harga di tingkat konsumen, kelancaran distribusi antardaerah, perlindungan pendapatan petani, serta antisipasi cuaca ekstrem. Data BPS menunjukkan produksi beras pada Agustus 2026 masih mengalami penurunan secara tahunan sehingga kesinambungan produksi, penguatan irigasi, dan pengelolaan cadangan tetap menjadi prioritas hingga akhir tahun.
Memasuki tahun ketiga, pemerintah melanjutkan langkah lintas kementerian dan daerah agar hasil produksi tidak hanya meningkat, tetapi juga terserap dengan baik, tersimpan secara memadai, dan dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau.
"Dengan kontribusi sentra pangan dari Sumatera hingga Papua, ketahanan pangan nasional diarahkan menjadi fondasi kemandirian ekonomi sekaligus perlindungan masyarakat di tengah tantangan global," tutupnya.
(akd/ega)
