Kementerian Agama (Kemenag) terus memperluas akses pendidikan agar keterbatasan ekonomi tidak menghalangi anak-anak Indonesia memperoleh pendidikan yang berkualitas. Hal ini dilakukan melalui bantuan pendidikan yang semakin merata dan inklusif, beasiswa, peningkatan kesejahteraan pendidik, serta penguatan sarana dan prasarana.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pemerataan kesempatan belajar menjadi salah satu prioritas Kemenag dalam mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Jadi, keterbatasan ekonomi itu tidak memutus kesempatan anak-anak kita untuk belajar. Kementerian Agama dengan berbagai macam kreativitasnya, melalui lembaga pendidikan pesantren, madrasah, serta pendidikan keagamaan yang lain, mencoba menyelesaikan keadaan dengan menghadirkan kualitas pendidikan yang baik," ujar Nasaruddin dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).
Nasaruddin juga menyampaikan kebanggaannya terhadap berbagai prestasi yang ditorehkan madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama.
Nasaruddin menilai capaian tersebut menunjukkan madrasah tidak hanya berperan dalam penguatan pendidikan agama, tetapi juga mampu mengembangkan kualitas akademik dan daya saing peserta didik.
Dalam memperluas kesempatan belajar, Kemenag turut menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
Sepanjang 2025-2026, PIP menjangkau 5.180.170 siswa madrasah dengan anggaran Rp4,038 triliun. Sementara itu, KIP Kuliah menjangkau 289.255 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan dengan anggaran Rp3,032 triliun.
Secara keseluruhan, kedua program tersebut mencatat nilai bantuan sebesar Rp7,07 triliun untuk mendukung keberlanjutan pendidikan siswa dan mahasiswa.
Bantuan pendidikan juga menjangkau peserta didik lintas agama, antara lain 30.615 siswa sekolah pendidikan keagamaan Kristen dengan anggaran Rp26,956 miliar, 4.054 siswa SMA Katolik senilai Rp7,2 miliar, serta 1.455 siswa Widyalaya Hindu senilai Rp1,10 miliar.
"Kemudian juga ada PIP, KIP Kuliah, pemberian beasiswa terhadap anak-anak kita di pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi. Ini sangat membantu. Kalau kita lihat datanya, selama tahun 2025-2026 Kementerian Agama menyalurkan Rp7 triliun untuk PIP dan KIP Kuliah," katanya.
Selain bantuan pendidikan, Kemenag turut memperkuat kesejahteraan guru dan dosen melalui penyaluran tunjangan profesi.
Pada 2025, sebanyak 452.796 guru madrasah dan guru pendidikan agama lintas agama menerima tunjangan profesi senilai Rp19,148 triliun. Pada 2026, alokasi tunjangan profesi mencapai Rp25,996 triliun bagi 671.704 guru.
Sementara itu, tunjangan profesi dosen tercatat sebesar Rp5,783 triliun bagi 183.787 dosen. Dengan demikian, total nilai tunjangan profesi guru dan dosen yang dipaparkan mencapai Rp50,927 triliun.
"Kemudian lebih dari Rp50 triliun dialokasikan untuk tunjangan profesi guru dan dosen. Belum lagi perbaikan sarana, peningkatan pembelajaran digital, pembinaan prestasi, serta perluasan layanan bagi penyandang disabilitas. Ini juga kami berikan perhatian khusus," ungkapnya.
Manfaat tunjangan profesi tersebut turut dirasakan oleh guru non-ASN MA PSA Nurul Amal, Kabupaten Semarang, Silvy Okta Erviana. Ia mengaku bantuan tersebut memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sekaligus mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik.
Di bidang sarana dan prasarana, Kemenag melakukan revitalisasi terhadap 80 madrasah dengan anggaran Rp169,99 miliar.
Melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), sebanyak 857 madrasah juga menerima manfaat penyediaan sarana senilai Rp214,58 miliar, sedangkan sebanyak 203 madrasah memperoleh sarana Tes Kompetensi Akademik senilai Rp89,52 miliar.
Transformasi pembelajaran digital turut diperkuat melalui penyediaan 2.180 papan interaktif digital (smartboard) bagi 551 madrasah dengan anggaran Rp71,62 miliar.
Pemerataan sarana pendidikan keagamaan mencakup pembangunan atau rehabilitasi 36 Widyalaya Hindu, bantuan sarana dan prasarana bagi 48 sekolah Kristen senilai Rp3,15 miliar, serta pembangunan atau revitalisasi fasilitas pada enam perguruan tinggi keagamaan Katolik senilai Rp2 miliar.
Selain meningkatkan kualitas fasilitas, Kemenag juga berfokus pada layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Saat ini, sekitar 2.000 madrasah telah menerapkan pendidikan inklusif dengan dukungan 1.547 Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk memperluas akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
"Jadi, betul-betul kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita yang berada pada posisi disabilitas ini," pungkasnya.
Melalui perluasan bantuan pendidikan, peningkatan kesejahteraan pendidik, penguatan fasilitas pembelajaran, dan layanan pendidikan inklusif, Kemenag terus mendorong agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang lebih setara untuk belajar dan mengembangkan potensinya.
(akd/ega)
