Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyatakan swasembada pangan tidak hanya menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan produksi, pendapatan petani, dan ekonomi perdesaan.
“Keberhasilan sektor pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kesejahteraan petaninya. Ketika produksi meningkat dan nilai tukar petani membaik, ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan pertanian memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata Budiman terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Karena itu, dia mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mempercepat pencapaian swasembada beras nasional.
Target yang semula ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dalam empat tahun berhasil direalisasikan dalam satu tahun, menjadi salah satu capaian penting pembangunan pertanian nasional.
Baca juga: Baznas RI-BP Taskin perkuat kolaborasi mengentaskan kemiskinan
Apresiasi tersebut disampaikan Budiman dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan percepatan pembangunan pertanian dapat dilakukan melalui kebijakan yang konsisten, peningkatan produksi dalam negeri, dan pelaksanaan arahan Presiden secara konkret.
“Kita tahu target Pak Presiden untuk swasembada adalah empat tahun. Namun, Kementerian Pertanian di bawah Pak Amran berhasil mencapainya dalam waktu satu tahun. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi,” ujar Budiman.
Ia menilai, keberhasilan swasembada beras memiliki arti strategis di tengah ancaman perubahan iklim, fenomena El Nino, dan ketidakpastian geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok pangan global.
Penguatan produksi dalam negeri menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.
Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah penghentian impor beras konsumsi pada 2025. Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.
Pada periode yang sama, produksi padi mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.
Baca juga: BP Taskin inisiasi program pengentasan kemiskinan di Galang Batam
Capaian tersebut memperkuat fondasi kemandirian pangan nasional sekaligus menegaskan pentingnya keberlanjutan peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain produksi, Budiman juga menyoroti peningkatan kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP). Berdasarkan data BPS, NTP pada September 2026 mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen. Kenaikan ini menjadi salah satu indikator membaiknya daya beli petani.
Penguatan cadangan pangan pemerintah dan penyerapan hasil panen dalam negeri juga menjadi bagian penting dari capaian sektor pertanian. Hingga 8 Oktober 2026, pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum Bulog tercatat mencapai 4.115.014 ton setara beras, atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.
Realisasi tersebut melampaui pengadaan sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Penyerapan hasil panen dalam negeri berperan penting dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), menjaga stabilitas pasokan, serta mendukung pemasaran hasil panen petani.
Sementara itu, produksi beras nasional selama Januari–Agustus 2026 dilaporkan mencapai 25,29 juta ton. Adapun stok CBP pada September 2026 tercatat sekitar 4,61 juta ton. Penguatan cadangan ini menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi risiko gangguan produksi dan menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat.
Budiman menegaskan, keberhasilan mencapai swasembada harus diikuti dengan konsistensi kebijakan agar kemandirian pangan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Tantangan berikutnya adalah menjaga produktivitas, memastikan stabilitas harga, dan meningkatkan pendapatan petani secara berkelanjutan.
Ke depan, kata dia, tantangannya adalah menjaga agar swasembada berkelanjutan. Produksi harus tetap kuat, cadangan pangan terjaga, dan kesejahteraan petani harus terus meningkat.
Baca juga: Menko Pangan: Tak impor beras bukti ekonomi kerakyatan terwujud
"Dengan begitu, sektor pertanian bukan hanya menjadi penopang ketahanan pangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Menurut Budiman, pembangunan pertanian memiliki keterkaitan erat dengan agenda pengentasan kemiskinan karena sebagian masyarakat yang rentan secara ekonomi menggantungkan penghidupannya pada sektor tersebut.
Karena itu, peningkatan produktivitas harus berjalan beriringan dengan penguatan pendapatan petani dan perluasan kesempatan ekonomi di perdesaan.
Baca juga: Kementan perkuat swasembada pangan lewat modernisasi pertanian
Ia menambahkan, sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menjaga momentum peningkatan produksi serta memastikan manfaat pembangunan pertanian dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar keberhasilan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang,” kata Budiman.
“Keberhasilan sektor pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kesejahteraan petaninya. Ketika produksi meningkat dan nilai tukar petani membaik, ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan pertanian memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata Budiman terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Karena itu, dia mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mempercepat pencapaian swasembada beras nasional.
Target yang semula ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dalam empat tahun berhasil direalisasikan dalam satu tahun, menjadi salah satu capaian penting pembangunan pertanian nasional.
Baca juga: Baznas RI-BP Taskin perkuat kolaborasi mengentaskan kemiskinan
Apresiasi tersebut disampaikan Budiman dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan percepatan pembangunan pertanian dapat dilakukan melalui kebijakan yang konsisten, peningkatan produksi dalam negeri, dan pelaksanaan arahan Presiden secara konkret.
“Kita tahu target Pak Presiden untuk swasembada adalah empat tahun. Namun, Kementerian Pertanian di bawah Pak Amran berhasil mencapainya dalam waktu satu tahun. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi,” ujar Budiman.
Ia menilai, keberhasilan swasembada beras memiliki arti strategis di tengah ancaman perubahan iklim, fenomena El Nino, dan ketidakpastian geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok pangan global.
Penguatan produksi dalam negeri menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.
Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah penghentian impor beras konsumsi pada 2025. Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.
Pada periode yang sama, produksi padi mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.
Baca juga: BP Taskin inisiasi program pengentasan kemiskinan di Galang Batam
Capaian tersebut memperkuat fondasi kemandirian pangan nasional sekaligus menegaskan pentingnya keberlanjutan peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain produksi, Budiman juga menyoroti peningkatan kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP). Berdasarkan data BPS, NTP pada September 2026 mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen. Kenaikan ini menjadi salah satu indikator membaiknya daya beli petani.
Penguatan cadangan pangan pemerintah dan penyerapan hasil panen dalam negeri juga menjadi bagian penting dari capaian sektor pertanian. Hingga 8 Oktober 2026, pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum Bulog tercatat mencapai 4.115.014 ton setara beras, atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.
Realisasi tersebut melampaui pengadaan sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Penyerapan hasil panen dalam negeri berperan penting dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), menjaga stabilitas pasokan, serta mendukung pemasaran hasil panen petani.
Sementara itu, produksi beras nasional selama Januari–Agustus 2026 dilaporkan mencapai 25,29 juta ton. Adapun stok CBP pada September 2026 tercatat sekitar 4,61 juta ton. Penguatan cadangan ini menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi risiko gangguan produksi dan menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat.
Budiman menegaskan, keberhasilan mencapai swasembada harus diikuti dengan konsistensi kebijakan agar kemandirian pangan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Tantangan berikutnya adalah menjaga produktivitas, memastikan stabilitas harga, dan meningkatkan pendapatan petani secara berkelanjutan.
Ke depan, kata dia, tantangannya adalah menjaga agar swasembada berkelanjutan. Produksi harus tetap kuat, cadangan pangan terjaga, dan kesejahteraan petani harus terus meningkat.
Baca juga: Menko Pangan: Tak impor beras bukti ekonomi kerakyatan terwujud
"Dengan begitu, sektor pertanian bukan hanya menjadi penopang ketahanan pangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Menurut Budiman, pembangunan pertanian memiliki keterkaitan erat dengan agenda pengentasan kemiskinan karena sebagian masyarakat yang rentan secara ekonomi menggantungkan penghidupannya pada sektor tersebut.
Karena itu, peningkatan produktivitas harus berjalan beriringan dengan penguatan pendapatan petani dan perluasan kesempatan ekonomi di perdesaan.
Baca juga: Kementan perkuat swasembada pangan lewat modernisasi pertanian
Ia menambahkan, sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menjaga momentum peningkatan produksi serta memastikan manfaat pembangunan pertanian dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar keberhasilan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang,” kata Budiman.
