JAKARTA, KOMPAS – Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (20/10/2026) belum mencerminkan kepercayaan pasar terhadap reformasi pasar modal domestik. Investor masih menunggu langkah konkret mendasar Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memperbaiki iklim investasi di pasar modal domestik.
IHSG menguat 5,65 persen atau melonjak 282,28 poin ke level 5.278,89 pada penutupan perdagangan Selasa. Penguatan ini menandai pemulihan teknikal (rebound) setelah IHSG anjlok ke level terendahnya tahun ini di posisi 4.961,88 pada perdagangan Senin (19/10/2026). Namun, penguatan ini diproyeksi bersifat sementara dan belum mencerminkan stabilitas pasar jangka panjang.
"Penguatan ini kemungkinan berlanjut hingga Kamis atau Jumat, tetapi diperkirakan tidak bertahan lama. IHSG berisiko kembali terkoreksi drastis dalam sepekan ke depan. Bahkan, berpotensi menyentuh level 4.700," ujar Chief Economist NH Korindo Sekuritas Indonesia, Ezaridho Ibnutama, saat dihubungi, Selasa (20/10/2026).
Sebelumnya, IHSG tertekan hebat pada hari terakhir perdagangan saham pekan lalu, Jumat (16/10). Tekanan dipicu oleh pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 15 Oktober 2026 yang mengancam akan menurunkan status pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.
Merespons ancaman tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan sejumlah langkah pembenahan guna memperkuat transparansi kepemilikan saham dan mengembalikan kepercayaan investor global. Langkah yang diambil antara lain terkait keterbukaan data kepemilikan saham di atas 1 persen yang terintegrasi dengan struktur afiliasi emiten. Selain itu, terkait pengecualian saham bertipe High Shareholding Concentration (HSC) dari kalkulasi IHSG.
Namun, Ezaridho menilai langkah BEI merombak perhitungan indeks belum menjawab kekhawatiran utama investor. “MSCI tidak peduli pada IHSG secara keseluruhan. Patokan mereka adalah saham-saham berfundamental kuat seperti di LQ45. Ketika LQ45 turun, MSCI tentu kecewa,” jelasnya.
Menurutnya, pasar global lebih menyoroti isu intervensi pemerintah, jaminan perlindungan hak milik swasta, hingga iklim bisnis yang dinilai kurang ramah.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeklaim telah memperkuat penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda total Rp 2,1 triliun kepada tiga emiten raksasa atas pelanggaran aturan perdagangan. Penegakan hukum ini turut menjadi pembahasan utama saat Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10).
Kendati demikian, penjatuhan sanksi tersebut dianggap belum efektif memperbaiki iklim investasi karena sifatnya yang reaktif. “Kalau kamu mau mendenda silahkan. Akan tetapi, itu tidak membantu menciptakan iklim bisnis yang baik. Menurut pandangan saya, itu jadi celah regulator untuk menarik pendapatan dari denda,” kritik Ezaridho.
Menurut Ezardhio, sentimen negatif pasar global makin diperparah oleh kebijakan kontrol modal yang ketat, salah satunya pemangkasan batas transaksi valuta asing dari Rp 50 juta menjadi Rp 25 juta per bulan yang menyulitkan penarikan dana investor.
“Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa Indonesia dapat bernasib sama seperti Argentina, yang status pasarnya diturunkan oleh MSCI akibat keluhan serupa terkait restriksi arus modal,” ucap Ezaridho.
Sementara itu, Kepala Riset dan Ekonom PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto menilai, penanganan isu coordinate trading, konsentrasi kepemilikan saham HSC, dan kejanggalan penjatahan saham IPO (initial public offering) memerlukan penegakan dan konsistensi hukum yang jauh lebih kuat.
“Terkait beberapa saham seperti DSSA mengenai coordinated trading, penjatahan proses IPO, penindakannya merupakan hal yang positif. Kita perlu melihat langkah-langkah ke depan dan berharap penegakan hukumnya bisa lebih konsisten," ujar Rully pada Selasa (20/10).
Rully menekankan, kebijakan perbaikan seperti pembersihan saham-saham tidak likuid dari perhitungan indeks dan pengumuman kepemilikan saham di atas 1 persen, harus dijalankan secara berkesinambungan, bukan sekadar respon sesaat untuk menghindari sanksi MSCI.
Menurut dia, langkah perbaikan penyesuaian indeks dan aturan kepemilikan saham berpotensi memicu kejutan harga dan sentimen negatif jangka pendek bagi saham-saham terkait.
Selain itu, Rully juga mengkritik lambatnya implementasi pelaksanaan aturan free float minimum 15 persen pada emiten. Kebijakan ini dinilai perlu dipercepat agar pasar lebih transparan dan likuid bagi investor global.
"Transparansi ini juga mencakup dari kebijakan free float. Sebenarnya perkembangan dari free float 15 persen itu mungkin saat ini sudah cukup encouraging cuman memang pace-nya itu harus dipercepat." kata Rully.
Selama ini, rendahnya porsi free float pada sejumlah saham berkapitalisasi besar dinilai membuat pergerakan HSG rentan terdistorsi oleh transaksi yang tidak efisien. Lambatnya akselerasi pemenuhan porsi saham publik ini juga menjadi poin krusial yang disorot lembaga pembuat indeks global MSCI dalam mengevaluasi klasifikasi pasar modal Indonesia.
Adapun kebijakan OJK tentang porsi saham free float minimal dinaikkan dari 7,5 persen menjadi 15 persen dari total saham tercatat untuk emiten yang sudah terdaftar maupun yang akan melakukan IPO, efektif berlaku pada 31 Maret 2026.
Implementasi penyesuaian menuju 15 persen dilakukan secara berjenjang selama tiga tahun mulai 2026. Target awalnya, sebagian emiten mencapai sekitar 10 persen pada tahun pertama sebelum naik penuh menjadi 15 persen pada tahun ketiga.
