Liputan6.com, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mencoba pendekatan berbeda dalam aksi bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Salah satunya dengan tidak mengenakan almamater dan mengurangi dominasi orasi selama aksi berlangsung.
Wakil Ketua BEM UI 2026 Fathimah Azzahra mengatakan, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya mahasiswa menguji model aksi yang berbeda dari demonstrasi sebelumnya. Pendekatan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi potensi provokasi di antara peserta aksi.
Advertisement
“Nah, sebenarnya itu memang sebuah tantangan. Tapi kita sudah menyiapkan mekanisme sih supaya kita bisa terhindar dari provokasi di antara kita,” kata Fathimah.
Dia menjelaskan, aksi kali ini dirancang lebih cair dengan mengurangi pola komando terpusat. Massa dari masing-masing elemen mahasiswa juga diminta datang langsung ke lokasi aksi agar lebih mudah berkumpul tanpa bergantung pada satu jalur koordinasi.
Menurut Fathimah, pendekatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menguji pelaksanaan aksi tanpa almamater dan rangkaian orasi yang mendominasi kegiatan.
“Ini memang salah satu bentuk kita untuk mencoba juga bagaimana sih kalau seandainya tidak memakai almamater, nggak ada orasi dan sebagainya,” ujar Fathimah.
Selain pendekatan yang berbeda, jumlah peserta aksi kali ini juga tidak sebanyak demonstrasi sebelumnya. Kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan mahasiswa dalam menerapkan model aksi tersebut.
Selain BEM UI, sejumlah elemen mahasiswa yang terlihat hadir di Tugu Tani antara lain mahasiswa IPB University dan UIN Syarif Hidayatullah.
Dalam aksi tersebut, elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan lima tuntutan. Pertama, menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional serta memulihkan ekosistem.
Kedua, membenahi tata kelola ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial. Ketiga, menghentikan penyempitan ruang sipil dan militerisasi.
Keempat, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kelima, menurunkan biaya pendidikan dan mewujudkan sistem pendidikan yang berpihak kepada rakyat.
