HARIAN.FAJAR.CO.ID, TAKALAR – Komandan Komando Daerah Militer (Kasdam) XIV/Hasanuddin, Brigjen TNI Ayi Lesmana, S.E., melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Takalar dalam rangka verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tahun Anggaran 2026, Selasa, 20 Oktober 2026.
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan KDKMP, baik dari aspek fisik bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, maupun tata kelola organisasi, sehingga koperasi dapat menjalankan fungsinya sesuai ketentuan.
Kegiatan yang dimulai pukul 11.05 Wita itu menyasar dua lokasi, yakni KDKMP Kelurahan Kalabbirang di Jalan Ince Husain Dg. Parani dan KDKMP Kelurahan Pallantikang di Jalan Poros Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
Kedatangan Brigjen TNI Ayi Lesmana, S.E., yang didampingi Waaster Kasdam XIV/Hasanuddin Letkol Inf Fajar, disambut langsung Dandim 1426/Takalar Letkol Inf Anton Timotius Milala, S.E., M.I.P., bersama personel Kodim dan
unsur terkait.
Dalam kunjungan tersebut, Kasdam XIV/Hasanuddin meninjau secara langsung kondisi bangunan, kelengkapan fasilitas pendukung, serta kesiapan pengelolaan koperasi.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap KDKMP memiliki kesiapan yang memadai sebelum menjalankan operasional secara optimal.
Dalam arahannya, Brigjen TNI Ayi Lesmana menegaskan bahwa verifikasi dan validasi tidak sekadar menjadi kegiatan pemeriksaan administratif, tetapi juga merupakan langkah untuk mengetahui kondisi riil di lapangan, termasuk berbagai kendala yang perlu segera ditindaklanjuti.
Ia meminta agar setiap kekurangan yang ditemukan selama proses pemeriksaan segera dibenahi. Menurutnya, kesiapan fisik bangunan dan kelengkapan sarana prasarana harus diimbangi dengan kepengurusan yang jelas, keanggotaan aktif, serta sistem pengelolaan koperasi yang tertib dan bertanggung jawab.
Kasdam juga menekankan pentingnya peran komando kewilayahan dalam memastikan keberlangsungan KDKMP. Untuk itu, Dandim 1426/Takalar diminta memperkuat pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap koperasi yang berada di wilayah tanggung jawabnya.
“Jangan dilepas setelah validasi. Lakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan melekat agar KDKMP dapat berjalan dengan baik serta dikelola secara bertanggung jawab,” demikian penekanan Kasdam dalam arahannya.
Menurutnya, keberhasilan KDKMP tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bangunan dan fasilitas pendukung, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia serta konsistensi pengelola dalam menjalankan organisasi sesuai aturan yang berlaku.
Karena itu, koordinasi antara Kodim, pemerintah daerah, pemerintah kelurahan, pengurus koperasi, dan mitra terkait perlu terus diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kendala sejak dini sekaligus memastikan proses pembinaan berjalan secara berkelanjutan.
KDKMP diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan fisik dan administratif, tetapi mampu berkembang menjadi wadah kegiatan ekonomi masyarakat. Pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi faktor penting agar keberadaan koperasi dapat memberikan manfaat nyata bagi warga.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pasi Ter Kodim 1426/Takalar Kapten Arh Arfah, Pasi Log Kodim 1426/Takalar Kapten Arh Bakhtiar, Kabid PSP Dinas Pertanian Kabupaten Takalar Ilham, S.E., Sekcam Pattallassang Imal Faisal, S.I.P., M.Ap., para lurah se-Kecamatan Pattallassang, para pengelola KDKMP, Babinsa setempat, mitra KDKMP, serta personel Staf Ter Kodim 1426/Takalar.
Dandim 1426/Takalar Letkol Inf Anton Timotius Milala, S.E., M.I.P., bersama jajaran menyatakan komitmennya untuk terus mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait dalam mendukung kesiapan serta pengelolaan KDKMP di Kabupaten Takalar.
Melalui kegiatan verifikasi dan validasi tersebut, diharapkan seluruh kekurangan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti, sementara aspek pembinaan dan pengawasan terus diperkuat.
Dengan demikian, KDKMP di wilayah Takalar diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan, dikelola sesuai ketentuan, dan memberikan kontribusi bagi penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. (mgs)
