HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR— Universitas Hasanuddin (Unhas) mendorong mahasiswa lebih bijak mengelola keuangan di tengah mudahnya akses layanan finansial digital. Mahasiswa diingatkan agar tidak terjebak pinjaman online (pinjol) dan paylater tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar.
Pesan itu mengemuka dalam Kuliah Umum Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) Tahun 2026 yang digelar bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Baruga A.P. Pettarani, Kampus Unhas, Selasa, 20 Oktober.
Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, menekankan pentingnya membangun ketangguhan finansial sejak mahasiswa masih menempuh pendidikan. Menurutnya, kemampuan mengelola uang perlu dibiasakan sejak dini, tanpa harus menunggu memiliki penghasilan besar.
“Jangan menunggu memiliki penghasilan besar. Jadi, mulai saat ini, walaupun masih mahasiswa, untuk kemudian mengelola dan mempersiapkan diri untuk kelak mengelola keuangan yang lebih baik,” pesannya.
Jamaluddin juga mengingatkan mahasiswa agar tidak menggunakan produk keuangan yang belum dipahami, mengenali risiko sebelum mengambil keputusan, serta mulai mengatur keuangan secara terencana. Mahasiswa turut diminta menjauhi judi online dan berhati-hati terhadap tawaran investasi.
Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS, KM Nuruddin, mengatakan, kemudahan akses layanan keuangan digital belum tentu diikuti pemahaman yang memadai mengenai risiko dan kewajiban finansial.
Menurutnya, layanan melalui aplikasi dan mobile banking membuat generasi muda semakin mudah mengakses berbagai produk keuangan. Namun, kemudahan tersebut dapat menjadi persoalan apabila tidak disertai pertimbangan matang.
“Fenomena sekarang memang inklusi keuangan kita itu terlalu cepat. Artinya, masyarakat sekarang akses kepada produk atau jasa keuangan itu sangat luas. Dengan klik, dengan mobile banking, masyarakat, khususnya generasi muda, cepat sekali bisa mengakses jasa atau produk keuangan tersebut,” ujarnya.
Nuruddin menyoroti penggunaan paylater di kalangan mahasiswa yang terkadang tidak mempertimbangkan kemampuan membayar cicilan setiap bulan. Kemudahan mendapatkan fasilitas pembayaran tidak berarti pengguna mampu memenuhi kewajiban tersebut.
“Kadang-kadang mahasiswa tertarik atau tergiur untuk menggunakan paylater, tapi kemampuan untuk melunasi atau melakukan cicilan setiap bulannya itu tidak terjangkau,” ungkapnya.
Karena itu, mahasiswa didorong membiasakan diri menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menghitung kemampuan finansial sebelum menggunakan layanan pinjaman maupun pembayaran tertunda.
Selain risiko pinjol dan paylater, mahasiswa juga perlu mewaspadai penipuan digital serta tawaran investasi yang tidak dipahami. Literasi keuangan diharapkan tidak sebatas mengenalkan produk finansial, tetapi juga membekali generasi muda agar mampu mengambil keputusan secara aman dan bertanggung jawab.
Kuliah umum tersebut turut melibatkan empat lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni LPS, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).
Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, juga memberikan edukasi mengenai fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga keuangan. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan pemahaman finansial mahasiswa.
Bagi mahasiswa, kemampuan mengelola keuangan menjadi bekal penting sebelum memasuki dunia kerja. Pemahaman mengenai risiko utang, perencanaan pengeluaran, dan keamanan transaksi digital diperlukan agar kemudahan layanan keuangan tidak berujung pada masalah finansial.(wis)
