Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis risiko menyusul laporan luas indikatif kebakaran mencapai 202.004 hektare sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Selly meminta BNPB mengutamakan pencegahan, deteksi dini, dan kesiapan penanganan di daerah rawan kebakaran daripada hanya berfokus pada pemadaman setelah api meluas.
Ia juga mendorong alokasi anggaran penanggulangan bencana yang mempertimbangkan tingkat kerawanan wilayah serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.
DPR Minta BNPB Utamakan Pencegahan Karhutla Sejak DiniSelly menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan langkah yang terukur, terkoordinasi, serta didukung kesiapan personel dan peralatan.
Menurutnya, wilayah yang menghadapi risiko kekeringan dan kebakaran harus memperoleh perhatian sebelum kondisi berkembang menjadi darurat.
“Penanganan karhutla harus dilakukan secara serius, terukur, dan tidak semata-mata berorientasi pada pemadaman setelah api meluas. BNPB perlu memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini, terutama di wilayah rawan kekeringan dan kebakaran,” tegas Selly dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu meminta BNPB memastikan ketersediaan personel, peralatan, dan dukungan operasional di wilayah rawan.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan sumber air, pengawasan kawasan yang berpotensi terbakar, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan.
BNPB Diminta Perkuat Koordinasi dengan BMKG dan BPBDSelly mendorong peningkatan koordinasi antara BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait.
Menurutnya, informasi mengenai kondisi cuaca, titik panas atau hotspot, dan potensi kekeringan harus segera ditindaklanjuti melalui tindakan di lapangan.
Ia menilai deteksi dini yang disertai pengerahan sumber daya secara cepat dapat mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
“BNPB perlu memastikan langkah pencegahan dilakukan sebelum kebakaran meluas, melalui deteksi dini, pengerahan personel dan peralatan secara cepat, serta dukungan nyata kepada pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan. Dengan begitu, potensi bencana dapat ditekan sejak awal dan keselamatan masyarakat lebih terjamin,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.
Selly juga meminta pemerintah pusat memberikan dukungan yang memadai kepada pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya dalam menghadapi karhutla.
Kinerja BNPB Harus Diukur dari Penurunan Risiko dan Dampak KebakaranSelly menegaskan keberhasilan penanggulangan bencana tidak cukup dinilai berdasarkan banyaknya operasi yang dilakukan BNPB.
Menurutnya, penilaian kinerja harus mencakup kecepatan penanganan, kesiapan logistik, efektivitas koordinasi, serta kemampuan mengurangi dampak kebakaran.
“Dari perspektif Komisi VIII DPR RI, kinerja BNPB harus diukur dari hasil nyata, bukan hanya jumlah operasi yang dilakukan. Indikatornya antara lain kecepatan respons, kesiapan logistik dan peralatan, efektivitas koordinasi pusat dan daerah, serta kemampuan menekan luas kebakaran, korban, dan dampak terhadap masyarakat,” terangnya.
Ia meminta BNPB memastikan kegiatan mitigasi memberikan hasil yang dapat diukur, terutama dalam melindungi keselamatan masyarakat.
DPR Setujui Pagu Anggaran BNPB 2027 Sebesar Rp1,003 TriliunSelly mengungkapkan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menyetujui pagu anggaran BNPB Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,003 triliun.
Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat kerja bersama Kepala BNPB pada 1 September 2026.
Namun, Selly menegaskan bahwa Rp1,003 triliun merupakan pagu anggaran keseluruhan BNPB, bukan anggaran khusus penanganan karhutla atau dampak fenomena El Niño.
Ia meminta alokasi anggaran mitigasi mempertimbangkan tingkat risiko dan kebutuhan setiap daerah.
“Menurut saya, anggaran mitigasi perlu diperkuat secara proporsional dan berbasis risiko. Dalam kesimpulan rapat yang sama, Komisi VIII secara tegas meminta BNPB memprioritaskan daerah rawan bencana yang memiliki kapasitas fiskal terbatas, memastikan ketersediaan logistik dan peralatan yang memadai, serta meningkatkan kapasitas BPBD, relawan, dan masyarakat,” jelasnya.
Selly juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran agar dana penanggulangan bencana memberikan manfaat nyata.
“Karena itu, penguatan anggaran harus diikuti target kinerja yang jelas, pengawasan realisasi, dan evaluasi dampak. Ukuran keberhasilan anggaran bukan sekadar seberapa besar dana yang terserap, melainkan seberapa efektif anggaran tersebut mengurangi risiko bencana, mencegah korban, dan melindungi masyarakat,” pungkas Selly.
Luas Indikatif Karhutla Januari–Juli 2026 Capai 202.004 HektareBerdasarkan data Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan yang dikutip dalam keterangan tersebut, luas indikatif karhutla sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004 hektare.
Angka itu disebut meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Data tersebut menjadi salah satu dasar pentingnya penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah rawan kebakaran.
Selly berharap perencanaan anggaran berbasis risiko serta koordinasi lintas lembaga dapat membantu menekan luas kebakaran dan mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
