Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus mengoptimalkan penanganan kesehatan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemantauan kondisi warga serta koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait.
Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo mengatakan penanganan dampak kebakaran tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada pemulihan kondisi masyarakat, termasuk dari aspek kesehatan.
Baca juga: Menkes: Kelompok rentan perlu batasi giat di luar cegah dampak asap
"Pemerintah memantau yang pertama, kesehatan, berapa yang kena Infeksi saluran pernapasan akut (Ispa). Terus, bagaimana langkah-langkahnya secara optimal pemulihan ini bisa berjalan dengan baik," katanya dalam kegiatan Diskusi Redaksi (Diksi) bertema "Strategi Penanganan Karhutla dan Penguatan Respons Darurat melalui Kolaborasi Lintas Sektor" yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemantauan terhadap warga yang terpapar asap, termasuk kondisi kesehatan mereka dan pelaksanaan langkah perlindungan. Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan masker oleh masyarakat di wilayah terdampak karhutla. Diketahui, masih ditemukan sejumlah masyarakat di wilayah terdampak yang tidak menggunakan masker.
Sejalan dengan itu, Kresno mengatakan diperlukan pengawasan lebih kuat untuk memastikan perlindungan kesehatan, seperti melalui pemakaian masker berjalan dengan baik.
Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, katanya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan diperlukan untuk memantau dampak kesehatan yang dialami masyarakat sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Baca juga: Penanganan dampak karhutla butuh koordinasi lintas wilayah
Baca juga: Menkes imbau kelompok rentan batasi aktivitas luar ruang saat karhutla
Dalam kesempatan itu, Kresno memaparkan bahwa pemerintah senantiasa memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak karhutla, yakni dengan memantau kualitas udara, peringatan kesehatan, serta kesiapan pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan penyesuaian pembelajaran saat kualitas udara membahayakan.
Selanjutnya, dilakukan penguatan layanan kesehatan melalui rumah oksigen, mobilisasi logistik, alat kesehatan, dan obat-obatan bagi masyarakat serta kelompok rentan.
Diketahui dalam penanganan karthutla, Kemenko Polkam memegang peran sentral sebagai motor penggerak, pengendali, dan pengawas seluruh instansi yang terlibat dalam Desk Penanggulangan Karhutla.
Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo mengatakan penanganan dampak kebakaran tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada pemulihan kondisi masyarakat, termasuk dari aspek kesehatan.
Baca juga: Menkes: Kelompok rentan perlu batasi giat di luar cegah dampak asap
"Pemerintah memantau yang pertama, kesehatan, berapa yang kena Infeksi saluran pernapasan akut (Ispa). Terus, bagaimana langkah-langkahnya secara optimal pemulihan ini bisa berjalan dengan baik," katanya dalam kegiatan Diskusi Redaksi (Diksi) bertema "Strategi Penanganan Karhutla dan Penguatan Respons Darurat melalui Kolaborasi Lintas Sektor" yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemantauan terhadap warga yang terpapar asap, termasuk kondisi kesehatan mereka dan pelaksanaan langkah perlindungan. Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan masker oleh masyarakat di wilayah terdampak karhutla. Diketahui, masih ditemukan sejumlah masyarakat di wilayah terdampak yang tidak menggunakan masker.
Sejalan dengan itu, Kresno mengatakan diperlukan pengawasan lebih kuat untuk memastikan perlindungan kesehatan, seperti melalui pemakaian masker berjalan dengan baik.
Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, katanya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan diperlukan untuk memantau dampak kesehatan yang dialami masyarakat sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Baca juga: Penanganan dampak karhutla butuh koordinasi lintas wilayah
Baca juga: Menkes imbau kelompok rentan batasi aktivitas luar ruang saat karhutla
Dalam kesempatan itu, Kresno memaparkan bahwa pemerintah senantiasa memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak karhutla, yakni dengan memantau kualitas udara, peringatan kesehatan, serta kesiapan pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan penyesuaian pembelajaran saat kualitas udara membahayakan.
Selanjutnya, dilakukan penguatan layanan kesehatan melalui rumah oksigen, mobilisasi logistik, alat kesehatan, dan obat-obatan bagi masyarakat serta kelompok rentan.
Diketahui dalam penanganan karthutla, Kemenko Polkam memegang peran sentral sebagai motor penggerak, pengendali, dan pengawas seluruh instansi yang terlibat dalam Desk Penanggulangan Karhutla.
