REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Risiko pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dapat berdampak pada kemampuan perusahaan tambang memenuhi kewajiban kredit. Konflik dengan masyarakat yang menyebabkan penghentian operasional berpotensi menimbulkan kerugian dan mengganggu arus kas perusahaan.
ESG & Climate Change Lead PT Merdeka Copper Gold Bachtiar Manurung mengatakan, risiko HAM menjadi salah satu pertimbangan kreditur global dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan. Menurut dia, pengelolaan risiko HAM berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional dan kondisi keuangan perusahaan.
Baca Juga
Literasi HAM dan Data Riil Jadi Tantangan Uji Tuntas ESG Perusahaan
Seimbangkan Pertumbuhan Ekonomi, Kemenham Siapkan Perpres Bisnis dan HAM
“Karena bagi mereka, human rights risk ternyata adalah credit risk,” kata Bachtiar dalam ESG NOW Leadership Forum 2026 di Jakarta, Senin (19/10/2026). Dalam sesi panel yang membahas penerapan HAM dalam bisnis ini, Republika menggandeng Indonesian Society of Sustainability Profesionals (IS2P) dan Surveyor Indonesia sebagai knowledge partner. Jalannya diskusi dipandu Akmal Abudiman yang merupakan Tim Riset dan Sertifikasi IS2P.
Bachtiar menjelaskan, pelanggaran HAM di sektor pertambangan dapat memicu konflik dengan masyarakat sekitar wilayah operasional. Persoalan tersebut berpotensi menyebabkan penghentian kegiatan tambang, termasuk dalam jangka pendek.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Penghentian operasional dapat menimbulkan kerugian yang memengaruhi kemampuan perusahaan membayar pinjaman. Karena itu, menurut Bachtiar, risiko HAM perlu diperhitungkan dalam pengelolaan risiko bisnis dan keuangan perusahaan.
Selain kreditur, investor internasional turut mempertimbangkan penerapan prinsip HAM dalam menilai perusahaan. Bachtiar mengatakan, persoalan HAM dapat memengaruhi penilaian lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) serta tingkat kepercayaan investor. “Kalau jelek, otomatis skor ESG turun, trust dari investor turun,” ujarnya.
Dalam pengelolaan risiko tersebut, Merdeka Copper Gold mengacu pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Perusahaan menyusun kebijakan HAM yang ditandatangani presiden direktur dan menyosialisasikannya kepada karyawan.
Pelatihan juga diberikan kepada kelompok pekerja yang memiliki interaksi intensif dengan masyarakat sekitar wilayah operasional. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pekerja terhadap penerapan prinsip HAM dalam kegiatan perusahaan.
Selain itu, Merdeka Copper Gold melakukan Human Rights Impact Assessment sebagai salah satu tahapan uji tuntas HAM atau Human Rights Due Diligence. Penilaian tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dampak kegiatan perusahaan terhadap HAM.
Menurut Bachtiar, tantangan penerapan prinsip HAM tidak berhenti pada penyusunan kebijakan dan laporan. Perusahaan juga perlu memastikan pelaksanaannya mencakup pekerja, kontraktor, masyarakat, anak perusahaan, hingga rantai pasok.
