REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebutuhan logistik, biaya operasional, dan koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan daring antara relawan dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pertemuan tersebut bertujuan mencari solusi atas kendala pemadaman dan penyelamatan satwa di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.
Pendiri Conservation Action Network (CAN) Borneo Paulinus Kristanto menjelaskan, pertemuan pada Senin (12/10/2026) itu bermula dari laporan sejumlah relawan mengenai kebutuhan penanganan karhutla di lapangan. Ia kemudian meneruskan persoalan tersebut kepada rekan-rekannya di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) agar dapat ditindaklanjuti.
Baca Juga
Belum Butuh Bantuan Asing, Menko Dudung: Negara Kita Masih Sanggup Padamkan Karhutla
Singapura Bakal Tindak Perusahaan di Balik Asap Karhutla
Karhutla Berdampak pada 2.600 Penerbangan, Ini Langkah Mitigasi Kemenhub
Menurut Paulinus, Raja Juli yang saat itu berada di Palangka Raya bersedia mendengarkan langsung masukan relawan melalui pertemuan daring. Komunikasi tersebut dilakukan sembari menunggu rencana kunjungan Menteri Kehutanan ke Tanjung Puting.
Dalam pertemuan itu, relawan mengusulkan pembangunan flying camp agar tim pemadam dapat berada lebih dekat dengan lokasi kebakaran. Mereka juga menyampaikan perlunya koordinasi antara relawan, Balai Taman Nasional Tanjung Puting, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui posko induk di Pangkalan Bun.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Paulinus mengatakan, Menteri Kehutanan meminta jajaran balai memperbaiki koordinasi penanganan karhutla. Selain itu, keluhan mengenai keterbatasan dukungan perusahaan di sekitar kawasan turut disampaikan agar mendapatkan tindak lanjut dari jajaran kementerian.
Di tengah upaya penanganan tersebut, Paulinus menyayangkan munculnya polemik mengenai rekaman dan rangkuman pertemuan daring. Menurut dia, perhatian seharusnya tetap tertuju pada pemadaman kebakaran dan penyelamatan satwa yang masih berlangsung.
"Kita masih sibuk pemadaman, rescue satwa terdampak karhutla, lah malah rame soal rekaman Zoom dan rangkuman pertemuan dengan Menteri Kehutanan," kata Paulinus melalui keterangannya, Selasa (20/10/2026).
Ia juga menjelaskan konteks pembahasan anggaran yang menjadi perhatian publik. Menurut Paulinus, pertanyaan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan biaya operasional relawan, bukan mengenai ketersediaan seluruh anggaran penanganan karhutla di Kementerian Kehutanan.
"Nah, soal anggaran yang ramai dibicarakan, konteksnya adalah pertanyaan tentang biaya operasional relawan. Pak Menteri menjelaskan keterbatasan alokasi untuk kebutuhan itu. Jadi, aku memahami penjelasan tersebut sebagai keterbatasan dukungan operasional relawan, bukan bahwa kementerian sama sekali tidak punya anggaran penanganan karhutla," katanya.
Paulinus menambahkan, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki turut menjelaskan kemungkinan dukungan melalui skema bantuan presiden (Banpres). Menurut penjelasan yang diterimanya, usulan bantuan tersebut telah diajukan Raja Juli dan memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut, kepala balai diminta melakukan pendataan terhadap relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Pendataan tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengidentifikasi kebutuhan dukungan operasional di lapangan.
Paulinus berharap komunikasi antara pemerintah dan relawan dapat menghasilkan penanganan yang lebih efektif. Ia menegaskan, penyelesaian kendala pemadaman dan penyelamatan satwa perlu menjadi perhatian utama selama kebakaran masih berlangsung.
"Jadi tidak usah ke mana-mana bahasannya, kita masih terus kerja di lapangan. Kita selesaikan dulu api ini," ujar Paulinus.
