JAKARTA — Program penguatan ketahanan pangan nasional menunjukkan perkembangan positif dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wapres Gibran Rakabuming. Perkembangan in tercapai melalui peningkatan produksi, penguatan cadangan beras pemerintah, perbaikan infrastruktur pertanian, serta perluasan inovasi dari berbagai daerah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya peningkatan pada sejumlah indikator produksi pangan nasional sepanjang tahun 2025. Produksi padi Indonesia tercatat mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), atau mengalami kenaikan sebesar 13,29 persen dibandingkan tahun 2024. Seiring dengan peningkatan tersebut, produksi beras untuk konsumsi penduduk tercatat sebesar 34,69 juta ton (naik dari 30,62 juta ton pada 2024), dengan perluasan luas panen padi yang tumbuh 12,69 persen menjadi 11,32 juta hektare.
Baca Juga:Refly: Jika Sidang Sesuai Koridor Hukum mestinya Roy Suryo dan Dokter Tifa BebasTren kenaikan volume ini juga terjadi pada komoditas jagung. BPS mencatat produksi jagung pipilan kering berkadar air 14 persen pada 2025 mencapai 16,16 juta ton, tumbuh 6,74 persen dari tahun sebelumnya. Adapun untuk tahun 2026, proyeksi neraca pangan nasional yang dirujuk pemerintah memperkirakan total produksi dari delapan komoditas strategis—meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit—berpotensi menyentuh angka 72,91 juta ton, berbanding perkiraan kebutuhan nasional sebesar 68,22 juta ton. Meskipun terdapat potensi selisih positif sebesar 4,69 juta ton, angka tersebut merupakan kalkulasi proyeksi yang realisasinya masih bergantung pada dinamika hingga akhir tahun.
Di sektor cadangan pangan, Perum BULOG melaporkan realisasi pengadaan dalam negeri melalui skema Public Service Obligation (PSO) hingga 11 Oktober 2026 mencapai 4.131.492 ton setara beras. Capaian ini melampaui target pengadaan sebesar 4 juta ton, serta meningkat dibandingkan realisasi 2025 sebesar 3.191.969 ton. Pada periode tanggal yang sama, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada di angka lebih dari 4,6 juta ton, yang secara teknis memberi ruang bagi pemerintah dalam pelaksanaan stabilisasi harga dan penyaluran bantuan pangan.
Baca Juga:Sugiono Sebut Program ASRI Prabowo Bisa Perkuat Daya Tarik Indonesia di Mata DuniaTren positif dan perkembangan ini berhasil dicapai melalui upaya pemerintah termasuk dengan penerapan teknologi digital di sektor pertanian yang mengiringi pembenahan infrastruktur fisik.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong integrasi teknologi melalui program Tani Digital, termasuk penerapan Internet of Things (IoT) untuk pemantauan lahan dan peningkatan produktivitas usaha tani. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa adopsi teknologi mutakhir harus memberikan dampak langsung bagi para petani di lapangan.
“Teknologi baru itu tidak hanya mengawang, tapi harus membumi. Internet of Things (IoT) dan kecerdasan artifisial (AI) adalah teknologi-teknologi baru yang harus kita manfaatkan agar berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat,” ujar Meutya Hafid saat kegiatan Panen Tani Digital di Kabupaten Sragen, 5 November 2025.
Kemkomdigi berperan dalam menjembatani penyampaian informasi program pertanian, teknologi tepat guna, hingga kebijakan pangan agar dapat diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha tani.
Baca Juga:Soroti Suara Rakyat Terbuang Imbas PT, Partai Demokrat Usulkan Konsep Dapil NasionalDari sisi penanganan fisik, Kementerian Pekerjaan Umum mencatat pembenahan jaringan irigasi mencakup 589.606 hektare pada 2025, dengan target 750 ribu hektare pada 2026 guna menekan risiko bencana hidrometeorologi dan perubahan musim.
Produksi Pangan dari Sumatera hingga PapuaData BPS 2025 menunjukkan Pulau Jawa masih menjadi penopang utama pasokan nasional. Jawa Timur mencatat produksi padi sebesar 10,44 juta ton GKG pada 2025, diikuti Jawa Barat (10,23 juta ton) dan Jawa Tengah (9,30 juta ton). Banten turut menyumbang sekitar 1,77 juta ton GKG. Kontribusi wilayah-wilayah ini berperan penting dalam menjaga pasokan beras, sekaligus mendukung penyerapan gabah petani oleh pemerintah dan kelancaran distribusi ke berbagai daerah.
Di Sumatera, Sumatera Selatan menghasilkan sekitar 3,63 juta ton padi GKG, Lampung 3,25 juta ton, Sumatera Utara 2,75 juta ton, dan Aceh 1,62 juta ton. Selain menjaga produktivitas sentra panen, pemerintah mendorong rehabilitasi lahan dan jaringan air pada wilayah terdampak bencana. Di Aceh, pemulihan Bendung Krueng Pase di Aceh Utara menjadi contoh upaya mengembalikan aliran irigasi agar petani dapat kembali mengolah sawah dan melanjutkan musim tanam.
Baca Juga:Peringati Hari PMI, PTPN IV PalmCo Donorkan 1.082 Kantong Darah di Berbagai DaerahPenguatan produksi juga berlangsung di Kalimantan dan Sulawesi. Kalimantan Selatan menghasilkan sekitar 1,18 juta ton padi GKG pada 2025, sedangkan Kalimantan Barat sekitar 758 ribu ton. Di kawasan timur, Sulawesi Selatan menjadi salah satu penyangga utama pangan nasional dengan produksi 5,47 juta ton GKG atau meningkat 13,45 persen dibandingkan 2024.
Bali mencatat produksi sekitar 588 ribu ton padi GKG pada 2025, Nusa Tenggara Barat (NTB) sekitar 1,71 juta ton, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sekitar 968 ribu ton. Di NTT, produksi jagung pipilan kering berkadar air 14 persen juga mencapai 305,34 ribu ton, naik 4,19 persen dibandingkan 2024. Keragaman hasil pertanian tersebut penting untuk memperkuat ketahanan pangan yang tidak hanya bertumpu pada beras.
Baca Juga:Oknum Anggota Brimob Polda Sultra Dilaporkan Istri Dugaan Kasus Zina dan KDRTSementara itu, Maluku dan Tanah Papua mendapat perhatian dalam penguatan produksi lokal serta keterjangkauan pasokan di wilayah kepulauan dan kawasan dengan tantangan logistik. Data BPS 2025 mencatat produksi padi Maluku sekitar 104 ribu ton GKG dan Papua Selatan sekitar 363 ribu ton. Di Tanah Papua, Kementerian Pertanian pada Juli 2026 melaporkan pengembangan program cetak sawah seluas 83.030 hektare dan optimalisasi lahan seluas 54.399 hektare.
Penguatan kawasan produksi tersebut perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat setempat, penyediaan sarana produksi, pengelolaan air, dan peningkatan akses pasar.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, penguatan ketahanan pangan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan volume produksi dan cadangan, tetapi juga memastikan lahan tetap produktif, hasil panen terserap, harga pangan terjangkau, dan distribusi menjangkau wilayah kepulauan serta daerah terpencil. Dengan kontribusi seluruh wilayah Indonesia, upaya menuju kemandirian pangan diharapkan semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
#nasional
