Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya melarang guru merekomendasikan murid SD dan SMP negeri untuk membeli latihan soal termasuk Lembar Kerja Siswa (LKS).
Ia menegaskan, sekolah negeri merupakan fasilitas milik pemerintah, sehingga seluruh operasional dan kebutuhannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Saya pastikan kalau di SD-SMP Negeri harusnya tidak ada iuran apa pun karena ini milik pemerintah, mangkanya pemerintah harus bisa memenuhi itu semua. Saya tidak ingin lagi di sekolah negeri ada tarikan apa pun, bulan November sudah tidak boleh ada tarikan sama sekali,” ujar Eri pada Selasa (20/10/2026).
Eri Cahyadi juga minta para guru di sekolah negeri untuk menyusun bahan dan latihan soal secara mandiri.
Pemkot Surabaya akan mengalokasikan anggaran untuk mendukung kesejahteraan serta kompetensi para pengajar melalui sertifikasi dan tunjangan.
“Dulu biasanya guru-guru tidak meminta, tapi bilang, ‘Iki lho rek lek kepengin tambah latihan soal ada ini, tuku gak apa-apa, gak tuku gak apa-apa.’ Sekarang tidak boleh lagi. Nanti guru-guru yang membuat soal-soal sendiri. Mangkanya anggaran kita fokuskan untuk sertifikasi guru dan pendapatan penunjang, sehingga guru punya kapasitas membuat soal sendiri,” jelasnya.
Eri Cahyadi memperbolehkan murid yang secara pribadi ingin membeli buku latihan tambahan di luar sekolah atas inisiatif sendiri, asal bukan atas arahan atau dorongan dari pihak sekolah.
“Kalau misalnya orang tua atau murid ingin membeli sendiri tidak masalah, tapi tidak boleh ada keharusan di sana,” imbuhnya.
Instruksi ini menanggapi laporan dari masyarakat terkait kegiatan siswa dan potensi pungutan di SDN Rangkah 6 yang melibatkan murid dalam kegiatan mencuci karpet, mukena, hingga pengecatan sekolah.
Ia menambahkan, segala bentuk biaya pemeliharaan sekolah, seragam, hingga buku belajar tidak boleh dibebankan kepada orang tua murid.
“Jangan ada iuran yang membebankan orang tua, mau itu baju, buku, atau pemeliharaan sarana di SD dan SMP negeri,” tegasnya.
Eri Cahyadi juga meminta Dinas Pendidikan Kota Surabaya turun langsung ke lapangan mengecek kebutuhan tiap-tiap sekolah agar dapat dihitung dan dimasukkan ke dalam anggaran daerah.
“Kami berharap dengan pemenuhan fasilitas yang merata dan berkualitas, seluruh siswa di Surabaya dapat mengenyam pendidikan dengan nyaman tanpa terkendala latar belakang ekonomi,” tutupnya. (lta/saf/ipg)
