JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan partainya menghormati proses hukum yang berjalan terkait kasus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Bahlil juga menyinggung gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara doa bersama dan tasyakuran Hari Ulang Tahun Ke-62 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (20/10/2026) malam. Acara itu dihadiri jajaran pengurus DPP, sejumlah mantan ketua umum, serta kader Golkar.
Terkait kasus Nusron, Bahlil mengatakan, Golkar menghormati proses hukum yang berlangsung. Ia menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada hukum yang berlaku.
”Bagi Partai Golkar menghargai sebuah proses hukum yang terjadi, negara-negara kita adalah negara hukum, dan kita serahkan semuanya kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Bahlil.
Sebelumnya, sudah dua kali Nusron Wahid yang juga politisi Golkar, mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, kehadirannya diperlukan untuk membantu penyidik mengusut dugaan korupsi perizinan lahan di lingkungan kementeriannya.
Bahlil juga menanggapi gugatan terkait ijazah Gibran. Ia menyebut, Golkar menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta semua pihak mematuhi mekanisme yang berlaku.
”Sebagai negara hukum, kita hargai prosesnya, sebagai partai kita harus taat dan patuhi semua mekanisme yang ada,” ujarnya.
Bahlil menilai, gugatan tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, ia menegaskan, persoalan itu masih berada dalam ranah hukum sehingga semua pihak perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah.
”Ini masih ranah hukum, karena itu kita hargai semuanya dan tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, Golkar akan melihat perkembangan dan sejauh mana proses hukum tersebut berjalan sebelum menentukan sikap lebih lanjut.
Di luar dinamika hukum tersebut, Bahlil menegaskan, fokus utama kepengurusan Golkar saat ini ialah meningkatkan perolehan kursi di parlemen melalui Pemilu 2029. Ia mengatakan, keberhasilan ketua umum dan pengurus partai diukur dari kemampuan menambah jumlah kursi.
”Kita ketua umum-ketua umum ini jangan berpikir yang terlalu muluk-muluk, berpikirlah untuk bagaimana menaikkan kursi agar Partai Golkar bisa kursinya banyak di parlemen,” ungkap Bahlil.
Ia menyampaikan, melihat perjalanan sejarah Golkar, belum ada ketua umum partai itu yang kemudian menjadi presiden. Sudharmono menjadi satu-satunya ketua umum Golkar yang kemudian menjabat wakil presiden. Sementara itu, Jusuf Kalla menjadi wakil presiden sebelum menjabat Ketua Umum Golkar.
Bahlil menegaskan, Golkar tidak didirikan semata-mata untuk mengantarkan ketua umumnya menjadi presiden atau wakil presiden. Partai itu, menurut dia, dibentuk untuk menjadi instrumen politik dalam mewujudkan cita-cita negara, termasuk keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
”Apa tujuannya Partai Golkar? Ya naikkan kursi. Itu doktrinnya,” ujar Bahlil.
Ia mengatakan, meskipun Golkar bertransformasi menjadi partai politik setelah reformasi, orientasi partai terhadap kesejahteraan masyarakat tidak berubah.
Serial Artikel
Jalan Panjang Golkar Menuju Partai Modern (1)
Identik dan dibesarkan oleh Orde Baru, Golkar bertransformasi menjadi partai modern. Bagaimana perjalanan Golkar bertahan di tengah dinamika politik nasional?
Selain meningkatkan perolehan kursi di parlemen, Bahlil menyampaikan bahwa Golkar terus memperkuat konsolidasi organisasi. Ia melaporkan, musyawarah daerah di 38 provinsi telah selesai dilaksanakan.
Konsolidasi di tingkat kabupaten dan kota telah mencapai 90 persen, sedangkan di tingkat kecamatan sekitar 60 persen. Adapun konsolidasi di tingkat desa diperkirakan mencapai 40-50 persen.
”Bulan Desember sesuai dengan rapat pleno kita, konsolidasi sampai tingkat desa selesai dan 2027 kita mengacu kepada program,” tutur Bahlil.
Untuk meningkatkan raihan suara dan kursi Golkar di Pemilu 2029, selain pentingnya menyelesaikan agenda konsolidasi, Bahlil meminta seluruh kader Golkar yang berada di eksekutif maupun legislatif untuk lebih banyak mendengar dan menjawab aspirasi masyarakat.
Menurut dia, pendekatan partai kepada masyarakat tidak cukup hanya melalui pidato dan pernyataan politik. Golkar perlu menghadirkan program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
”Sekarang ketua partai terlalu banyak pidato tidak berbuat di lapangan, Gen Z tidak akan melihat kita. Jadi sekarang kita pidato penting, tapi tindakan-tindakan di bawah jauh lebih penting,” kata Bahlil.
Untuk itu, ia meminta pengurus Golkar di daerah memanfaatkan dukungan partai guna menjalankan kegiatan sosial, seperti penyediaan sembako murah dan pengobatan gratis.
Terkait perayaan HUT Ke-62 Golkar tahun ini yang digelar sederhana, ia menjelaskan bahwa hal itu sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Situasi geopolitik global yang tidak menentu, menurut dia, turut berdampak terhadap perekonomian dan biaya kebutuhan sehari-hari.
Bahlil mencontohkan tekanan terhadap anggaran negara akibat kenaikan harga minyak dunia. Ia menyebut, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sejak Januari hingga Oktober 2026 telah mencapai 91-92 dollar AS per barel, melampaui asumsi APBN sebesar 70 dollar AS per barel.
Meski demikian, ia mengatakan, pemerintah belum menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Bahlil mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto dan berkomitmen mencari tambahan pendapatan negara untuk menutup kenaikan kebutuhan subsidi.
”Partai Golkar berkomitmen untuk dalam kondisi seperti sekarang, belum waktunya untuk kita naikkan harga BBM,” ujarnya.
